Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2012

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:19
Tahun
:2012
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/39825/perda-prov-kalimantan-selatan-no-19-tahun-201
Sektor Utama
:
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Subsektor
:
Konservasi SDA
Sub Subsektor
:
Kawasan Pelestarian Alam
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa sumber daya terumbu karang dan ekosistemnya merupakan kekayaan alam yang bernilai tinggi, sehingga diperlukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b.
bahwa guna mengatasi kerusakan terumbu karang, perlu dilakukan rehabilitasi biota terumbu karang melalui pengelolaan terumbu karang secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang di Kalimantan Selatan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
6.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografi Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
24.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
26.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
27.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
28.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
29.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
30.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang;
31.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
32.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
33.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
34.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI KALIMANTAN SELATAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
6.
Karang adalah kelompok hewan sesil bahari yang termasuk dalam Ordo Hexacoralia, Filum Cnidaria yang hidup membentuk koloni dan terdiri dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik dengan zooxanthellae.
7.
Terumbu Karang adalah struktur alamiah di dalam laut dangkal yang tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan konstruksi kerangka koral hematipik, ganggang berkapur dan organisme yang mengsekresikan kapur.
8.
Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
9.
Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur terumbu karang sebagai ekosistem melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan atau pengawasan, evaluasi dan penegakan hukum serta pengendalian pemanfaatan terumbu karang serta pelestarian fungsi-fungsi alamiahnya.
10.
Wilayah Pesisir adalah kawasan peralihan, yang menghubungkan ekosistem darat dan laut, ke arah darat sampai batas wilayah kecamatan pesisir dan ke arah laut sampai sejauh 4 mil laut diukur dari garis pantai pulau terluar saat surut terendah ke arah laut lepas.
11.
Perlindungan adalah kegiatan menjaga dan memelihara terumbu karang agar tetap seperti semula, tidak terganggu dan tidak berkurang.
12.
Pemanfaatan adalah penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan dalam hal sumberdaya terbaharukan pada laju yang tidak melampaui kemampuan memperbaharui dirinya.
13.
Pemanfaatan Ekstraktif merupakan pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti penangkapan ikan dan biota yang ada di ekosistem terumbu karang.
14.
Pemanfaatan Nonekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti pariwisata bahari dan jasa lingkungan lainnya.
15.
Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan selanjutnya disingkat PITRAL adalah suatu aktivitas penangkapan ikan yang cenderung eksploratif dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi.
16.
Praktik yang merusak terumbu karang adalah PITRAL, kegiatan industri besar sedang, alur pelayaran, penambangan dan pengambilan terumbu karang dengan sengaja untuk digunakan sebagai bahan bangunan, ornamen aquarium, kerajinan tangan, bunga karang, industri dan kepentingan lainnya sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50% (lima puluh persen) pada kawasan yang diambil.
17.
Degradasi adalah penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat kegiatan manusia atau alam.
18.
Jasa Lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstraksi sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir.
19.
Rehabilitasi adalah proses pemulihan atau perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula.
20.
Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumber daya agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
21.
Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat daerah.
22.
Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
23.
Rencana Aksi adalah tindak lanjut rencana pengelolaan terumbu karang yang memuat tujuan, sasaran, anggaran dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya terumbu karang disetiap kawasan perencanaan.
24.
Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Swasta, Pengusaha Perikanan, Perguruan Tinggi dan Masyarakat Pesisir.
25.
Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir, masyarakat adat dan masyarakat lokal, termasuk nelayan dan bukan nelayan.
26.
Lembaga Pengelola adalah lembaga yang dibentuk di kabupaten atau kecamatan atau desa lokasi lokasi proyek yang anggotanya berasal dari wakil-wakil kelompok masyarakat dan unsur pemerintah kabupaten atau kecamatan atau desa.
27.
Wilayah Laut Kewenangan Provinsi adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal lurus daratan dan pulau-pulau Kalimantan Selatan, yaitu garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah dari daratan dan pulau-pulau terluar Kalimantan Selatan, dan laut yang terletak pada sisi dalam dan garis pangkal lurus tersebut.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu Asas
Pasal 2
Perlindungan dan Pengelolaan ekosistem terumbu karang didasarkan pada asas:
a.
keseimbangan yaitu antara pemanfaatan dan kelestarian dan dilaksanakan secara terpadu dan sinergis oleh pemerintah daerah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi serta organisasi nonpemerintah;
b.
keberlanjutan yaitu pengelolaan ekosistem terumbu karang senantiasa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
c.
