Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2020

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:11
Tahun
:2020
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:14 Februari 2020
Tanggal Pengundangan
:17 Februari 2020
Tanggal Berlaku
:17 Februari 2020
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2020/NO.42, JDIH.SETKAB.GO.ID : 6 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/132200/pp-no-11-tahun-2020
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
BUMN, BUMD & Kekayaan Negara/Daerah Dipisahkan Perasuransian, Penjaminan & IKNB
Sub Subsektor
:
Tata Kelola & Restrukturisasi BUMN Penyertaan Modal Negara Penjaminan & Lembaga Pembiayaan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Analisis Yuridis Kompensasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya (Outsourcing), Waktu/Jam Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Toha, Imam Sofii, Rahmatiar, Yuniar, Abas, Muhamad, Amaliya, Lia
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 2 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1254
Detail Sumber

Isu Hukum Dalam Penanganan Pandemi: Evaluasi Respons Hukum Terhadap Krisis Kesehatan di Indonesia

Warsito, Ronggo, Oktafianur, Muhammad Dodi, F, Ferdiyansyah, Azizah, Tiara Putri
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 3 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.11515600
Detail Sumber

Konsep Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Prinsip Keadilan Proporsional

Triasmono, Hari, Warka, Made, Setyaji, Sri, Hufron, Hufron
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v9i4.11880
Detail Sumber

Konsep Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Prinsip Keadilan Proporsional

Triasmono, Hari, Warka, Made, Setyaji, Sri, Hufron, Hufron
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v9i4.11880
Detail Sumber

REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Reconstruction of Arrangements for Establisment and Management of Village Owned Enterprises in Village Governance Implementation)

Yani, Teuku Ahmad
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 12 No. 1 2023
17 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i1.1102
Detail Sumber

Penggunaan Pendekatan Omnibus Law dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah

Putra, Antoni
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 19 No. 2 2022
16 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v19i2.826
Detail Sumber

INDIKATOR TINDAK PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Zahra Malinda Putri, Dewi Kania Sugiharti, Zainal Muttaqin
Jurnal JURISTIC (JuJUR) Vol. 3 No. 02 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/jrs.v3i02.3103
Detail Sumber

Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Bagi Guru Pada Yayasan Pendidikan Pasca Putusan MK No.91/PUU-XIX/2021 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Pada Yayasan Pendidikan Nasional Khalsa Medan)

Dewa Rohid, Maswandi Maswandi, Beby Suryani Fitri
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.31289/juncto.v5i1.1519
Detail Sumber

Analisis Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Berdasarkan Perspektif Konstitusi dan Teori Perundang-Undangan: Studi Kasus UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022

Chadijah, Siti, Hadi, Abdul
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 1 No. 4 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.47134/lawstudies.v1i4.2896
Detail Sumber

Kerangka Konseptual Kebijakan Daerah Bidang Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kajian di Kota Tegal)

asmarudin, imam
Diktum Vol. 9 No. 2 2021
16 Peraturan Terhubung DOI: 10.24905/diktum.v9i2.142
Detail Sumber

Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights/Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen

Musataklima, Musataklima
DE JURE Vol. 13 No. 1 2021
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.11308
Detail Sumber

Berita Terkait

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.