Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:24
Tahun
:2005
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Akuntansi & Profesi Keuangan
Sub Subsektor
:
Standar Akuntansi & Pelaporan Keuangan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

LEGAL ASPECT OF THE SALE OF LAND CONSTITUTING REGIONAL ASSETS

Irpan Suriadiata
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 1 No. 2 2013
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v1i2.236
Detail Sumber

LEGAL ASPECT OF THE SALE OF LAND CONSTITUTING REGIONAL ASSETS

Suriadiata, Irpan
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 1 No. 2 2013
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v1i2.236
Detail Sumber

Legalisasi Standar Internasional: Menertibkan Regulasi Swasta Transnasional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Legalization of International Standards: Regulating Transnational Private Regulations in the Formation of Legislation in Indonesia

Atmaja, A.P. Edi
Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 2024
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.155
Detail Sumber

REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA YANG BAIK

Djatu Apriellia
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 6 No. 2 2017
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i02.p02
Detail Sumber

Land Asset Management Case Study of Asset in Gorontalo District Government

Djafar, Pandi, Karim, Dian Fitriani, Akbar, Muh. Firyal, Djafar, Franky
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 7 No. 4 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.58258/jihad.v7i4.9937
Detail Sumber

Anomali Kebijakan Keuangan Negara dan Solusinya melalui Perubahan Budaya kerja di Lembaga Pengguna Anggaran

Utama, Zukra Budi
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 1 No. 1 2015
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.32697/integritas.v1i1.117
Detail Sumber

Berita Terkait

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.