Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:16
Tahun
:1997
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Hak Kekayaan Intelektual UMKM Penanaman Modal & Perizinan Berusaha
Sub Subsektor
:
Regulasi Pokok Hak Kekayaan Intelektual Perizinan & Pemberdayaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

ASPEK YURIDIS PERJANJIAN BUSINESS FRANCHISE DI INDONESIA

Lily Triana
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 2018
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v10i1.263
Detail Sumber

PENGARUH PERKEMBANGAN WARALABA USAHA MINIMARKET TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR TRADISIONAL

Sri Retno Widyorini
Spektrum Hukum Vol. 14 No. 1 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v14i1.1101
Detail Sumber

WARALABA SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Moch. Najib Imanullah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 24 No. 2 2012
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16133
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Wahyuni Safitri
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v4i2.2966
Detail Sumber

EKSISTENSI PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGANNYA (STUDI DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH)

Andry Setiawan, Dewi Sulistianingsih, Rindia Fanny Kusumaningtyas
Law and Justice Vol. 3 No. 2 2018
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/laj.v3i2.7123
Detail Sumber

EKSISTENSI PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGANNYA (STUDI DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH)

Setiawan, Andry, Sulistianingsih, Dewi, Kusumaningtyas, Rindia Fanny
Law and Justice Vol. 3 No. 2 2018
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/laj.v3i2.7123
Detail Sumber

Permasalahan Hukum Usaha Neynis Food Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

Nicholas Firman Rafael Napitupulu, Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari
Jurnal Relasi Publik Vol. 2 No. 1 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2117
Detail Sumber

Fungsi Prospektus Penawaran Waralaba dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia

Fisiliya Aricka Yuliyarsih
JURNAL RECHTENS Vol. 2 No. 2 2013
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.36835/rechtens.v2i2.83
Detail Sumber

EFEKTIVITAS KONTRAK BAKU DALAM MOBILITAS BISNIS: (Perspektif Hukum Progresif)

Adityo, Rayno Dwi
JURNAL MAHKAMAH Vol. 1 No. 1 2016
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.25217/jm.v1i1.34
Detail Sumber

EFEKTIVITAS KETENTUAN HKI TERDAFTAR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Yuswanto, Slamet
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 3 2018
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v15i3.233
Detail Sumber

PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Diangsa Wagian
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 1 2015
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v3i7.206
Detail Sumber

THE ASPECT OF THE CONTRACT LAW REFORM WITHIN THE REGULATION OF INDONESIA

Wagian, Diangsa
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 7 2015
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v3i7.206
Detail Sumber

Berita Terkait

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit
08 Okt 2026

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026). Aturan ini membatasi masa perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun dengan dua kali perpanjangan dan mempersempit alih daya menjadi lima jenis jasa penunjang.

Baca selengkapnya
DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.