PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1982

I. PENJELASAN UMUM:
1. Sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1972 tentang 'Persiapan kearah terwujudnya bentuk-bentuk Perusahaan sebagaimana ditentukan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967', maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara berturut-turut telah menetapkan semua Unit/Pabrik Perusahaan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yaitu: a. Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1972 menetapkan/ menyatakan 26 Unit/Pabrik dan 4 Kantor yang berasal dari penyerahan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1966 sebagai Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; b. Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1976 menetapkan kedudukan hukum dari 2 Unit Usaha yang berasal dari penyerahan Pemerintah Pusat selain tersebut huruf a diatas dan 10 buah Unit Usaha Milik asli Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962.
2. Dalam pelaksanaan lebih lanjut, 38 buah Unit-unit Usaha tersebut oleh Gubernur Kepala Daerah dikelompokkan menjadi 5 (lima) Sektor, yaitu: 2.1. Sektor Sandang; 2.2. Sektor Minyak; 2.3. Sektor Es; 2.4. Sektor Aneka Industri; 2.5. Sektor Aneka Jasa& Niaga.
3. Mengingat bahwa dengan berlakunya Peraturan-Peraturan Daerah tersebut secara formil Unit-unit usaha mempunyai kedudukan sebagai Badan Hukum yang masing-masing berdiri sendiri, sendiri, sedangkan pada kenyataan pelaksanaan manajemen justru Sektor-sektorlah yang berfungsi sebagai Badan Usaha, maka dalam rangka menertibkan kedudukan hukum Perusahaan Daerah Jawa Tengah masing-masing Sektor Usaha tersebut perlu ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah yang berdiri sendiri yang materinya disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Dalam pada itu, Unit atau Pabrik perlu disesuaikan kedudukannya, yaitu menjadi satu satuan usaha atau produksi dalam lingkungan Sektor.
4. Berhubung dengan hal tersebut, dan sebagai pelaksanaan dari Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Nopember 1981 Nomor 539/4216/PUOD tentang Status Hukum Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1972 dan Nomor 6 Tahun 1976 seperti dimaksud pada angka 1 Huruf a dan b diatas.
5. Perubahan tersebut sifatnya menyeluruh, dalam arti memuat lengkap materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, mengingat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1972 dan Nomor 6 Tahun 1976 tidak memuat anggaran dasar pendirian Perusahaan. Di samping itu, perubahan tersebut berakibat dua Peraturan Daerah dimaksud diubah menjadi lima Peraturan Daerah baru.
6. Salah satu dari 5(lima) Peraturan Daerah yang baru tersebut adalah Peraturan Daerah ini yang mengatur tentang penyempurnaan Pendirian Perusahaan Daerah Sektor Es Saripetojo yang semula diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1972.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:
Pasal 1: Cukup jelas.
Pasal 2: Untuk mendapatkan daya-usaha dan daya-saing yang lebih besar, maka beberapa Unit produksi yang sejenis atau berkaitan erat digabungkan kedalam satu kesatuan usaha, berdasarkan prinsip merger.
Pasal 3: Cukup jelas.
Pasal 4: Yang dimaksud dengan segala macam hukum di Indonesia ialah semua hukum yang berlaku di Indonesia seperti: Hukum Perdata dan Hukum Dagang, serta Hukum Adat sepanjang ketentuan-ketentuannya sesuai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 5: Kantor Pusat adalah Kantor yang semula berasal dari sebagian Kantor PINDA MAKANAN& MINUMAN dan Kantor Perwakilan PNPR PAR-WIRA YASA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1972.
Pasal 6: Cukup jelas.
Pasal 7 Ayat(1): Dalam Perkembangan ekonomi di Indonesia sekarang ini, Perusahaan Daerah sebagai salah satu Sektor perekonomian Indonesia harus dikelola berdasarkan azas-azas ekonomi perusahaan, sehingga dalam menjalankan usahanya benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah. Ayat(2): Yang dimaksud Badan Usaha milik Negara ialah semua badan usaha yang sahamnya untuk sebagian atau seluruhnya menjadi milik Negara atau Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8: Cukup jelas.
Pasal 9: Sesuai kebutuhan dan kedudukannya sebagai Badan Hukum Perusahaan Daerah mempunyai kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan Umum Daerah, sehingga dalam pengelolaan Perusahaan Daerah terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Modal Perusahaan dapat berdiri dari saham-saham.
