Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1951
TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA PROPINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Undang-undang No. 11 tahun 1950, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai pertanian kepada Propinsi Jawa-Barat;
Mengingat
:
1.
Undang-undang No. 22 tahun 1948 R.I.(Yogyakarta) dan pasal 98 dan 131 dari Undang-undang Dasar Sementara;
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA PROPINSI JAWA-BARAT
BAB I
TENTANG HAL PERTANIAN RAKYAT
Pasal 1
Propinsi diserahi mengatur urusan pertanian rakyat di dalam daerahnya, yang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian.
Penjelasan Pasal:
Walaupun urusan pertanian rakyat di dalam Propinsi telah diserahkan sebanyak-banyaknya kepada Propinsi, namun masih ada hal-hal yang untuk sementara diurus langsung oleh Pemerintah Pusat, yaitu misalnya hal-hal yang masuk dalam Rencana Kesejahteraan Istimewa. Ini disebabkan oleh karena hal-hal tadi tidak melulu mengenai kedaerahan saja, akan tetapi mengenai umum Pusat, bahkan kadang-kadang bersifat internasional, sehingga Pemerintah lebih mempunyai overzicht dari pada Propinsi. Lagi pula biaya yang bersangkutan dengan hal-hal itu sering begitu besar, sehingga sukar sekali untuk dipikul oleh Propinsi. Akan tetapi jika penyelenggaraan Rencana Kesejahteraan Istimewa tadi telah selesai, maka pemeliharaannya eksploitasi selanjutnya akan diserahkan kepada Propinsi, umpama kebun-kebun benih baru, perusahaan-perusahaan di tanah kering, Balai Pendidikan Masyarakat Desa, pengairan kecil-kecil di desa-desa dan sebagainya. Semua ini tidak berarti, bahwa di dalam melaksanakan Rencana Kesejahteraan Istimewa(R.K.I.) Propinsi tidak turut campur, itu tidak. Bahkan sebaliknya Propinsi diwajibkan membantu tenaga dan pimpinan untuk melancarkan pekerjaan.
Pasal 2
Propinsi memimpin dan mengawasi pemerintahan-pemerintahan daerah otonoom bawahan di data lingkungan daerahnya, yang turut membantu usaha Propinsi menyelenggarakan kewajibannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan bantuan Dewan-Dewan Pemerintah Daerah otonoom bawahan di dalam lingkungan daerah Propinsi, membantu Pemerintah Pusat data mengumpulkan catatan-catatan dan angka-angka dari pertanian dan dari percobaan-percobaan pemotongan padi(proefsnitten) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga-harga pasar dari hasil pertanian.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
TENTANG HAL PENYELIDIKAN DAN PERCOBAAN
Pasal 4
Untuk mengadakan percobaan-percobaan guna memecah soal tekhnis data lapangan pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian.
Penjelasan Pasal:
Persetujuan yang harus didapat lebih dahulu dari Menteri Pertanian ini tidak berarti, bahkan Pemerintah Pusat mengurangi hak Dewan Pemerintah Daerah Propinsi tentang hal-hal yang tersebut di dalam pasal ini. Alasan yang sebenarnya ialah, oleh karena Propinsi pada ini waktu belum mempunyai alat-alat laboratorium-laboratorium, tenaga-tenaga yang cukup untuk mengadakan penyelidikan-penyelidikan dan percobaan-percobaan yang bersifat wetenschappelijk. Sebaliknya Pemerintah Pusat mempunyai alat-alat, laboratorium-laboratorium dan tenaga-tenaga ahli yang cukup untuk mengadakan penyelidikan, dan pemecahan soal tekhnis dalam lapangan pertanian, yaitu penyelidikan pertanian di Bogor. Penyelidikan-penyelidikan dan percobaan-percobaan itu dapat diterangkan seperti berikut: a. untuk memperoleh jenis-jenis macam-macam tanam-tanaman, atau benih-benih, bibit-bibit dan biji-biji yang memberi hasil dan mutu yang lebih baik dan yang cocok dengan keadaan dan iklim setempat-setempat. b. untuk mencari cara-cara bercocok tanam yang lebih baik(cultuurmethode), tanaman ganti berganti (vruchtwisseling) atau cara-cara menyelenggarakan pertanian(landbouwmethode). c. tentang pemakaian pupuk buatan(kunstmest), pupuk hijau(groenbemesters), pupuk kandang(stalmest) dan pupuk lain-lain. d. untuk penanaman tanaman obat-obatan guna pemberantasan penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan tanaman-tanaman. Perlu diterangkan di sini, bahwa hal-hal yang disebutkan dalam a. b. c. d. ini mengenai penyelidikan-penyelidikan dan percobaan-percobaan yang bersifat wetenschappelijk, jadi tidak berarti bahwa Pemerintahan Daerah Propinsi tidak bebas untuk mempergunakan jenis-jenis tanaman, bibit-bibit, biji-biji yang terpilih, pupuk-pupuk, dan mengadakan vruchtwisseling, cultuurmethode dan sebagainya di kebun-kebun Propinsi, bahkan sebaliknya Pemerintahan Daerah Propinsi dianjurkan mempergunakan(toepassen) semua itu seluas-luasnya sebagai hasil dari penyelidikan, percobaan dan pengalaman yang sudah-sudah. Jadi selakali lagi hanya penyelidikan dan percobaan yang bersifat wetenschappelijk yang harus dapat persetujuan dari Menteri Pertanian.
