Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:9
Tahun
:2011
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/212879/perda-prov-jawa-barat-no-9-tahun-2011
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, perlu peningkatan akses Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada sumber pembiayaan;
b.
bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan lembaga penjaminan kredit di Daerah;
c.
bahwa untuk mendorong kegiatan usaha lembaga penjaminan kredit di Daerah agar diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, serta bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian Daerah, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang penjaminan kredit;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
15.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
16.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
17.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
18.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
19.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);
20.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA BARAT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.
Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
5.
Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.
6.
Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
7.
Penjaminan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah yang selanjutnya disebut Penjaminan Pembiayaan adalah penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
8.
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan Pihak Peminjam yang mewajibkan Pihak Peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
9.
Prinsip Syari'ah adalah prinsip yang didasarkan asas, ajaran atau Hukum Islam.
10.
Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau pembiayaan kepada Terjamin.
11.
Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin, baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
12.
Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan penjaminan dari Penjamin kepada Penerima Jaminan atas kewajiban Terjamin.
13.
Imbal Jasa Penjaminan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan.
14.
Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, dimana Penerima Jaminan telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
Penjelasan Pasal:
Pasal ini dimaksudkan agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau multitafsir di dalam mengartikan ketentuan pasal-pasal berikutnya dalam Peraturan Daerah ini.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1)
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
(2)
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
(3)
Gubernur memproses pendirian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Perusahaan adalah BUMD yang bergerak di bidang penjaminan kredit dan/atau penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Pendirian Perusahaan dituangkan dalam Akta Notaris yang selanjutnya dimohonkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perusahaan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Perusahaan.
BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3
(1)
Nama Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(2)
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung dan dapat membuka Kantor Cabang serta melakukan usaha lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Nama Perusahaan diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM bersamaan dengan proses pendirian Perusahaan. Ayat (2): Usaha lain yang dapat dilakukan oleh Perusahaan antara lain berupa pembukuan unit usaha syari'ah, yang berkedudukan sebagai anak Perusahaan.
BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
(1)
Maksud pembentukan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
(2)
Tujuan pembentukan Perusahaan adalah:
a.
memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;
b.
meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan
c.
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Cukup jelas. Ayat (2): Huruf a: Cukup jelas. Huruf b: Cukup jelas. Huruf c: Tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah bukan merupakan tujuan utama. Tujuan utama pembentukan Perusahaan adalah dalam rangka penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
BAB V
MODAL DASAR
Pasal 5
(1)
Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah).
(2)
Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian Perusahaan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).
(3)
Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi oleh pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Cukup Jelas. Ayat (2): Cukup Jelas. Ayat (3): Cukup Jelas. Ayat (4): Perubahan modal dasar ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah, selanjutnya Direksi menyelenggarakan RUPS.
BAB VI
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM
Pasal 6
(1)
Pemegang saham Perusahaan, terdiri dari:
a.
Pemerintah Daerah; dan
b.
pemegang saham lainnya.
(2)
Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a.
Pemerintah Daerah, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
b.
pemegang saham lainnya, paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Huruf a: Cukup Jelas. Huruf b: Pemegang saham lainnya dapat berupa perorangan, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik Swasta. Ayat (2): Huruf a: Ketentuan ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah. Huruf b: Cukup jelas.
Pasal 7
(1)
Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah saham atas nama.
(2)
Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perusahaan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya (op naam) dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk (aan toonder). Ayat (2): Termasuk dalam pengertian ketentuan ini yaitu jumlah saham, klasifikasi saham berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham.
BAB VII
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 8
(1)
Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Cukup Jelas. Ayat (2): Cukup Jelas. Ayat (3): Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan, dan selanjutnya dialokasikan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VIII
KEGIATAN USAHA
Pasal 9
Sebelum melaksanakan kegiatan usaha penjaminan kredit, Perusahaan memproses izin usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Permohonan untuk memperoleh izin usaha diajukan oleh Direksi kepada Menteri Keuangan cq. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Permohonan untuk memperoleh izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
(1)
Kegiatan usaha Perusahaan sebagai Penjamin adalah memberikan jasa penjaminan kredit untuk penguatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM.