Pasal 10: Modal Perusahaan terdiri dari: a. Modal Dasar, yaitu jumlah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan existensinya sebagai Perusahaan, serta kemampuan memperoleh laba dalam fungsi dan peranannya baik sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangannya. Dalam hubungan tersebut diperlukan modal dasar sejumlah Rp. 2.000.000.000,-(Dua milyar rupiah). b. Modal disetor, ialah modal yang telah tertanam dalam Perusahaan tersebut, dan besarnya modal disetor untuk sementara ditetapkan berdasarkan nilai buku Neraca tanggal 31 Desember Tahun 1980 yang telah disusun oleh Kantor Akuntan Publik yaitu sejumlah: Rp. 256.615.160,77,-(Dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh 77/100 rupiah). Modal disetor ini kemudian akan disusun sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1979 Nomor: EKON.8/10/48 tentang Pembenahan Penertiban dan Penyehatan Perusahaan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan penilaian assets berdasarkan nilai pasar yang berlaku. c. Besarnya Modal Dasar, dapat ditambah menurut kebutuhan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun untuk modal disetor, sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha perusahaan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur Kepala Daerah dapat menambah modal yang disetor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. d. Sumber Modal Perusahaan dapat berasal dari: 1. Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tingkat II, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Swasta Nasional; 3. Pinjaman Lunak Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Pusat; 4. Cadangan.
Pasal 11: Cadangan Umum adalah yang besar jumlahnya dinyatakan menurut keadaan sebenarnya pada Necara. Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia. Hal ini mengandung arti Perusahaan tidak dibenarkan membentuk cadangan antara lain: a. menilai barang modal jauh lebih rendah dari nilai yang sebenarnya; b. tidak memuat barang modal pada necara; c. membuat hutang atau kewajiban membayar dengan jumlah yang lebih tinggi dari pada sebenarnya; d. penilaian lebih rendah pada pos aktiva serta penilaian lebih tinggi pada pos pasiva.
Pasal 12: Yang dimaksud dengan Swasta Nasional adalah Perusahaan Swasta yang berbadan hukum.
Pasal 13: Cukup jelas.
Pasal 14: Ketentuan bahwa antar Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Kepala Unit/Pabrik tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga termasuk menantu dan ipar dimaksudkan untuk menghindarkan kesan adanya kelompok famili yang dapat merugikan nama baik Daerah dan Perusahaan. Ijin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dalam hal ini, semata-mata hanya diberikan berdasarkan kepentingan Perusahaan, dan hubungan keluarga termasuk periparan antara Pejabat di Perusahaan sejauh mungkin perlu dihindarkan.
Pasal 15: Cukup jelas.
Pasal 16: Cukup jelas.
Pasal 17: Persetujuan Gubernur Kepala Daerah terhadap tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan yang dibuat oleh Direksi dimaksudkan sebagai pengawasan preventif.
Pasal 18: Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur ke-wenangan Direksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
Pasal 19: Cukup jelas.
Pasal 20: Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal ini ialah pengawasan umum yang lazim berlaku pada tiap-tiap Perusahaan, khususnya menyangkut pelaksanaan tugas memimpin, mengurus dan menguasai Perusahaan yang telah dipercayakan Pemilik kepada Direksi, apakah telah sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan sehari-hari pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas.
Pasal 21: Cukup jelas.
Pasal 22: Cukup jelas.
Pasal 23: Cukup jelas.
Pasal 24: Yang dimaksud sidang khusus adalah sidang Badan Pengawas.
Pasal 25: Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegakkan disiplin dan rasa tanggung jawab pada para Pejabat di Perusahaan, sehingga kerugian yang diderita Perusahaan karena kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dari para Pejabat Perusahaan sejauh mungkin dapat dihindarkan. Badan yang dimaksud dalam ayat(3) Pasal ini adalah Majelis Pertimbangan Tututan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Pasal 26: Dalam Perusahaan tidak ada pengertian buruh dan majikan, semuanya adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan. Oleh karenanya dalam mengatur kedudukan Hukum, Gaji, Uang Balas Jasa dan penghasilan lainnya terhadap mereka, berlaku ketentuan yang seragam, yang diatur dalam suatu Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah. Sebelum Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1) ditetapkan/disahkan, maka untuk sementara tetap berlaku peraturan Perundang-undangan bagi Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah.
Pasal 27: Cukup jelas.
