Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1948

1. Pasal 3 ayat 1 dari Undang-Undang No. 13 tertanggal 26-4-1948 menentukan, bahwa kelurahan-kelurahn didaerah Istimewa Jogjakarata dan Karesidenan surakarta harus menjamin tersedianya tanahtanah, agar cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara untuk tahun tanaman(Plantjaar) 1948 dapat langsung, jaminan selekas mungkin akan diatur dengan peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan suatu Peralihan yang maksudnya: a. mengisi lacune(rechtsvacuum), yang timbul karena dihapuskannya peraturan-peraturan conversie(yaitu sebagian dari V.G.R); b. menjamin agar produksi plan Kemakmuran tahun tanaman 1948 dapat terlaksana.

Dengan dicabutnya Pasal 5a. V.G.R., mak lenyaplah dasar yang mengatur cara yang terpenting tentang pemakaian tanah oleh perusahaan-perusahaan pertanian, tidak hanya mengenai pemakaian tanah untuk tanaman baru saja tetapi yang tidak kurang pentingnya ialah untuk melangsungkan tanaman yang sekarang sudaha ada sampai selesai dipaneni.

2. Kepada kelurahan-kelurahan diletakkan kewajiban untuk menjamin tersedianya tanah-tanah yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan.

Berkenan dengan kekhawatiran beberapa anggota B.P.K.N.P.(rapat tanggal 26-4-1948, sidang ke XIV), bahwa kewajiban-kewajiban kelurahan-kelurahan itu didalam praktek akan menjadi begitu berat sehingga manfaat penghapusan peraturan conversie akan tidak berarti lagi oleh karenanya, mak perlulah mengadakan pembatasan terhadap kewajiban itu.

Pembatasan itu mengenai: a. luasnya tanah yang disediakan untuk melangsungkan tanaman yang ada dan tanaman baru(pasal 1(1); b. waktu pemakaian tanah itu(pasal 2); c. cara mempergunakan tanah itu, misalnya hanya boleh buat tanaman yang telah ditentukan saja(pasal 3).

3. Selanjutnya dalam hubungan hukum antara kelurahan pemilik tanah dan perusahaan-perusahaan perlu juga diadakan ketentuan tentang dan jumlah kerugian tanah untuk pemakain tanah itu.jumlah itu harus pantas(redelijk) menurut syrat-syarat yang lajim dan berdasarkan keadaan yang nyata didalam daerah tersebut. Kurang dari itu merugikan(menjadi pada hakikatnya memberatkan kewajiban) pemilik tanah. Melebihi jumlah itu membahayakan rencana produksi, menjadi indirect merugikan Negara, instansi yang dianggap pada tempatnya untuk menetapkan kerugian itu bila antara kedua fihak tidak terdapat persetujuan, ialah Kepala Daerah(Istimewa atau Residen) yang didalam hal ini diwajibkan mendengar pertimbangan organisasi-organisasi yang berkepentingan.

4. Dengan lenyapnya servituut conversie, maka tanah-tanah yang bersangkutan (selain tanah-tanah yang dipakai buat mendirikan Rumah-Ruamh, gedung-gedung dan banguan-bangunan, lagi pula prusahaan-perusahaan pegunungan, yang belum diberikan kepada siapa pun juga), kembali menjadi: a. hak kepunyaan(bezitsrecht) kelurahan; b. hak pakai turun-menurun(erfelijk individueel gebruiksrecht) dari kuli kenceng.

(Meskipun perkataan"bezitsrecht" kelurahan dan"erfelijk individuuel gebruiksrecht" kuli kenceng dapat disangkal kebenarannya,didalam penjelasan ini dipakai juga sebagai onderscheiding, hanya untuk terangnya saja).

Pendapat, bahwa tanah yang dibebaskan dari conversie lantas dapat dibagi antara orang-orang yang belum mempunyai tanah, adalah tidak benar. Sekarang juga berhak menggarapnya hanya kuli-kuli centeng.

Adapun dikemudian hari kelurahan umpamya mengadakan pembagian baru, itulah lain soal.

yang pertama-tam berhak menerima kerugian dari perusahaan atas pemakaian tanah itu ialah kuli centeng; sebagai penghargaan jasa kelurahan-kelurahan yang dibebani kewajiban menyediakan tanah itu dan juga sebagai pengakuan haknya atas tanah itu, kelurahan-kelurahan pun diberi bagian.

Lagi pula uang kerugian yang diterimakan kepada kelurahan akan memberi manfaat juga pada umum, terhitung orang-orang yang tidak mempunyai tanah, hal mana dapat mempertebal rasa gotong-royong. Bagian 75% buat kuli centeng dan 25% buat kelurahan dianggap seimbang(pasal 4).