Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2013

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:3
Tahun
:2013
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:02 Januari 2013
Tanggal Pengundangan
:02 Januari 2013
Tanggal Berlaku
:02 Januari 2013
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2014 No.3, TLN No. 5388, LL SETNEG : 23 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5334/pp-no-3-tahun-2013
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Luar Negeri
Subsektor
:
Perlindungan WNI
Sub Subsektor
:
Evakuasi & Krisis Bantuan Hukum & Kekonsuleran
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN PONOROGO DARI TINDAK KEKERASAN FISIK

robi'ah, vina durotur
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 04 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i4.33086
Detail Sumber

Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang Dapat Diperpanjang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Christi, Theresia Lika
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i2.32243
Detail Sumber

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN PONOROGO DARI TINDAK KEKERASAN FISIK

robi'ah, vina durotur
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 4 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i4.33086
Detail Sumber

Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang Dapat Diperpanjang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Christi, Theresia Lika
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v7i2.32243
Detail Sumber

UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) (INTEGRATED LEGAL PROTECTION FOR MIGRANT WORKERS)

Luthvi Febryka Nola
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 7 No. 1 2016
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v7i1.949
Detail Sumber

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API TERHADAP ANGGOTA POLRI DI POLRES KARANGASEM

SH.,MH, Made Gede Arthadana
Kerta Dyatmika Vol. 13 No. 2 2016
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.46650/kd.13.2.530.%p
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP STANDAR MIMUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Sumartini, Siti
Jurnal Yustitia Vol. 4 No. 2 2018
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v4i2.47
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP STANDAR MIMUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Sumartini, Siti
Jurnal Yustitia Vol. 4 No. 2 2018
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v4i2.47
Detail Sumber

TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS: PARTI LIYANI MELAWAN CHAIRMAN DARI CHANGI AIRPORT GROUP)

Isabella Sharon Massie, Gatot S Soemartono
Jurnal Hukum Adigama Vol. 4 No. 1 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v4i1.12001
Detail Sumber

Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Kedisiplinan Berdasarkan Uunomor 5 Tahun 2014 : Studi Kasus Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang

Wicaksono, Aditya Nur, Nuswanto, A. Heru, -, Sukimin
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 6 No. 2 2016
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/humani.v6i2.950
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran : Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan Tki Di Arab Saudi

Rahma Kusuma Wardani, Endah Pujiastuti, Tri Mukyani
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 5 No. 3 2015
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/humani.v5i3.1439
Detail Sumber

Berita Terkait

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional
03 Sep 2026

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional

Ketidakjelasan kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 muncul karena perluasan kriteria berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 belum disertai parameter konkret. Persoalan ini turut berdampak pada pengesahan perjanjian perdagangan internasional. Diperlukan fleksibilitas dan pendekatan strategis dalam menentukan perjanjian yang wajib memperoleh persetujuan DPR.

Baca selengkapnya
Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN
02 Jul 2026

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN

Indonesia berada di ambang menjadi anggota penuh Hague Conference on Private International Law (HCCH) setelah mengesahkan Statuta HCCH lewat Perpres No. 98 Tahun 2025. Pemerintah kini menyiapkan penyampaian keanggotaan resmi melalui Kementerian Luar Negeri sekaligus membidik aksesi Konvensi Layanan 1965 dan Konvensi Pengambilan Bukti 1970 untuk memperkuat kepastian hukum perdata dan komersial lintas negara.

Baca selengkapnya
Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko
24 Jun 2026

Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko

Polri melalui Divisi Hubungan Internasional berhasil memulangkan Michael Steven, bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), dari Kerajaan Maroko. Pemulangan ini dilakukan melalui mekanisme ekstradisi karena yang bersangkutan berstatus buronan Interpol Red Notice. Setibanya di Indonesia, Michael langsung ditahan oleh Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan kejahatan pasar modal dan pencucian uang. Perkara tersebut diduga merugikan investor hingga sekitar Rp337,4 miliar.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.