konsistensi adalah merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan program pengelolaan ekosistem terumbu karang yang telah diakreditasi;
d.
kepastian hukum adalah terjaminnya hukum yang mengatur pengelolaan ekosistem terumbu karang secara jelas, dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan;
e.
keterpaduan adalah asas yang dikembangkan dengan:
1.
mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
2.
keterpaduan antara ekosistem darat dan laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang.
f.
peran serta masyarakat adalah:
1.
menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2.
memiliki infomasi yang terbuka untuk mengetahui apa dan bagaimana kebijaksanaan pemerintah, mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir;
3.
menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
4.
dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut harus dilakukan secara adil.
g.
akuntabilitas adalah pengelolaan ekosistem terumbu karang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
h.
keadilan adalah asas yang berpegang kepada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya ekosistim terumbu karang; dan
i.
kearifan local adalah ketentuan hukum masyarakat setempat yang sudah ada dan masih berlaku, diakui sebagai norma hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Tujuan
Pasal 3
Perlindungan dan Pengelolaan terumbu karang bertujuan untuk:
a.
melindungi, memelihara, memperkaya dan merehabilitasi fungsi-fungsi alamiah ekosistem terumbu karang sebagai basis pemanfaatan sumber daya ikan agar tetap dapat menunjang pembangunan secara berkelanjutan;
b.
mewujudkan pengelolaan yang seimbang antara intensitas dan variasi pemanfaatan yang didasarkan pada data ilmiah yang tersedia dan kemampuan daya dukung lingkungan;
c.
tercapainya pemanfaatan sumber daya ikan dan terumbu karang secara rasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir;
d.
terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat;
e.
terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa lingkungan terumbu karang; dan
f.
menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
Sasaran Perlindungan dan Pengelolaan terumbu karang adalah:
a.
meningkatnya kesadaran dan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan terumbu karang secara lestari dan berkelanjutan;
b.
berakhirnya praktek yang merusak terumbu karang;
c.
berkurangnya laju degradasi terumbu karang;
d.
terciptanya suatu mekanisme, landasan pengelolaan data ilmiah tentang potensi, bentuk-bentuk pemanfaatan lestari dan daya dukung lingkungan kepada ekosistem terumbu karang;
e.
terciptanya suatu mekanisme, kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang secara adil, seimbang dan berkelanjutan;
f.
terwujudnya kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir dan masyarakat hukum adat; dan
g.
meningkatnya pengelolaan oleh masyarakat pesisir melalui pengakuan hak tradisional, pemberdayaan masyarakat, dan penumbuhan rasa tanggung jawab pengelolaan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5
(1)
Perlindungan dan Pengelolaan terumbu karang dilakukan dalam wilayah laut kewenangan daerah yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lalu pembiayaan, pemberdayaan masyarakat, kearifan lokal, organisasi pengelola, serta kerja sama pengelolaan.
(2)
Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejauh 12 mil diukur dari garis pantai.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
(1)
Peraturan Daerah ini diberlakukan pada kawasan yang terdapat terumbu karang yang merupakan wilayah laut Daerah.
(2)
Kawasan yang terdapat terumbu karang ditetapkan sebagai kawasan konservasi atau kawasan perlindungan yang dikelola dengan sistem zonasi.
(3)
Wilayah yang direncanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaannya sebagai kawasan perlindungan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah meliputi:
a.
Kabupaten Tanah Bumbu; dan
b.
Kabupaten Kotabaru.
(4)
Dalam hal perairan yang merupakan wilayah laut kewenangan pengelolaan kabupaten terdapat kawasan konservasi atau kawasan perlindungan terumbu karang yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (2): Sistem zonasi akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 7
(1)
Pemerintah Daerah melakukan penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi dalam rangka pengelolaan terumbu karang sebagai bagian dari dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
(2)
Merencanakan, mencadangkan dan menetapkan fungsi dan peruntukan kawasan terumbu karang di dalam wilayah yuridiksinya.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis, rencana pengelolaan dan rencana aksi diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Yang dimaksud dengan rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat daerah. Yang dimaksud dengan rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin rencana zonasi akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri. Yang dimaksud dengan rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di kawasan perencanaan. Yang dimaksud dengan rencana aksi adalah rencana yang memuat penataan kegiatan dan anggaran secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah, guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di kawasan perencanaan.
Bagian Kedua Rencana Strategis
Pasal 8
(1)
Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis tentang pengelolaan terumbu karang secara terpadu sesuai dengan kewenangan.
