Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Presiden
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:88
Tahun
:2017
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Subsektor
:
Hak Atas Tanah Pengelolaan Hutan
Sub Subsektor
:
Hak Milik & HGU Kawasan & Pemanfaatan Hutan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

PERUBUHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN UNTUK MENAJAMIN HAK MASYARAKAT ATAS TANAH

Dede Frastien
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 2 No. 2 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/ubelaj.2.2.151-164
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ATAS TANAH OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERADA DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL KELIMUTU

Christiana Sri Murni, Yohanes Pande, Bernadus B. Kelen
RechtIdee Vol. 18 No. 1 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v18i1.6130
Detail Sumber

DINAMIKA KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN ERA JOKO WIDODO

Diantoro, Totok Dwi
Media of Law and Sharia Vol. 1 No. 4 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/mls.v1i4.10272
Detail Sumber

KEKELIRUAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM PENYEBUTAN PENSERTIFIKATAN TANAH PADA PROGRAM NAWACITA DI SUMATERA UTARA

Swandhana Pradipta, Muhammad Yamin, Syafruddin Kalo, Idha Aprilyana Sembiring
Law_Jurnal Vol. 3 No. 1 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.46576/lj.v3i1.2298
Detail Sumber

PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN TANAH KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sahnan Sahnan, Zainal Asikin
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 6 No. 1 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.29303/ius.v6i1.530
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM PENGADAAN TANAH TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3583 K/PDT/2018

Telly Widjaya, Fransiscus Xavierius Arsin
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 6 No. 1 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v6i1.414
Detail Sumber

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Implementasi Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia

Rodhiyah Mardhiya
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 5 No. 9 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v5i9.514
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Atas Tanah Hak Adat Milik Niowula Yang Berada Dalam Area Taman Nasional Kelimutu

Christiana
jurnal hukum das sollen Vol. 5 No. 1 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.32520/das-sollen.v5i1.1571
Detail Sumber

Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah

Cahyono, Eko, Sulistyanto, Sulistyanto, Azzahwa, Sarah
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 2-2 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.32697/integritas.v5i2-2.484
Detail Sumber

Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Nagara, Grahat, Amri, Belinda Sahadati, Patria, Dian, Andhika, Farid
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 2-2 2019
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.32697/integritas.v5i2-2.483
Detail Sumber

Strategies for Resolving Tenurial Conflicts in Conservation Forest after the Enactment of the Omnibus Law: Case Study from Gunung Lengkuas, Bintan Regency, Indonesia

Kurniawan, Aprianto, Jumiati , Ipah Ema, Indah, Diani
Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Vol. 4 No. 2 2025
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.52970/grlspr.v4i2.1746
Detail Sumber

PELAKSANAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT SUKU WORIASI DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN PADA BADAN HUKUM PT. SINAR WIJAYA PLYWOOD INDUSTRIES DALAM KONTEKS KEPASTIAN HUKUM

Rizki Hirmanto, Mella Ismelina F.R.
Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 19 No. 2 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24912/erahukum.v19i2.12183
Detail Sumber

Berita Terkait

Tanah Adat Diakui, Tapi Belum Terlindungin
07 Sep 2026

Tanah Adat Diakui, Tapi Belum Terlindungin

Meskipun hak ulayat telah diakui, masyarakat adat masih belum memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Karena itu, RUU Masyarakat Adat perlu menjamin penetapan dan perlindungan tanah ulayat agar hak masyarakat adat terlindungi secara nyata.

Baca selengkapnya
Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan
28 Agt 2026

Terusir dari Hutan, Menanti Jalan Pulang: Nasib Satwa Korban Karhutla Kalimantan

Karhutla di Kalimantan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga memaksa satwa liar keluar dari habitatnya. Penyelamatan satwa seperti orangutan Wak menunjukkan bahwa evakuasi tidak selalu menjadi akhir dari penanganan, karena pelepasliaran harus mempertimbangkan kondisi satwa dan kelayakan habitat sesuai Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024.

Baca selengkapnya
Satgas Penertiban Kawasan Hutan Klaim Selamatkan Aset Negara Rp371 Triliun, Publik Pertanyakan Arah Lahan Sitaan
02 Jul 2026

Satgas Penertiban Kawasan Hutan Klaim Selamatkan Aset Negara Rp371 Triliun, Publik Pertanyakan Arah Lahan Sitaan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim telah menyelamatkan aset dan uang negara hingga Rp371 triliun sejak 2025. Namun, dasar hukum skema "penguasaan kembali oleh negara" lewat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 mulai dipersoalkan ahli hukum dan organisasi lingkungan. Sorotan menguat karena sebagian besar lahan hasil penertiban justru diserahkan ke perusahaan sawit milik negara, bukan dipulihkan menjadi hutan.

Baca selengkapnya
Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan, 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan
02 Jul 2026

Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan, 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan. Dorongan ini muncul setelah pemerintah mengungkap bahwa 25.468 desa berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan. Isu ini menyentuh kepastian hukum atas hak tanah jutaan warga dan menjadi salah satu simpul krusial dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kehutanan.

Baca selengkapnya
Aturan Baru Mutu Udara Terbit Pasca-Gugatan Warga, Standar Baku Tak Berubah
02 Jul 2026

Aturan Baru Mutu Udara Terbit Pasca-Gugatan Warga, Standar Baku Tak Berubah

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. Peraturan ini diterbitkan sebagai respons atas putusan gugatan warga negara (citizen lawsuit) polusi udara Jakarta. Namun, kalangan pegiat menilai regulasi tersebut hanya membangun kerangka administratif baru tanpa memperketat baku mutu udara ambien nasional. Padahal, angka baku mutu itulah yang diperintahkan pengadilan untuk diperketat.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.