Pasal 5
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi diserahi urusan melaksanakan percobaan-percobaan dan penyelidikan-penyelidikan perusahaan dan cultuur(bedrijfs dan cultuurontledingen) dalam lapangan pertanian yang dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri tersebut.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
Jika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberi bantuannya terhadap segala penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
Belanja-belanja untuk membiayai usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang khusus berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 ditanggung oleh Menteri Pertanian.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
TENTANG HAL PERSEDIAAN BENIH, BIBIT DAN BIJI TANAM-TANAMAN DAN ALAT-ALAT PERTANIAN
Pasal 8
Untuk menjaga agar setiap waktu tersedia cukup benih, bibit dan biji tanam-tanaman yang terbaik, Propinsi mengadakan kebun-kebun bibit dan benih(zaadhoeven).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
Propinsi menyediakan alat-alat pertanian untuk dibagi-bagikan kepada daerah-daerah otonoom bawahan dalam lingkungan daerahnya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
TENTANG HAL PEMBANTERASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT-PENYAKIT DAN GANGGUAN-GANGGUAN TANAM-TANAMAN
Pasal 10
Propinsi mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pembanterasan dan pencegahan penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman dalam lingkungan daerahnya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
(1)
Propinsi mengawasi dan membantu daerah-daerah otonoom bawahan di dalam lingkungan daerahnya dalam usahanya membanteras dan mencegah penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman.
(2)
Jika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memesan obat-obatan dan lain-lain sebagainya untuk keperluan pembanterasan dan pencegahan penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan seperti yang tersebut dalam ayat(1) dari persediaan Negara dengan perantaraan Menteri tersebut.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
Bilamana berjangkit penyakit atau gangguan tanam-tanaman dengan hebat, sehingga sangat dikuatirkan akan membahayakan keadaan makanan rakyat, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, selekas-lekasnya mengadakan perundingan dengan Menteri Pertanian untuk membicarakan bersama-sama tentang tindakan-tindakan yang dipandang perlu diadakan untuk membanteras dan mencegah penyakit atau gangguan tersebut.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
TENTANG HAL PROPAGANDA-PROPAGANDA DAN DEMONSTRASI-DEMONSTRASI PERTANIAN
Pasal 13
Propinsi merencanakan usaha-usaha untuk menggerakkan jiwa tani dan masyarakat tani yang modern dan dinamis, antara lain dengan jalan:
a.
menganjurkan pembentukan dan berkembangnya organisasi-organisasi tani;
b.
mengadakan ceramah-ceramah, latihan-latihan, darmawisata-darmawisata, pertunjukan-pertunjukan, contoh-contoh dan rapat-rapat;
c.
mengadakan sayembara-sayembara, perlombaan-perlombaan dan penyiaran-penyiaran;
d.
menganjurkan berdirinya perkumpulan-perkumpulan dan koperasi-koperasi tani.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
(1)
Propinsi mendirikan balai-balai perpustakaan dan balai-balai pertunjukan yang bersangkutan dengan pertanian.