Pasal 28: Dalam penyelenggaraan Perusahaan yang baik, perlu adanya perencanaan yang baik dalam bentuk Anggaran Perusahaan, yang pada umumnya dibuat untuk tiap-tiap tahun buku. Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk meneliti dan mempertimbangkan masing-masing mata Anggaran Perusahaan dimaksud, guna anggaran, sehingga diperoleh hasil guna secara maximal. Untuk menjamin kelancaran jalannya Perusahaan, dalam Pasal ini ditentukan pula bahwa bahwa didalam Perusahaan telah memasuki tahun buku baru, sedang masing-masing mata anggaran tahun buku sebelumnya tidak ada keberatan yang dikemukakan oleh Gubernur Kepala Daerah, maka dalam hal ini Perusahaan dapat mempergunakan anggaran tahun buku sebelumnya sebagai dasar penyelenggaraan Perusahaan dalam tahun buku yang sedang berjalan.
Pasal 29: Secara berkala, setiap triwulan Direksi menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan kepada Badan Pengawas dan Gubernur Kepala Daerah dengan memberikan penjelasan sebab-sebab yang mengakibatkan serta hal-hal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dalam triwulan yang bersangkutan. Bilamana dijumpai penyimpangan dari rencana kerja/anggaran yang telah ditetapkan, Direksi agar memberi penjelasan dan keterangan tentang sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan tersebut serta usaha-usaha untuk mengatasi dan meningkatkan kegiatan tersebut diatas. Dengan demikian Laporan Kegiatan Berkala Direksi diharapkan menyangkut tentang informasi bagi manajemen serta informasi bagi Pemilik yang sudah bersifat analisa dan evaluasi terhadap kegiatan serta langkah-langkah Direksi dalam memimpin serta mengelola Perusahaan. Laporan Kegiatan Berkala tersebut diatas antara lain meliputi: a). Laporan Produksi; b). Laporan Pemakaian bahan; c). Laporan Pemakaian Jam mesin/orang; d). Laporan Penjualan; e). Laporan Posisi Likwiditas; f). Laporam Hasil Usaha; g). Laporan Kepegawaian; h). Lain- lain.
Pasal 30: Setiap tahun, setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada Gubernur Kepala Daerah. Laporan pertanggung-jawaban tersebut antara lain meliputi: 1. Laporan Tahunan; 2. Neraca dan Penjelasannya; 3. Daftar Laba/Rugi beserta Penjelasannya; 4. Penilaian/Pendapat Akuntan. Laporan pertanggung-jawaban tersebut harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.
Pasal 31: Yang dimaksud dengan barang dalam Pasal ini ialah harta inventaris Perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan perubahan status hukum barang ialah: a. Penghapusan barang dari daftar inventaris; b. Merubah bentuk dan fungsi barang; c. Melepas hak atas barang; d. Perubahan hak atas barang; e. Penyerahan penguasaan kepada pihak lain; f. Penukaran barang; g. Penjualan barang; h. dan lain-lain. Pelaksanaan perubahan status hukum barang tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979.
Pasal 32: Laba bersih yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah laba yang dihitung secara ekonomi perusahaan, setelah dikurangi cadangan tujuan yang wajar untuk rehabilitasi dan perluasan dalam Perusahaan dan Pajak. Bagian laba untuk Dana Pembangunan dimaksudkan sebagai kewajiban Perusahaan untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I yang diperlukan untuk pembangunan Daerah. Sedangkan bagian laba untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau deviden dimaksudkan sebagai bagianuntuk Pemilik atau Pemegang Saham. Bagian laba untuk cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga semula, antara lain untuk menutup kerugian tahun-tahun yang lalu.
Pasal 33: Karena pendirian Perusahaan ini dilakukan dengan Peraturan Daerah, maka pembubarannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah juga. Pembubaran ini dapat berdasarkan alasan antara lain: Perusahaan dimaksud dianggap sudah tidak dapat mencapai tujuannya lagi atau perlu dilebur/ digabung dengan Perusahaan lainnya guna mendapatkan daya-guna dan hasil-guna yang lebih tinggi. Dalam mengatur kekayaan Perusahaan karena pembubaran tersebut, perlu diperhatikan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan Pegawai/ Karyawan Perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 34: Cukup jelas.
Pasal 35: Cukup jelas.
Pasal 36: Cukup jelas.