(2)
Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan, dalam hal Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Pemberi Kredit berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Cukup Jelas. Ayat (2): Cukup Jelas.
Pasal 11
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Penjamin dapat melakukan kegiatan usaha lain, yaitu:
a.
penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya;
b.
penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
c.
penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
d.
penjaminan atas surat utang;
e.
penjaminan transaksi dagang;
f.
penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
g.
penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
h.
penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
i.
penjaminan letter of credit (L/C);
j.
penjaminan kepabeanan (custom bond);
k.
jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
l.
penyediaan informasi (database) Terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
m.
penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah; dan/atau
n.
penjaminan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Kegiatan usaha yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf l, dituangkan dalam Anggaran Dasar dan izin usaha pada saat pendirian Perusahaan. Sedangkan kegiatan usaha di luar huruf a sampai dengan huruf l yang akan diselenggarakan oleh Perusahaan, diproses perizinannya kepada Menteri Keuangan cq. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Huruf a: Penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya berarti Perusahaan melakukan penjaminan kepada Koperasi sebagai Penerima Jaminan (kreditur) kepada anggotanya. Huruf b: PKBL merupakan program pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Huruf c: Yang dimaksud dengan 'gadai', adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu ditetapkan sebagai gadai yang harus didahulukan. Yang dimaksud dengan 'fidusia', adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Yang dimaksud dengan 'jaminan fidusia', adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Huruf d: Cukup Jelas. Huruf e: Yang dimaksud dengan 'penjaminan transaksi dagang' adalah penjaminan risiko komersial akibat tidak dibayarnya piutang dagang oleh pembeli (Distributor) terhadap penjual (pabrik). Huruf f: Yang dimaksud dengan 'Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond)' adalah penjaminan kepada pemilik proyek (obligee) terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian akibat kontraktor (principal) tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak. Huruf g: Yang dimaksud dengan 'bank garansi' adalah perjanjian penanggungan atau borgtocht, dimana bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, guarantor, borg) bersedia bertindak sebagai Penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian pokok dengan pihak lain sebagai kreditur. Huruf h: Yang dimaksud dengan 'penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN)' adalah penjaminan yang melibatkan perjanjian tiga pihak antara Perusahaan Penjaminan dengan issuing bank (penerima jaminan) atas permintaan applicant (terjamin) untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga (beneficiary) untuk mendukung transaksi perdagangan dalam negeri. Huruf i: Yang dimaksud dengan 'penjaminan letter of credit (L/C)' adalah penjaminan yang melibatkan perjanjian tiga pihak antara Perusahaan Penjaminan dengan issuing bank (penerima jaminan) atas permintaan applicant (Terjamin) untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga (beneficiary) untuk mendukung transaksi perdagangan luar negeri. Huruf j: Yang dimaksud dengan 'penjaminan kepabeanan (custom bond)' adalah penjaminan yang diberikan kepada eksportir (principal) sebagai alternatif dari Bank Garansi, atau pengganti Surat Sanggup Bayar yang berkaitan dengan: 1. fasilitas kepabeanan; 2. fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang impor; dan 3. pungutan negara lainnya. Huruf k: Cukup Jelas. Huruf l: Cukup Jelas. Huruf m: Cukup Jelas. Huruf n: Cukup Jelas.
Pasal 12
(1)
Penjamin wajib menjaga likuiditasnya.
