Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1947

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1947 ini mengatur tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 jo No. 18 tahun 1947 tentang permohonan grasi. Menurut peraturan tentang permohonan grasi yang sekarang berlaku, maka permohonan grasi hanya dapat diajukan dalam tempo 14 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan menjadi tetap (pasal 5 ayat 1). Keputusan dalam pemeriksaan tingkat pertama menjadi tetap, segera setelah terdakwa dan jaksa yang bersangkutan menyatakan menerima keputusan itu atau setelah tenggang untuk mengajukan permintaan pemeriksaan ulangan atau untuk mengajukan perlawanan lampau dengan tiada diajukan permintaan pemeriksaan ulangan maupun perlawanan. Saat menjadinya tetap keputusan dalam pemeriksaan tingkat pertama itu dapat diketahui dengan tepat oleh terdakwa, sehingga tempo 14 hari untuk mengajukan permohonan grasi itu baginya benar-benar 14 hari adanya. Akan tetapi tidak demikian dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan. Keputusan dalam pemeriksaan ulangan dengan segera menjadi tetap. Oleh karena keputusan itu masih harus diberitahukan kepada terhukum, maka mungkin sekali tempo untuk mengajukan permohonan grasi seperti tersebut dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 7 jo. No. 18 tahun 1947 itu bagi terhukum dalam hal demikian menjadi kurang dari 14 hari atau sudah tidak ada lagi. Maka sudah selayaknya, bahwa tempo itu dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada terhukum. Peraturan ini ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 1947 oleh Presiden Soekarno.