Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:23
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:08 Juni 2018
Tanggal Pengundangan
:08 Juni 2018
Tanggal Berlaku
:01 Juli 2018
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2018/NO.89, TLN NO.6214, LL SETKAB : 10 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
Pajak Penghasilan (PPh) PPN & Ketentuan Umum Pajak (KUP)
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Stimulus Pelonggaran Pajak Penghasilan Bagi UMKM di Era Pandemi Covid-19

Retno Sari Dewi, Aulia Rahman Hakim, Hepy Tri Puspitasari
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.566
Detail Sumber

PELAKSANAAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 : STUDI KASUS DI PT. ADI KENCANA NIAGATAMA DAN PT. TRI TUNGGAL CIPTA KARUNIA

Cahyaningrum, Dewi, Yulistyowati, Efi, Septiandani, Dian
Semarang Law Review Vol. 2 No. 1 2021
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/slr.v2i1.3342
Detail Sumber

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Peralihan Hak Atas Tanah Hibah dan Waris

Muhammad Asrul Maulana, Henin Dyah Syafrina, Ni Ketut Indhira Maharani, Paskah Febiola Dwi Gonstary, Rizqi Puspita Sari
Notaire Vol. 9 No. 1 2026
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v9i1.80649
Detail Sumber

Back Matter Vol. 3 No. 3, Oktober 2020

Back Matter
Notaire Vol. 3 No. 3 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v3i3.22850
Detail Sumber

Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Final pada Usaha Mikro Kecil Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

Nindy Aprillya Rachman
Notaire Vol. 3 No. 2 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v3i2.20535
Detail Sumber

Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi

Roidah Zahiroh
Notaire Vol. 3 No. 2 2020
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v3i2.20540
Detail Sumber

Peran Bank dalam Pelindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Covid-19 (The Role of Banks in Legal Protection for Micro, Small, and Medium Enterprises Affected by Covid-19)

Dian Cahyaningrum
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 12 No. 1 2021
15 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v12i1.2122
Detail Sumber

Revisiting Justice in Income Tax Article 23 Withholding and Corporate Income Recognition

Widjaja, Julie Ekapuri, Kurniawan, Shelly
Mimbar Keadilan Vol. 19 No. 1 2026
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.30996/mk.v19i1.13109
Detail Sumber

The Function of Legislation in Ensuring Legal Certainty and Good Governance

Efriliani, Firial Tiara, Angelina, Sandra Laudya, Oktaviani, Risa Dewi, Usman, Muhammad, Marsal, Irsyaf
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 4 No. 1 2026
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.17907331
Detail Sumber

KEBIJAKAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERLANGSUNGAN USAHA UMKM DIMASA PANDEMI COVID-19: KEBIJAKAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERLANGSUNGAN USAHA UMKM DIMASA PANDEMI COVID-19

Suwardi, Boediningsih, Widyawati
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 5 No. 1 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.25139/lex.v5i1.4076
Detail Sumber

The Impact of Tax Policy on The Growth of Micro, Small, And Medium En-terprises (MSMEs) In Indonesia

Kertojoyo, Goei Elvian
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 5 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v13i5.1152
Detail Sumber

Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online

Usamah Rievzqy Ahmad
Jurnal Suara Hukum Vol. 2 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.26740/jsh.v2n1.p71-85
Detail Sumber

Berita Terkait

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.