Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang

:Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Otoritas

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Peraturan Pemerintah

Bentuk Singkat

:PP

Nomor

:10

Tahun

:2018

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:15 Maret 2018

Tanggal Pengundangan

:16 Maret 2018

Tanggal Berlaku

:16 Maret 2018

Status

:Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN.2018/NO.32, TLN NO.6189, LL SETKAB : 12 HLM.

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/72812/pp-no-10-tahun-2018

Status Verifikasi

Belum diverifikasi

Sektor Utama

Tenaga Kerja

Subsektor

Pelatihan Kerja

Sub Subsektor

Lembaga & Pemagangan Sertifikasi & Kompetensi

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

ela, gacriela

MLJ Vol. 7 No. 2 2023

6 Peraturan Terhubung DOI: 10.56338/mlj.v7i2.3625

Detail Sumber

PETA JALAN MENUJU PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SERTIFIKASI PROFESI (SEBUAH USULAN SEDERHANA)

Putri, Rizky Amalia

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18 No. 4 2021

5 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v18i4.776

Detail Sumber

Berita Terkait

02 Jul 2026

Jelang Tenggat Oktober, Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Diwarnai Tarik-Menarik Kepentingan Buruh dan Pengusaha

DPR dan pemerintah memacu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan agar rampung sebelum Oktober 2026. Target ini untuk memenuhi tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Proses legislasi ini menjadi pertaruhan hukum dengan tenggat konstitusional yang mengikat. Tarik-menarik kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha, terutama soal alih daya (outsourcing), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan upah, turut mewarnai pembahasannya.

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan

Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang akan mempersempit skema outsourcing dari enam menjadi hanya empat jenis pekerjaan penunjang: kebersihan, katering, keamanan, dan pengemudi. Aturan baru ditargetkan terbit pada Juli 2026, namun sejumlah poin krusial menyangkut sektor strategis milik BUMN masih dibahas.