Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:3
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:16 Januari 2014
Tanggal Pengundangan
:16 Januari 2014
Tanggal Berlaku
:16 Januari 2014
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2014/NO.9, TLN NO.5497, LL SETKAB : 97 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/65475/pp-no-3-tahun-2014
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Tenaga Kerja
Subsektor
:
Ketransmigrasian
Sub Subsektor
:
Kawasan & Penempatan Transmigrasi
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Kebijakan Transmigrasi di Kabupaten Bengkulu Utara: Perspektif Integrasi Sosial dan Transplantasi Kultural

Susetyo, Heru, Febriyanto, Satrio Alif, Ardiansyah, Deden, Tien Tis’aini Latifah, Feymi Angelina, Ibrahim Ghifar Hamadi, Najma Izzatul Haq, M. Nurrobby Fatih
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 9 No. 1 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.v9i1.36855
Detail Sumber

ANALISIS TERHADAP PROGRAM TRANSMIGRASI SERTA PENGEMBANGAN WILAYAH DI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI GEUMPANG II SP 3 PROVINSI ACEH

Vania, Stella
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 2021
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/kdrkm.v2i2.3819
Detail Sumber

Berita Terkait

Jelang Tenggat Oktober, Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Diwarnai Tarik-Menarik Kepentingan Buruh dan Pengusaha
02 Jul 2026

Jelang Tenggat Oktober, Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Diwarnai Tarik-Menarik Kepentingan Buruh dan Pengusaha

DPR dan pemerintah memacu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan agar rampung sebelum Oktober 2026. Target ini untuk memenuhi tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Proses legislasi ini menjadi pertaruhan hukum dengan tenggat konstitusional yang mengikat. Tarik-menarik kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha, terutama soal alih daya (outsourcing), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan upah, turut mewarnai pembahasannya.

Baca selengkapnya
Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan
02 Jul 2026

Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan

Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang akan mempersempit skema outsourcing dari enam menjadi hanya empat jenis pekerjaan penunjang: kebersihan, katering, keamanan, dan pengemudi. Aturan baru ditargetkan terbit pada Juli 2026, namun sejumlah poin krusial menyangkut sektor strategis milik BUMN masih dibahas.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.