Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1952
TENTANG DAFTAR PERNYATAAN KECAKAPAN PEGAWAI NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
Bahwa pada waktu ini ada dua peraturan yang berbedaan mengenai daftar pernyataan kecakapan untuk pegawai Negeri, sehingga perlu diadakan satu peraturan mengenai hal itu yang berlaku untuk semua pegawai Negeri.
Mengingat
:
1.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nr 16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Bijblad No. 11403.
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
Dengan membatalkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nr 16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Bijblad No. 11403 serta segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini
menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAFTAR PERNYATAAN KECAKAPAN UNTUK PEGAWAI NEGERI
Pasal 1
Tiap-tiap tahun sekali bagi golongan-golongan pegawai yang ditentukan oleh Menteri untuk Kementeriannya masing-masing, ditetapkan daftar pernyataan kecakapan untuk kepentingan kenaikan pangkat, maupun kenaikan gaji yang tertentu bagi pegawai yang bersangkutan.
(1)
Tiap-tiap tahun sekali bagi golongan-golongan pegawai yang ditentukan oleh Menteri untuk Kementeriannya masing-masing, ditetapkan daftar pernyataan kecakapan untuk kepentingan kenaikan pangkat, maupun kenaikan gaji yang tertentu bagi pegawai yang bersangkutan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Daftar pernyataan kecakapan itu ditetapkan oleh pembesar-pembesar yang berhak mengangkat dan memperhentikan pegawai menurut peraturan yang berlaku dan dapat diserahkan kepada pejabat-pejabat dibawah pimpinannya, akan tetapi pejabat-pejabat ini serendah-rendahnya adalah Kepala Jawatan atau Kepala Kantor Pemerintah Pusat.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Penetapan daftar-daftar sebagai termaksud dalam ayat 1 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang secara hierarchie telah disampaikan kepadanya.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Daftar pernyataan kecakapan diselesaikan oleh pembesar tersebut dalam ayat 2 sebisa-bisanya pada tanggal 31 Desember tiap tahunnya.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
Daftar pernyataan kecakapan itu diselesaikan secara rahasia, dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh yang menyatakan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Tiap-tiap pernyataan kecakapan merupakan pertimbangan yang bebas dari segala pengaruh dan berdasarkan atas kenyataan atau atas keyakinan dari yang menyatakan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
Pernyataan kecakapan tentang pekerjaan disimpulkan dalam susunan kata-kata sebagai berikut: 1. istimewa, 2. amat baik, 3. baik, 4. lebih dari cukup, 5. cukup, 6. belum cukup, 7. tidak cukup, 8. tidak baik.
(1)
Pernyataan kecakapan tentang pekerjaan disimpulkan dalam susunan kata-kata sebagai berikut: 1. istimewa, 2. amat baik, 3. baik, 4. lebih dari cukup, 5. cukup, 6. belum cukup, 7. tidak cukup, 8. tidak baik.
Penjelasan: Cukup jelas.
1.
istimewa
2.
amat baik
3.
baik
4.
lebih dari cukup
5.
cukup
6.
belum cukup
7.
tidak cukup
8.
tidak baik
(2)
Pernyataan kecakapan untuk mendapat kenaikan gaji yang tertentu adalah: 1. ya, 2. belum, 3. tidak.
Penjelasan: Cukup jelas.
1.
ya
2.
belum
3.
tidak
(3)
Untuk kenaikan pangkat pernyataan kecakapan itu berbunyi: 1. ya, 2. dengan percobaan, 3. belum, 4. tidak.
Penjelasan: Cukup jelas.
1.
ya
2.
dengan percobaan
3.
belum
4.
tidak
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
Tiap-tiap pernyataan kecakapan yang tidak memuaskan harus didasarkan atas alasan-alasan yang lengkap.
(1)
Tiap-tiap pernyataan kecakapan yang tidak memuaskan harus didasarkan atas alasan-alasan yang lengkap.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Yang dianggap pernyataan kecakapan yang tidak memuaskan ialah: mengenai pekerjaan: 1. belum cukup, 2. tidak cukup, 3. tidak baik; mengenai kenaikan gaji yang tertentu: 1. belum, 2. tidak; mengenai kenaikan pangkat: 1. dengan percobaan, 2. belum, 3. tidak; terkecuali mereka yang kurang pengalaman karena kurang masa-kerjanya.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Selanjutnya sesuatu pernyataan sekalipun tidak termasuk dalam apa yang disebut di atas, berarti tidak memuaskan, jika pernyataan itu dapat merugikan pegawai.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
Tiap-tiap pernyataan kecakapan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan dalam waktu 14 hari sesudah ditetapkan oleh pembesar yang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ayat 2.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
Dalam waktu 14 hari seterimanya daftar pernyataan tersebut dalam pasal 6, maka pegawai yang bersangkutan mengirimkan kembali daftar itu secara hierarchie sesudah ditandatangani untuk "mengetahui" dengan diisi dari bulannya.
(1)
Dalam waktu 14 hari seterimanya daftar pernyataan tersebut dalam pasal 6, maka pegawai yang bersangkutan mengirimkan kembali daftar itu secara hierarchie sesudah ditandatangani untuk "mengetahui" dengan diisi dari bulannya.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Jika yang dinyatakan tidak dapat menerima pernyataan yang tidak memuaskan, daftar pernyataan dikirimkan kembali dengan diisi perkataan "keberatan". Jika yang dinyatakan melalaikan ini, maka dianggap tidak berkeberatan terhadap pernyataan yang tidak memuaskan itu.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Jika pernyataan itu memuaskan, pegawai berhak juga menyatakan keberatannya, kalau penyataan kecakapan itu kurang memuaskan dari pada pernyataan dalam tahun yang lalu.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Dalam 14 hari sesudah daftar pernyataan ditandatangani dengan perkataan "keberatan" sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, maka pegawai yang bersangkutan mengirimkan surat keberatan dengan jalan hierarchie kepada pembesar yang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ayat (2).