(2)
Propinsi mengeluarkan majalah-majalah, brochures-brochures yang memuat petunjuk-petunjuk dan rencana-rencana dalam lapangan pertanian.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
Propinsi berusaha agar pegawai-pegawai ahli Propinsi pada waktu-waktu yang tertentu menurut rencana yang telah ditetapkan, mengadakan inspeksi di dalam lingkungan daerah Propinsi tentang keadaan pertanian dan memperbuat laporan tentang hasil inspeksi tersebut.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 16
Dalam melaksanakan usaha-usaha yang tersebut dalam pasal 13 dan 14 ayat 1 dan 2 Propinsi sedapat mungkin mengadakan perhubungan yang rapat dengan instansi-instansi dan organisasi-organisasi tani.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
TENTANG HAL PENDIDIKAN
Pasal 17
Propinsi menyelenggarakan pendidikan pertanian dengan mendirikan sekolah-sekolah perusahaan pertanian(landbouwbedrijfsscholen), sekolah-sekolah pertanian rendah dan kursus-kursus tani, menurut pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri Pertanian.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksudkan dengan sekolah perusahaan pertanian (bedrijfsschool) ialah sekolah pertanian untuk mendidik calon-calon tani menjadi orang-orang tani yang dapat mengatur perusahaannya sendiri dan mendapat penghidupan layak dari perusahaannya tadi. Dengan sendirinya bedrijfsschool ini didirikan di tempat-tempat, di mana milik orang tani agak luas dan letaknya terhadap pusat perdagangan hasilnya bumi tidak jauh atau hubungan tidak sukar. Yang dimaksudkan dengan sekolah-sekolah rendah pertanian ialah sekolah-sekolah pertanian untuk mendidik calon-calon pegawai tekhnik pertanian rendah(yaitu mantri-mantri pertanian) dan guru-guru dari kursus-kursus tani. Kursus tani ialah kursus, dimana mata pelajarannya disesuaikan dengan keadaan pertanian setempat-setempat. Lamanya kursus, letak dan mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tani. Semua yang diterangkan di atas tadi akan diatur di dalam pedoman yang melulu dibuat untuk keperluan ini.
BAB VII
TENTANG HAL RAPAT-RAPAT DENGAN MENTERI PERTANIAN
Pasal 18
(1)
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supaya Kepala Jawatan Pertanian Propinsi memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Pertanian untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan bersama tentang urusan tekhnis dalam lapangan pertanian.
(2)
Biaya untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Menteri Pertanian.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
TENTANG HAL PENYERAHAN URUSAN-URUSAN LAIN DARI PERTANIAN KEPADA PROPINSI
Pasal 19
Mengingat keadaan dan setelah berunding dengan Menteri Dalam Negeri, maka urusan-urusan dalam lapangan pertanian, dengan Peraturan Menteri Pertanian berangsur-angsur diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi.
Penjelasan Pasal:
Dipersilahkan melihat Penjelasan Umum ayat-ayat 4, 5 dan 6.
BAB IX
TENTANG HAL PENYERAHAN URUSAN-URUSAN PERTANIAN KEPADA DAERAH-DAERAH OTONOOM BAWAHAN
Pasal 20
(1)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah otonoom bawahan yang bersangkutan, lebih lanjut menyerahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan tersebut, urusan-urusan yang termasuk dalam pasal 8, pasal 10 dan pasal 14 ayat-ayat I dan 2, beserta segala sesuatu, yang bersangkutan dengan urusan-urusan itu.
(2)
Peraturan-peraturan Daerah Propinsi yang melaksanakan penyerahan urusan-urusan yang tersebut dalam ayat 1, tidak berlaku, sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.
(3)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap daerah-daerah otonoom bawahan dalam menyelenggarakan urusan-urusan yang diserahkan kepadanya menurut ayat 1.
Penjelasan Pasal:
Dipersilahkan melihat Penjelasan Umum ayat-ayat 4, 5 dan 6.
Pasal 21
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, setelah mendengar pertimbangan Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah otonoom bawahan yang bersangkutan, dan setelah disetujui oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, dapat menyerahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan tersebut sebagian dari hal-hal mengenai urusan pertanian yang termasuk dalam urusan rumah tangga Propinsi.
Penjelasan Pasal:
Dipersilahkan melihat Penjelasan Umum ayat-ayat 4, 5 dan 6.