(2)
Dokumen rencana strategis memuat arahan-arahan kebijakan pengelolaan kawasan-kawasan laut dengan sistem zonasi berdasarkan kriteria biogeofisik, sosial-ekonomi dan budaya.
(3)
Rencana strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana strategis pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(4)
Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketiga Rencana Pengelolaan
Pasal 9
(1)
Rencana Pengelolaan Terumbu Karang disusun berdasarkan rencana zonasi dengan mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan pemangku kepentingan.
(2)
Rencana Pengelolaan memuat prosedur, tanggung-jawab dan koordinasi dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan terumbu karang.
(3)
Rencana Pengelolaan ditujukan untuk:
a.
memperoleh manfaat secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
b.
membangun kerjasama antara pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang berdasarkan asas kemitraan;
c.
merumuskan kesepakatan sebagai landasan bagi peninjauan bersama secara sistematis terhadap usulan program pengelolaan ekosistem terumbu karang; dan
d.
merumuskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap rencana dan perbaikannya serta koordinasi perencanaan selanjutnya.
(4)
Merumuskan kegiatan yang diizinkan maupun yang dilarang beserta ketentuan normatifnya.
(5)
Merumuskan dan menetapkan program pengelolaan yang disesuaikan dengan tipe terumbu karang.
(6)
Merencanakan, mencadangkan dan menetapkan fungsi dan peruntukan kawasan terumbu karang di dalam wilayah yuridiksinya.
(7)
Rencana pengelolaan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Keempat Rencana Aksi
Pasal 10
(1)
Rencana Aksi dalam rangka pengelolaan terumbu karang meliputi:
a.
identifikasi masalah-masalah aktual yang perlu segera ditanggulangi disertai dengan tujuan, sasaran, serta kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk pendanaan dan sumber dananya;
b.
pelaksanaan Rencana Aksi, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)
Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 11
(1)
Pemanfaatan ekosistem terumbu karang dapat dilakukan secara ekstraktif dan nonekstraktif.
(2)
Pemerintah Daerah menetapkan jenis, ukuran, dan jumlah tangkapan ikan serta alat tangkap yang diperbolehkan pada satuan waktu tertentu atau untuk setiap musim penangkapan ikan pada setiap kawasan pengelolaan.
(3)
Pemerintah Daerah menetapkan kuota penangkapan ikan untuk pemangku kepentingan berdasarkan pemilikan alat tangkap, kemampuan penangkapan, atau daerah penangkapan.
(4)
Dalam pemanfaatan terumbu karang secara nonekstraktif dilakukan upaya pemeliharaan, penjagaan dan pengamanan kawasan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha
Pasal 12
(1)
Pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan ekosistem terumbu karang untuk tujuan usaha wajib memenuhi semua persyaratan perizinan.
(2)
Ketentuan mengenai persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
REHABILITASI
Pasal 13
(1)
Pemerintah Daerah merehabilitasi kawasan terumbu karang yang telah mengalami kerusakan.
(2)
Dalam rehabilitasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kriteria dan indikator untuk menentukan alternatif tindakan rehabilitasi sesuai dengan tingkat kerusakan terumbu karang yang berbeda-beda.
(3)
Alternatif tindakan rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.
penanaman terumbu karang buatan;
b.
pembebanan tanggungjawab rehabilitasi kepada pemangku kepentingan utama;
c.
pembiayaan dan sumber dananya;
d.
penutupan kawasan yang sedang direhabilitasi untuk sementara waktu dari kegiatan eksploitasi atau moratorium;
e.
pengawasan dan evaluasi;
f.
pengembangan teknik-teknik pengelolaan spesifik yang sesuai dengan kondisi setempat; dan
g.
pengembangan teknologi alternatif sebagai penunjang program rehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan berat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
(1)
Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau pihak ketiga lainnya yang dipandang cakap dan berpengalaman dalam rehabilitasi terumbu karang.
(2)
Badan-badan atau lembaga donor asing dapat berperan serta dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi terumbu karang diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
PERIZINAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 15
Pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan terumbu karang untuk tujuan usaha wajib memenuhi semua persyaratan perizinan.
Penjelasan Pasal:
Pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dengan cara alat tradisional adalah kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh nelayan tidak menggunakan mesin seperti; bubu, pancing dan pukau tepi.
Pasal 16
(1)
Sistem dan mekanisme perizinan diarahkan untuk mengendalikan kegiatan dan atau usaha pemanfaatan sumber daya alam pada tingkat tertentu, baik di daratan maupun di lautan, guna menjamin kelestarian ekosistem terumbu karang dan keberlanjutan pengusahaannya.