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 8
Pernyataan kecakapan yang tidak memuaskan, selama waktu untuk memajukan keberatan belum lampau atau belum ada putusan dari yang berkewajiban memutuskan, hanya dianggap sementara merugikan yang dinyatakan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
Jika waktu 14 hari tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) tidak dipergunakan, maka hak untuk memajukan keberatan oleh yang dinyatakan tidak dapat dipergunakan lagi, kecuali dalam hal-hal luar biasa yang beralasan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 10
Oleh pejabat yang berkewajiban mengambil putusan tentang keberatan-keberatan yang diajukan dibentuk sebuah Panitia untuk menentukan sikap tertentu.
(1)
Oleh pejabat yang berkewajiban mengambil putusan tentang keberatan-keberatan yang diajukan dibentuk sebuah Panitia untuk menentukan sikap tertentu.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Apabila yang berkewajiban mengambil putusan belum dapat mengambil tindakan yang tertentu terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh yang dinyatakan, akan tetapi masih membutuhkan waktu percobaan bagi yang dinyatakan, maka diambil tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan yang dinyatakan.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
Panitia tersebut dalam pasal 10 ayat (1) terdiri dari: a. seorang anggota ditunjuk oleh yang dinyatakan dari salah seorang pegawai Negeri dari Kementerian Jawatan atau Kantornya; b. seorang anggota lain wakil dari Kementerian Jawatan atau Kantor dari yang dinyatakan dan ditunjuk oleh yang menyatakan; c. seorang anggota merangkap ketua ditunjuk oleh anggota-anggota sub a dan b.
(1)
Panitia tersebut dalam pasal 10 ayat (1) terdiri dari: a. seorang anggota ditunjuk oleh yang dinyatakan dari salah seorang pegawai Negeri dari Kementerian Jawatan atau Kantornya; b. seorang anggota lain wakil dari Kementerian Jawatan atau Kantor dari yang dinyatakan dan ditunjuk oleh yang menyatakan; c. seorang anggota merangkap ketua ditunjuk oleh anggota-anggota sub a dan b.
Penjelasan: Cukup jelas.
a.
seorang anggota ditunjuk oleh yang dinyatakan dari salah seorang pegawai Negeri dari Kementerian Jawatan atau Kantornya;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
seorang anggota lain wakil dari Kementerian Jawatan atau Kantor dari yang dinyatakan dan ditunjuk oleh yang menyatakan;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
seorang anggota merangkap ketua ditunjuk oleh anggota-anggota sub a dan b.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Para anggota dari Panitia harus berpangkat lebih tinggi atau sama, akan tetapi lebih tua dalam pangkatnya, dari pada yang dinyatakan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Ketua panitia dapat mengangkat seorang pegawai lain sebagai penulis Panitia itu.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
Panitia berhak memeriksa segala surat-surat yang diperlukannya.
(1)
Panitia berhak memeriksa segala surat-surat yang diperlukannya.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Panitia berhak pula meminta keterangan dengan lisan atau tulisan kepada siapapun yang termasuk dalam lingkungan Kementerian/Jawatan/Kantor dalam kekuasaan mana yang dinyatakan bekerja.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Panitia berkewajiban selekas mungkin memberi pendapatnya kepada Pembesar yang berkewajiban mengambil putusan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(4)
Para anggota dan penulis dari Panitia wajib mengrahasiakan pendapatnya.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
Putusan tertulis terhadap keberatan yang diajukan oleh yang dinyatakan diterangkan dalam surat putusan dari yang berkewajiban mengambil putusan dengan memperhatikan pendapat Panitia paling lambat dalam 4 bulan sesudah hari waktu penandatanganan surat keberatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1952.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 20 Pebruari 1952.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
Menteri Urusan Pegawai,
SOEROSO.
Diundangkan Pada tanggal 22 Pebruari 1952.
Menteri Kehakiman,
MOEHAMMAD NASROEN.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1952 NOMOR 15
Penjelasan Umum
Seperti ternyata dari pertimbangannya, maka maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk menghentikan keadaan, bahwa pada waktu ini berlaku dua peraturan mengenai daftar pernyataan kecakapan pegawai Negeri.
Sebagai dasar peraturan-peraturan ini diambil Peraturan Pemerintah R.I. bentuk lama No. 16 tahun 1950. Perbedaan dengan Peraturan Pemerintah itu hanya terdapat dalam satu hal, ialah sebagai berikut.
Menurut peraturan R.I. dahulu, maka daftar pernyataan kecakapan itu pada azasnya harus diadakan untuk semua pegawai, jika mereka tidak dikecualikan dengan penetapan tersendiri oleh penjabat yang berwajib. Menurut Peraturan sekarang, maka daftar pernyataan kecakapan itu tidak perlu ditetapkan untuk semua pegawai, melainkan hanya untuk beberapa golongan pegawai tertentu, yang akan ditunjuk oleh Menteri yang bersangkutan menurut kemungkinan dan kebutuhan pada Kementeriannya masing-masing.
Perobahan ini dipandang lebih sesuai dengan kebutuhan tata-usaha dan kemungkinan untuk melaksanakannya.
Perobahan-perubahan lain tidak ada dan penjelasan pasal demi pasal dipandang tidak perlu.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