Pasal 22
Bilamana urusan-urusan yang tersebut dalam pasal 20 ayat 1 diserahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan, maka ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal I 5, pasal 16 dan pasal 23 mutatis-mutatis berlaku juga bagi daerah-daerah otonoom bawahan yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal:
Dipersilahkan melihat Penjelasan Umum ayat-ayat 4, 5 dan 6.
BAB X
TENTANG HAL BENTUK DAN SUSUNAN JAWATAN PERTANIAN PROPINSI
Pasal 23
Dalam membentuk dan menyusun Jawatan Pertanian Propinsi, Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian.
Penjelasan Pasal:
Dalam membentuk dan menyusun Jawatan Pertanian Propinsi maka Propinsi pada azasnya dapat menyelenggarakan sendiri urusan ini. Walaupun demikian perlu dikemukakan di sini, bahwa pada masa sekarang hal penyusunan Jawatan i.c. pengangkatan pegawai baru masih merupakan salah-satu soal yang meminta penuh perhatian yang khusus dari Pemerintah Pusat. Untuk mencegah soal ini, seperti dimaklumi, telah dicari jalan bagaimana dapatnya mengadakan cara-cara pengangkatan pegawai-pegawai yang rasional dan efficient. Supaya Propinsi untuk kepentingan umum dapat melaraskan penyusunan jawatannya terhadap aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, maka penyusunan itu diikat oleh petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian, umpamanya tentang hal formasi dan sebagainya.
BAB XI
TENTANG HAL BANGUN-BANGUNAN, TANAH-TANAH, ALAT-ALAT, HUTANG PIUTANG DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
Pasal 24
(1)
Kepada Propinsi diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala bangun-bangunan dan tanah-tanah guna menyelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan pertanian.
(2)
Kepada Propinsi diserahkan untuk menjadi miliknya segala alat-alat dan perkakas-perkakas yang dipakai guna kepentingan urusan tersebut dalam ayat(1).
(3)
Hutang piutang yang bersangkutan dengan urusan-urusan pertanian yang diserahkan, yang ada pada waktu penyerahan ini, menjadi urusan Propinsi.
(4)
Kepada Propinsi diserahkan untuk diselenggarakan, perusahaan-perusahaan pertanian kepunyaan Pemerintah Pusat, yang lebih lanjut akan ditentukan oleh Menteri Pertanian.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
TENTANG HAL PEGAWAI
Pasal 25
(1)
Untuk menyelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan pertanian, dengan keputusan Menteri Pertanian, kepada Propinsi:
a.
diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai-pegawai Propinsi;
b.
diperbantukan pegawai-pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Propinsi.
(2)
Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi dalam Propinsi diatur oleh Menteri Pertanian, sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.
(3)
Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi dalam lingkungan Daerah Propinsi, diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan memberitahukan kepada Menteri Pertanian.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIII
TENTANG HAL KEUANGAN
Pasal 26
Untuk penyelenggaraan urusan pertanian dalam Propinsi Jawa-Barat, untuk tahun dinas 1951 diserahkan kepada Propinsi Jawa-Barat uang sejumlah yang akan ditetapkan dalam ketetapan Menteri Pertanian.
Penjelasan Pasal:
Anggaran belanja Pemerintah Pusat untuk tahun dinas 1951 pada waktu sekarang belum ditetapkan. Maka dari itu belanja mengenai hal urusan pertanian bagi Propinsi pun belum dapat ditentukan. Akan tetapi supaya Propinsi dapat membelanjai urusan pertanian yang diserahkan itu, maka jumlah uang untuk tahun dinas ini, selekas-lekasnya akan ditentukan oleh menteri Pertanian.
BAB XIV
PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Pemerintah ini dinamakan "Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Jawa-Barat."
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 28
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal I Juli 1951.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Juni 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO
MENTERI DALAM NEGERI,
Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJO
MENTERI PERTANIAN,
Ir. SOEWARTO
Diundangkan Pada tanggal 23 Juli 1951.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
M.A. PELLAUPESSY
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951/48; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 118
Penjelasan Umum
1. Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk melaksanakan penyerahan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Jawa Barat, penyerahan mana dalam azasnya dan dalam garis-garis besarnya telah ditentukan dalam pasal 4 ayat(1) dan(2) dari Undang-undang pembentukan No. 11 tahun 1950.
