Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011
TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT RECOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY OF THE INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE (PERSETUJUAN PENGAKUAN STATUS HUKUM INTERNASIONAL ATAS LEMBAGA PENELITIAN PADI INTERNASIONAL)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa di Manila, Filipina, pada tanggal 19 Mei 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement Recognizing the International Legal Personality of the International Rice Research Institute (Persetujuan Pengakuan Status Hukum Internasional atas Lembaga Penelitian Padi Internasional), sebagai hasil perundingan wakil-wakil dari negara-negara dalam pertemuan Status Hukum International Rice Research Institute (IRRI) sebagai Lembaga/Organisasi Internasional (Recognizing the International Legal Personality of the International Rice Research Institute);
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;
Mengingat
:
1.
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT RECOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY OF THE INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE (PERSETUJUAN PENGAKUAN STATUS HUKUM INTERNASIONAL ATAS LEMBAGA PENELITIAN PADI INTERNASIONAL)
Pasal 1
Mengesahkan Agreement Recognizing the International Legal Personality of the International Rice Research Institute (Persetujuan Pengakuan Status Hukum Internasional atas Lembaga Penelitian Padi Internasional), yang telah ditandatangani di Manila, Filipina, pada tanggal 19 Mei 1995, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 112
Penjelasan Umum
Peraturan Presiden ini disusun untuk mengesahkan Agreement Recognizing the International Legal Personality of the International Rice Research Institute (Persetujuan Pengakuan Status Hukum Internasional atas Lembaga Penelitian Padi Internasional) yang telah ditandatangani di Manila, Filipina, pada tanggal 19 Mei 1995. Persetujuan ini merupakan hasil perundingan wakil-wakil dari negara-negara dalam pertemuan Status Hukum International Rice Research Institute (IRRI) sebagai Lembaga/Organisasi Internasional. Pengesahan persetujuan ini penting untuk memberikan dasar hukum bagi pengakuan status hukum internasional atas Lembaga Penelitian Padi Internasional (IRRI) di Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung kerjasama internasional dalam bidang penelitian padi dan ketahanan pangan.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Syarat dan Ketentuan
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