(2)
Sistem dan mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan:
a.
rencana zonasi dan rencana pengelolaan;
b.
terjaminnya akses publik;
c.
berkaitan langsung dengan pemanfaatan perairan pesisir;
d.
kualitas biogeofisik lingkungan pesisir;
e.
persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan; dan
f.
rekomendasi teknis dari instansi terkait.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Persyaratan
Pasal 17
(1)
Pemberian izin pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk setiap jenis kegiatan dan/atau usaha wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
(2)
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
kesesuaian dengan rencana zonasi;
b.
besaran dan volume pemanfaatan sesuai dengan hasil konsultasi publik; dan
c.
pertimbangan ilmiah.
(3)
Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
dokumen administrasi sesuai dengan rencana pengelolaan;
b.
rencana dan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem terumbu karang; dan
c.
sistem pengawasan dan sistem pelaporan.
(4)
Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 18
(1)
Dalam pemberian izin pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada pemegang izin diwajibkan untuk:
a.
memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
b.
mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal;
c.
melakukan rehabilitasi terumbu karang yang mengalami kerusakan; dan
d.
menjaga kelestarian terumbu karang.
(2)
Izin akan diberikan kepada pemangku kepentingan apabila telah memberikan jaminan lingkungan kepada Pemerintah Daerah berupa:
a.
membuat kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan dan berpedoman kepada rencana zonasi dan rencana pengelolaaan;
b.
tidak menimbulkan ancaman atau kerusakan terhadap kelestarian wilayah pesisir;
c.
membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan; dan
d.
mendapatkan dukungan dari masyarakat di tempat mana kegiatan tersebut akan dilakukan.
(3)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali.
(4)
Pelayanan perizinan bagi kegiatan/usaha sesuai dengan wilayah yuridiksinya.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan dan persyaratan perizinan diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Ayat (2): Yang dimaksud dengan jaminan lingkungan adalah jaminan dari pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan sumber daya terumbu karang untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan.
BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 19
(1)
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang.
(2)
Pembinaan ditujukan untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang.
(3)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan ekosistem terumbu karang.
(4)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Pengawasan
Pasal 20
(1)
Pengawasan ditujukan untuk tercapainya pengelolaan ekosistem terumbu karang secara terpadu dan berkelanjutan yang meliputi pemantauan, pengamatan lapangan, dan pemeriksaan.
(2)
Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait bersama dengan organisasi pengelola wilayah pesisir dan laut, kelompok pengawas, dan kelompok masyarakat.
(3)
Kelompok masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk berperanserta dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang disampaikan melalui laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 21
(1)
Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)
Sumber pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu Umum
Pasal 22
Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya pemberdayaan masyarakat antara lain melalui:
a.
pengembangan mata pencarian alternatif;
b.
pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
c.
peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dan aparatur pemerintah kota dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang dan ekosistemnya;
d.
pengakuan hak dan pelimpahan tanggungjawab kepada masyarakat demi kepastian hukum dalam pengelolaan terumbu karang;
e.
penyelenggaraan pendidikan dan latihan secara formal maupun informal yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan ekosistem terumbu karang;
f.
pengelolaan terumbu karang melalui singkronisasi antara program-program pemerintah dengan aspirasi masyarakat;
g.
pengembangan lembaga masyarakat pengelola ekosistem terumbu karang;
h.
peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan aparat pemerintah dalam mengelola ekosistem terumbu karang; dan
i.
upaya-upaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 23
(1)
Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan terumbu karang, masyarakat mempunyai hak yang meliputi:
a.
melaksanakan peran serta dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang bagi pemenuhan kebutuhan hidup;
b.
melindungi dan mempertahankan nilai ekologis atas sumber daya terumbu karang;
c.
memperoleh dan menyebarkan informasi tentang pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya;
d.
mengajukan usulan dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan terumbu karang; dan
e.
mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan yang merusak ekosistem terumbu karang.
