Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:24
Tahun
:1997
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang
Subsektor
:
Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah
Sub Subsektor
:
HGB, Hak Pakai & Hak Pengelolaan Pemetaan & Pengukuran Penerbitan Sertifikat
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/Pn Ngb Tentang Gugatan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Tamarin Tambunan, Ade, Pahlefi, Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 1 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v6i1.42354
Detail Sumber

Kerugian Terhadap Pemilik Sertifikat Akibat Pencatatan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Barat

Arsyani Hartawan, Frisca, Idris, Isran, Manik, Herlina
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 3 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v5i3.35554
Detail Sumber

Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kota Jambi

Rosmidah, Rosmidah, Fathni, Indriya, Yuseva, Fitria
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 2 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v4i2.23683
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Akibat Terjadinya Sertipikat Ganda

Monalisa Ulfa
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.13281
Detail Sumber

PENGUASAAN TANAH TANPA HAK DI KOTA JAMBI : (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013)

Kelvin Alfarisi Alkap
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.17668
Detail Sumber

Sengketa Tanah Antara Korporasi Dengan Masyarakat Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi

Ditya Putri Wulansari, Pahlefi Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.11256
Detail Sumber

Jual Beli Tanah di Bawah Tangan di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari

Yosep Musa Nainggolan, Taufik Yahya, M. Amin Qodri
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.8923
Detail Sumber

Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia

Ayu Larasati, Raffles Raffles
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8288
Detail Sumber

Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah.

Asmah, Asmah
Yustitiabelen Vol. 11 No. 2 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v11i2.1722
Detail Sumber

Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban PPAT Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Dengan Penggunaan Kuasa Mutlak

Aulia Rahman Hakim, Muhammad Fajar Ilham
Yustitiabelen Vol. 9 No. 2 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i2.828
Detail Sumber

Program Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kenongomulyo

Ferry Irawan Febriansyah, Siwi Ellis Saidah, Saiful Anwar
Yustitiabelen Vol. 7 No. 2 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i2.361
Detail Sumber

AKTUALISASI PRINSIP 5C (PRINSIP-PRINSIP LIMA) PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH BELUM BERSERTIFIKAT

Andreas Andrie Djatmiko
Yustitiabelen Vol. 3 No. 1 2017
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v3i1.133
Detail Sumber

Berita Terkait

Tanah Fasilitas Umum Dijual ke Investor, Lima Terdakwa di Subang Divonis 3 Tahun
07 Okt 2026

Tanah Fasilitas Umum Dijual ke Investor, Lima Terdakwa di Subang Divonis 3 Tahun

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung memvonis lima perangkat Desa Cibogo, Kabupaten Subang, masing-masing tiga tahun penjara karena menjual tanah negara seluas 15.579 meter persegi kepada PT VinFast Automobile Indonesia. Tanah berupa jalan setapak dan saluran irigasi itu seharusnya tidak dapat diperjualbelikan, dan perbuatan para terdakwa dinilai merugikan keuangan negara sekitar Rp2,49 miliar.

Baca selengkapnya
Tanah Adat Diakui, Tapi Belum Terlindungin
07 Sep 2026

Tanah Adat Diakui, Tapi Belum Terlindungin

Meskipun hak ulayat telah diakui, masyarakat adat masih belum memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Karena itu, RUU Masyarakat Adat perlu menjamin penetapan dan perlindungan tanah ulayat agar hak masyarakat adat terlindungi secara nyata.

Baca selengkapnya
Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan, 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan, 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan. Dorongan ini muncul setelah pemerintah mengungkap bahwa 25.468 desa berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan. Isu ini menyentuh kepastian hukum atas hak tanah jutaan warga dan menjadi salah satu simpul krusial dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kehutanan.

Baca selengkapnya
Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan

Di tengah pembahasan Revisi UU Kehutanan di Badan Legislasi DPR, Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dengan UU Kehutanan (UU No. 41/1999) untuk menuntaskan tumpang tindih penguasaan tanah dan kawasan hutan. Salah satu poin utamanya menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan wajib melalui empat tahapan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (terutama Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011). Isu ini sangat krusial karena menentukan kepastian hukum atas jutaan bidang tanah, termasuk lahan berhak seperti HGU dan Hak Milik yang belakangan diklaim masuk sebagai kawasan hutan.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.