Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023

Abstrak Peraturan

1. Untuk meningkatkan kesehatan laut, diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. 2. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2014. 3. PP ini mengatur mengenai pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang dilakukan untuk: 1) menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan 2) mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut meliputi tahap perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan.

Tentang
:Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:26
Tahun
:2023
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:15 Mei 2023
Tanggal Pengundangan
:15 Mei 2023
Tanggal Berlaku
:15 Mei 2023
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2023/No.66, TLN No.6875, jdih.setneg.go.id: 21 hlm.
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Kelautan dan Perikanan
Subsektor
:
Pengelolaan Ruang Laut Pengawasan SDKP
Sub Subsektor
:
Zonasi & Tata Ruang Laut Pemanfaatan Ruang Laut Konservasi & Pelestarian
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Pengawasan Pemerintah Terhadap Izin Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Sedmimentasi Laut

Wael, Yanti, Nendissa, Renny Heronia, Holle, Erick Stenly
PATTIMURA Law Study Review Vol. 2 No. 1 2024

STRATEGI KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT INDONESIA MELALUI PENDEKATAN EKONOMI BIRU UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sari, Athina Kartika, Nurachmad, Much
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol. 21 No. 3 2024

MENGUPAS TATA KELOLA PERIKANAN NASIONAL MELALUI PP NO. 11 TAHUN 2023 TENTANG PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DEMI MEWUJUDKAN BLUE ECONOMY

Luthfia, Sahira Sajjadia
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 12 No. 3 2023

Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Kurnia, Kana, Hadrian, Reza
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 22 No. 3 2025

KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT PASCA DIUNDANGKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 BERDASARKAN PRESPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM

Dwi Lestari Indah Sari
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 18 No. 2 2023

Analisis Pemenuhan Ganti Kerugian Nelayan Akibat dari Kebijakan Ekspor Pasir Laut Melalui Gugatan Perdata

Clivio Rahardjo
Dialogia Iuridica Vol. 17 No. 1 2025

Kajian Tata Kelola PBJ (Pengadaan Barang & Jasa) Konstruksi Proyek Air Baku : Pendekatan Sistem Hukum Friedman (Studi Putusan PN Kupang No. 26/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Kpg)

Kodrat Insany Taqwim
Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol. 1 No. 2 2025

LARANGAN MUTLAK KEGIATAN PERTAMBANGAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR

Nelina, Naswa, Oktavia, Mita, Ardini, Mira, Sansadila, Putri, Fatahillah, Ikhwan Aulia
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 3 2024

PERSPEKTIF DEEP ECOLOGY ARNE NAESS DALAM MENILAI DAMPAK LINGKUNGAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

Dewi, Nashwa Fadila, Trialika Putri, Andiani, Khairunnisa, Fadlah, Ramadina, Aliyana Farha
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 3 2024

Analisis Ketiadaan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional Guna Mendorong Revisi Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Prinsip Pluralisme Hukum

Muhammad Mujab Nabil, Zahran Qolbi Salim, Amelia Nabila Pramesthi, Ianju Parlindungan Tinambunan
Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 2025

Berita Terkait

Sembunyikan 1,2 Ton Ikan Napoleon di Palka Rahasia, Kapal Asing Tujuan Hong Kong Ditangkap
02 Jul 2026

Sembunyikan 1,2 Ton Ikan Napoleon di Palka Rahasia, Kapal Asing Tujuan Hong Kong Ditangkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal asing MV Silver Island berbendera Sao Tome and Principe yang menyelundupkan sekitar 1,2 ton ikan Napoleon hidup tanpa izin menuju Hong Kong, dan kini menjerat pelaku dengan Pasal 88 jo. Pasal 16 UU Perikanan. Kasus yang potensi kerugian negaranya ditaksir Rp16 miliar ini telah masuk tahap penyidikan untuk membongkar jaringan di baliknya.

Baca selengkapnya
Pengawasan Ruang Laut Diperketat, KKP Segel Pemanfaatan Tanpa Izin dan Pelaku Usaha Wajib Kantongi PKKPRL
02 Jul 2026

Pengawasan Ruang Laut Diperketat, KKP Segel Pemanfaatan Tanpa Izin dan Pelaku Usaha Wajib Kantongi PKKPRL

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat penegakan kewajiban Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Baru-baru ini, dua perusahaan di Kabupaten Siak, Riau, disegel pada 22 Juni 2026 karena membangun fasilitas di ruang laut tanpa izin. Kebijakan zero tolerance ini menegaskan bahwa setiap kegiatan menetap di laut dan pesisir, termasuk reklamasi dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, wajib berizin. Pelanggarnya menghadapi ancaman penghentian kegiatan, denda administratif, hingga pidana.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…