(2)
Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan terumbu karang, masyarakat mempunyai kewajiban, meliputi:
a.
mengelola terumbu karang berdasarkan kearifan lokal yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.
menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistemnya sebagai lingkungan sumber daya kelautan;
c.
menyampaikan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang; dan
d.
melaporkan setiap pelanggaran yang dapat merusak terumbu karang dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketiga Peran serta pemangku kepentingan
Pasal 24
Peran serta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan terumbu karang meliputi:
a.
menyampaikan pendapat dan saran sebagai wujud aspirasi masyarakat dam pengelolaan terumbu karang dan atau membantu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi pemerintah daerah yang berwenang;
b.
mendampingi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing;
c.
membantu pelaksanaan program-program pemerintah provinsi;
d.
menyelenggarakan pendidikan lingkungan, latihan dan studi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing;
e.
menyampaikan pendapat bagi perubahan dan/atau perbaikan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
f.
memberi dukungan keilmuan bagi pengembangan, pemulihan dan pengelolaan terumbu karang dalam bentuk penelitian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, data dan informasi hasil penelitian, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini; dan
g.
menyelenggarakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
KEARIFAN LOKAL
Pasal 25
(1)
Kearifan lokal atau ketentuan hukum masyarakat setempat yang sudah ada dan masih berlaku, diakui sebagai norma hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemerintah Daerah mengakui kelembagaan adat yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Kearifan lokal merupakan norma atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu yang berkaitan dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup.
BAB XII
ORGANISASI PENGELOLA
Pasal 26
(1)
Pemerintah Daerah dapat membentuk forum sebagai wadah pengelola terumbu karang dengan tugas pokok meliputi:
a.
bermusyawarah membahas dan mencari alternatif penyelesaian permasalahan pengelolaan terumbu karang;
b.
merumuskan dan mengelola bantuan dana bantuan dari luar negeri, swasta, konsorsium; dan
c.
pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peratuan daerah ini.
(2)
Organisasi Pengelola mengkoordinasikan kebijakan dan program dinas-dinas daerah, khususnya dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang.
(3)
Struktur Organisasi Pengelola Terumbu Karang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
(4)
Keanggotaan Organisasi Pengelola terdiri dari dinas teknis daerah, akademisi, lembaga nonpemerintah/LSM, pengusaha, dan tokoh masyarakat.
(5)
Struktur organisasi pengelola bersifat Add Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Organisasi pengelola dapat berbentuk unit pelaksana teknis daerah atau bagian unit dari satuan organisasi yang menangani bidang perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
Tugas pokok dan fungsi Organisasi Pengelola adalah sebagai berikut:
a.
media/forum koordinasi antara kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya dalam rangka peningkatan kerjasama dengan pengusaha/swasta;
b.
media/forum pertukaran data dan informasi, aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang;
c.
media/forum pembahasan kebijakan pengelolaan terumbu karang yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan penegakan hukum;
d.
media/forum untuk memberikan masukan kepada instansi yang berwenang dalam pemberian izin;
e.
membantu penyelidikan perkara pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah;
f.
memfasilitasi penyelesaian sengketa antar pemangku kepentingan; dan
g.
media/forum penggalian dan penggalangan sumber dana untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang dan melakukan evaluasi terhadap tercapainya pengelolaan ekosistem terumbu karang secara terpadu dan berkelanjutan yang meliputi pengkajian terhadap potensi dan kerusakan terumbu karang dan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIII
KERJA SAMA PENGELOLAAN
Pasal 28
(1)
Dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
a.
pemerintah provinsi tetangga; dan
b.
investor.
(2)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 29
(1)
Penyelesaian sengketa sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir yang menimbulkan dampak terhadap ekosistem terumbu karang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(2)
Upaya penyelesaian sengketa pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.
(4)
Kegiatan pengusahaan di wilayah pesisir dan laut yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, pihak yang menimbulkan kerugian wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian.
(5)
Jumlah ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menderita kerugian dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh Organisasi Pengelolaan Terumbu Karang.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XV
LARANGAN
Pasal 30
(1)
Setiap orang perseorangan atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:
a.
merusak ekosistem terumbu karang;
b.
menambang dan mengambil terumbu karang dengan cara tidak ramah lingkungan yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
c.
mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
d.
menangkap ikan karang dengan cara yang dapat menimbulkan gangguan terhadap terumbu karang;
e.
menggunakan bom, racun, dan bahan lain yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan terumbu karang;
f.
membuang sauh/labuh/lego jangkar di lokasi terumbu karang atau di kawasan konservasi;
g.
mendorong kapal;
h.
pencemaran laut, membuang sampah;
i.
konversi lahan pesisir yang dapat mengakibatkan sedimentasi yang mengancam kelestarian terumbu karang;
j.
reklamasi pantai tanpa melalui sistem dan mekanisme perizinan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
k.
kegiatan tertentu yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan terumbu karang.
