Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:28
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:09 Mei 2014
Tanggal Pengundangan
:09 Mei 2014
Tanggal Berlaku
:09 Mei 2014
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2014 No. 96, LL SETNEG : 4 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5465/pp-no-28-tahun-2014
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Kekayaan Negara & Pembiayaan
Sub Subsektor
:
Utang, Piutang & Surat Berharga Negara
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2008

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Protection of Private Rights to Copyright Portraits of Silhouette

Septiono, Fajar Tri, Hermono, Budi
Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v1i1.51430
Detail Sumber

TINJAUAN PELAKSANAAN PP NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN TERKAIT PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI REMAJA DAN ANAK USIA SEKOLAH (PENELITIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE)

Auliana, Eri, Faisal, Faisal, Jumadiah, Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21391
Detail Sumber

Rekognisi Tradisi Khitan Perempuan dalam Hukum Konstitusi (Harmonisasi Hukum Adat dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia)

Alyza Lailyah Putri
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 12 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.2083
Detail Sumber

ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 56 TAHUN 2021

Jevano Tri Alexander, R. Rahaditya
Jurnal Hukum Adigama Vol. 4 No. 2 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/adigama.v4i2.17913
Detail Sumber

Berita Terkait

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.