Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Presiden
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:192
Tahun
:2014
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Pengawasan & Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara
Sub Subsektor
:
Pengawasan Intern Pemerintah
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

NILAI PEMBUKTIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA YANG DIBUAT OLEH INSPEKTORAT DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSANAAN NEGERI ROKAN HILIR

Andreas Tarigan
Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1168
Detail Sumber

Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

Fitri Irawan, Nadia, Syarif, Afif, Fitria, Fitria
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 1 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/mendapo.v3i1.13221
Detail Sumber

FUNGSI BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014

Fitri Irawan, Nadia, Syarif, Afif
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 2 2021
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/mendapo.v2i2.13222
Detail Sumber

Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan Negara

Wirabuana, Zainuddin, Nirahua, Salmon Eliazer Marthen, Bakarbessy, Andress Deny
Matakao Corruption Law Review Vol. 2 No. 1 2024
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/matakao.v2i1.13517
Detail Sumber

Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan

Wirabuana, Zainuddin, Nirahua, Salmon Eliazer Marthen, Bakarbessy, Andress Deny
Matakao Corruption Law Review Vol. 1 No. 1 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/matakao.v1i1.9054
Detail Sumber

MODEL PENGAWASAN DAN TATA HUBUNGAN KEWENANGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

Sherlock Halmes Lekipiouw, Hendrik Salmon, Natanel Lainsamputty
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 2022
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v6i1.4405
Detail Sumber

Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Iswandi, Kelik, Prasetyoningsih, Nanik
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 2 2020
23 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jphk.1208
Detail Sumber

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: CRIMINAL LIABILITY OF STATE FINANCIAL LOSSES IN CORRUPTION IN INDONESIA

Andi Munafri DM
Jurnal Media Hukum Vol. 11 No. 1 2023
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.59414/jmh.v11i1.449
Detail Sumber

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KERUGIAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Bahreisy, Budi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 2 2018
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v15i2.63
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PENYUAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Hasibuan, Imelda, Sunariyo
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 7 No. 2 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v7i2.1051
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PENYUAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Imelda Hasibuan, Sunariyo
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 7 No. 2 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v7i2.1051
Detail Sumber

PENGUATAN INSPEKTORAT SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PROVINSI MALUKU UTARA)

Slamat, Nam Rumkel, Tri Syafari
Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 3 No. 2 2019
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56301/juris.v3i2.73
Detail Sumber

Berita Terkait

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
03 Sep 2026

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029

Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.

Baca selengkapnya
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.