(2)
Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang perseorangan atau badan hukum juga tidak dibenarkan melakukan kegiatan apapun yang bersifat ekstraktif dilakukan di dalam kawasan terumbu karang.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31
(1)
Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang.
(2)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan ekosistim terumbu karang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.
menyidik, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan ekosistem terumbu karang;
c.
meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang;
d.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang;
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang;
g.
menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang;
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan; dan
k.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
(4)
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 32
(1)
Sanksi administratif dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.
teguran;
b.
peringatan;
c.
denda administratif;
d.
penghentian kegiatan untuk sementara; dan
e.
pencabutan izin usaha.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
(1)
Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana, kecuali untuk kegiatan penelitian, survei dan pendidikan oleh perguruan tinggi setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
(2)
Setiap orang yang melakukan pemanfaatan daya dan jasa lingkungan terumbu karang untuk tujuan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(3)
Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diancam dengan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
(1)
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap produk hukum daerah yang mengatur mengenai pengelolaan terumbu karang di daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2)
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 31 Desember 2012
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd H. RUDY ARRIFFIN
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 31 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
ttd MUHAMMAD ARSYADI
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 19
Penjelasan Umum
Salah satu keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah adanya ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Ekosistem terumbu karang mempunyai produktivitas organik yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan terumbu untuk menahan nutrient dalam sistem dan berperan sebagai kolam untuk menampung segala masukan dari luar. Keberadaan terumbu karang dengan berbagai fungsinya sangat penting untuk dipertahankan. Fungsi tersebut diantaranya mampu melindungi kestabilan pantai dari hempasan gelombang, tempat dan sumber makanan bagi biota laut lainnya, ekowisata bahari (marine ecotourism) dan sebagainya. Keberadaan terumbu karang di perairan Kalimantan Selatan sangat penting untuk tetap memelihara siklus keseimbangan alam. Hasil kajian menunjukkan kondisi terumbu karang di wilayah dari kondisi baik sampai rusak. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor baik dari alam akibat perubahan dan pemanasan global maupun aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti perikanan yang tidak ramah lingkungan, alur pelayaran, perubahan alih fungsi lahan didaratan seperti perkebunan, pertanian, perikanan, industri, pelabuhan dan lain sebagainya yang kesemua kegiatan tersebut akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan terutama ekosistem pesisir yakni mangrove, terumbu karang, perikanan dan lamun. Terumbu karang merupakan ekosistem perairan dangkal yang banyak dijumpai di sepanjang garis pantai daerah tropis. Keberadaannya dibatasi oleh parameter suhu, salinitas, intensitas cahaya matahari dan kecerahan suatu perairan. Terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan massif kalsium karbonat (CaCO3), yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu karang (hermatipik) dari filum Cnidaria, Ordo Scleractinia yang hidup bersimbiosis dengan alga bersel satu Zooxanthellae, dan sedikit tambahan dari algae berkapur serta organisme lain yang mensekresi CaCO3. Perairan Kalimantan Selatan meliputi perairan Laut Jawa dan Selat Makassar merupakan salah satu perairan yang memiliki ekosistem Terumbu Karang. Secara Administrasi wilayah perairan yang memiliki ekosistem ini adalah Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Tanah Laut. Perairan ekosistem terumbu karang di Kabupaten Tanah Laut pada saat ini kondisinya sudah sangat rusak sehingga tidak menjadi ruang lingkup kawasan perlindungan dan pengelolaan terumbu karang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan
02 Jul 2026

Satgas PKH Klaim Selamatkan Rp371 Triliun, Dasar Hukum "Penguasaan Kembali" Dipersoalkan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim telah menyelamatkan aset dan uang negara hingga Rp371 triliun sejak 2025, namun dasar hukum skema "penguasaan kembali oleh negara" lewat Perpres No. 5/2025 dan PP No. 45/2025 mulai dipersoalkan ahli hukum dan organisasi lingkungan. Sorotan menguat karena sebagian besar lahan hasil penertiban justru diserahkan ke perusahaan sawit milik negara, bukan dipulihkan menjadi hutan.

Baca selengkapnya
Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat
02 Jul 2026

Aturan Baru Mutu Udara Terbit Merespons Gugatan Warga, tetapi Baku Mutu Belum Diperketat

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) No. 5 Tahun 2026 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagai respons atas putusan gugatan warga negara polusi udara Jakarta. Namun kalangan pegiat menilai regulasi itu membangun kerangka administratif baru tanpa memperketat baku mutu udara ambien nasional — angka yang justru diperintahkan pengadilan untuk diperketat.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.