Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:19
Tahun
:2003
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Kesehatan
Subsektor
:
Upaya Kesehatan Farmasi, Alkes, dan Makanan/Minuman
Sub Subsektor
:
Kesehatan Preventif & Kuratif Alat Kesehatan & BPOM
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

mencabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Reflecting the Effectiveness of Yogyakarta City Government's Policies in Creating a Smoke-Free Zone

Andini, Hafizien Sastri, Syakdiah, Syakdiah, Kusumawiranti, Retno
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 4 No. 1 2022

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEROKOK PADA KAWASAN TERBATAS ROKOK DI PASAR TRADISIONAL KREMPYENG GRESIK

Najamuddin, Alif
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 04 2020

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEROKOK PADA KAWASAN TERBATAS ROKOK DI PASAR TRADISIONAL KREMPYENG GRESIK

Najamuddin, Alif
Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 4 2020

QUO VADIS PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN BAGI PEROKOK PASIF DI INDONESIA

Fitria Marsha Qitara Rajasa, Nugroho Adhi P.
Mimbar Hukum Vol. 33 No. 2 2021

EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK SERTA PERANKESADARAN DAN KETAATAN HUKUM DI WILAYAH SURABAYA

Pungguh Eko Susanto
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 7 No. 1 2024

ANALISIS HUKUM DAMPAK BELUM DIRATIFIKASI KERANGKA KERJA KONVENSI PENGENDALIAN TEMBAKAU (FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL) BAGI INDONESIA

aditia bagus santoso, widia edorita, ledy diana
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 4 2014

Berita Terkait

BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Obat di Apotek hingga Ritel Modern
02 Jul 2026

BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Obat di Apotek hingga Ritel Modern

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 yang untuk pertama kalinya memberi payung hukum atas peredaran obat bebas dan obat bebas terbatas di ritel modern seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket. Regulasi ini mewajibkan seluruh fasilitas memiliki izin berusaha, penanggung jawab bersertifikat, dan menyelesaikan adaptasi paling lambat 17 Oktober 2026.

Baca selengkapnya
MK Tolak Seluruh Gugatan Dharma Pongrekun atas UU Kesehatan
02 Jul 2026

MK Tolak Seluruh Gugatan Dharma Pongrekun atas UU Kesehatan

Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan mantan Wakil Kepala BSSN Dharma Pongrekun melalui Putusan Nomor 172/PUU-XXIV/2026, yang dibacakan Senin (29/6/2026). Dengan putusan ini, ketentuan mengenai penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah, kewajiban pelaporan warga, serta ancaman sanksi pidananya dinyatakan tetap berlaku.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…