2. Dalam melakukan penyerahan urusan pertanian yang dimaksud itu, maka urusan Propinsi dibagi atas: a. urusan pertanian yang termasuk urusan rumah tangga Propinsi sendiri(otonomi). b. urusan pertanian yang karena sifatnya menjadi urusan Pemerintah Pusat(Kementerian Pertanian), akan tetapi hanya cara pelaksanaannya diserahkan kepada Propinsi (medebewind) dan c. urusan dalam hal pertanian yang semata-mata bersifat pertolongan terhadap usaha-usaha dari Pemerintah Pusat, yang tiada mengakibatkan suatu penyerahan tanggung jawab.
3. Untuk dapat membeda-bedakan dasar sifat urusan-urusan yang dimaksud di atas, maka dalam Peraturan Pemerintah ini digunakan perkataan-perkataan, masing-masing: a. "Propinsi"(lihat pasal-pasal 1, 2, 8, 9, 10, 11 ayat (1), 13, 14, 15, 16,17, 23 dan 24); b. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi" atau "Dewan Pemerintah Daerah Propinsi", satu dan lain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948(lihat pasal-pasal 4, 5, 12, 18 dan 25 ayat (3)); c. "Dewan Pemerintah Daerah Propinsi"(lihat pasal-pasal 3, 6 dan 11 ayat(2)).
4. Jika dipandang dari sudut pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara, Undang-undang No. 22 tahun 1948 dan juga Undang-undang Pembentukan No. 11 tahun 1950, maka penyerahan hak dan kekuasaan-kekuasaan yang mengenai soal pertanian ini nampaknya adalah masih agak terbatas dan terikat; sebenarnya tidaklah demikian halnya. Keadaan pada dewasa ini, berhubung dengan kesukaran-kesukaran mengenai soal pegawai, penempatan tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga tehniek dan sebagainya, penyerahan dalam urusan pertanian harus dijalankan dengan saksama, sehingga pelaksanaannya tidak akan terlibat dalam kesukaran-kesukaran.
5. Mengingat keadaan, urusan-urusan pertanian yang masih belum diserahkan menurut Peraturan Pemerintah ini, berangsur-angsur akan diserahkan kepada Propinsi; penyerahan ini dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Pertanian sesudah tentang soal-soal yang akan diserahkan itu diadakan perundingan-perundingan dengan Menteri Dalam Negeri(Pasal 19 Peraturan Pemerintah).
6. Selanjutnya diterangkan di sini, bahwa segala urusan-urusan pertanian yang sebenarnya harus diselenggarakan oleh daerah-daerah otonoom di bawah tingkat Propinsi,(lihat pasal 20 ayat(1) Peraturan Pemerintah), dengan Peraturan Pemerintah ini, untuk sementara, turut diserahkan kepada Propinsi, dengan maksud supaya Propinsi lebih lanjut menyerahkan urusan-urusan itu kepada daerah-daerah otonoom yang berkepentingan. Untuk menjaga agar Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi yang dikuasakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, betul-betul menjalankannya maka dalam hal penyerahan lanjutan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah bawahan yang bersangkutan, sedang peraturan-peraturan Daerah Propinsi yang mengatur penyerahan lebih lanjut itu dapat dijalankan jikalau sudah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.
7. Lain daripada yang disebut dalam penjelasan sub 6 di atas Peraturan Pemerintah ini memberi kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi untuk menyerahkan sebagian dari hal-hal yang termasuk dalam urusan rumah tangga Propinsi sendiri kepada Daerah-daerah Otonoom bawahan(pasal 21).
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
02 Jul 2026
Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan
Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan setelah mengungkap bahwa 25.468 desa berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan, sebuah persoalan tumpang tindih yang langsung tercermin dalam kasus konflik lahan vs hutan lindung di Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang dibahas DPR pekan ini. Isu ini menyentuh kepastian hukum atas hak tanah jutaan warga dan menjadi salah satu simpul krusial dalam pembahasan revisi UU Kehutanan.
Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan
Di tengah pembahasan Revisi UU Kehutanan di Badan Legislasi DPR, Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dengan UU Kehutanan (UU No. 41/1999) untuk menuntaskan tumpang tindih penguasaan tanah dan kawasan hutan. Salah satu poin utamanya menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan wajib melalui empat tahap sesuai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi — persoalan yang menentukan kepastian hukum atas jutaan bidang tanah, termasuk lahan berhak (HGU/hak milik) yang belakangan masuk klaim kawasan hutan.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