(2)
Rasio likuiditas Penjamin ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Yang dimaksud dengan 'likuiditas' adalah kemampuan Penjamin untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Ayat (2): Rasio likuiditas Penjamin dihitung dengan menggunakan current ratio, yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
(1)
Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Penjamin dapat melakukan investasi dalam bentuk:
a.
deposito pada bank umum;
b.
surat berharga negara dan/atau surat berharga syari'ah negara;
c.
surat berharga dan/atau surat berharga syari'ah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
d.
obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade);
e.
saham yang tercatat di bursa efek;
f.
reksadana dan/atau reksadana syari'ah; dan/atau
g.
penyertaan langsung pada Penjamin Ulang.
(2)
Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Huruf a: Yang dimaksud dengan 'deposito' adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Huruf b: Cukup Jelas. Huruf c: Cukup Jelas. Huruf d: Yang dimaksud dengan 'sukuk korporasi' adalah efek syari'ah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas tertentu atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Huruf e: Cukup Jelas. Huruf f: Yang dimaksud dengan 'reksadana' adalah wadah untuk menghimpun dana untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek. Huruf g: Yang dimaksud dengan 'Penjamin Ulang' adalah perusahaan penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan ulang kredit. Ayat (2): Cukup Jelas.
BAB IX
PEMBATASAN
Pasal 14
(1)
Penjamin dilarang:
a.
memberikan pinjaman;
b.
menerima pinjaman; dan/atau
c.
melakukan penyertaan modal secara langsung.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan untuk Penerima Pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan dalam rangka penyertaan modal pada Penjamin Ulang.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Huruf a: Penjamin dilarang memberikan pinjaman, kecuali pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds), atau pinjaman dari pemegang saham. Namun demikian, pengembalian pinjaman tidak dilakukan secara tunai, melainkan dikonversikan dalam bentuk pembelian kepemilikan saham. Huruf b: Cukup Jelas. Huruf c: Cukup Jelas. Ayat (2): Cukup Jelas. Ayat (3): Cukup Jelas. Ayat (4): Cukup Jelas.
BAB X
IMBAL JASA PENJAMINAN
Pasal 15
(1)
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Penjamin menerima imbal jasa penjaminan.
(2)
Besaran imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a.
risiko yang dijamin;
b.
jangka waktu penjaminan;
c.
biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan
d.
keuntungan.
(3)
Dalam hal Penjamin melaksanakan penjaminan yang merupakan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Cukup Jelas. Ayat (2): Cukup Jelas. Ayat (3): Cukup Jelas.
BAB XI
KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH
Pasal 16
(1)
Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin dilakukan apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.
(2)
Sejak klaim dibayar oleh Penjamin, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Penjamin.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Cukup Jelas. Ayat (2): Cukup Jelas.
BAB XII
PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 17
Dalam pengelolaan usaha, Perusahaan wajib melaksanakan prinsip:
a.
peningkatan kinerja dan produktivitas usaha;
b.
penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yang meliputi:
1.
transparansi;
2.
keadilan;
3.
kemandirian;
4.
akuntabilitas; dan
5.
responsibilitas;
c.
peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
Penjelasan Pasal:
Huruf a: Cukup Jelas. Huruf b: Yang dimaksud dengan 'good corporate governance' adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan Perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Angka 1: Yang dimaksud dengan 'transparansi (transparency)' adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Angka 2: Yang dimaksud dengan 'keadilan (fairness)' adalah perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 3: Yang dimaksud dengan 'kemandirian (independency)' adalah suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Angka 4: Yang dimaksud dengan 'akuntabilitas (accountability)' adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ Perusahaan, sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Angka 5: Yang dimaksud dengan 'responsibilitas (responsibility)' adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c: Cukup Jelas.
BAB XIII
NAMA PANGGILAN DAN LOGO
Pasal 18
(1)
Untuk penegasan identitas Perusahaan, dapat ditetapkan nama panggilan (called name) dan logo, dengan menyesuaikan perkembangan dan tuntutan usaha serta pertimbangan efektivitas dan efisiensi.
(2)
Nama panggilan (called name) dan logo Perusahaan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perusahaan ke depan.
(3)
Ketetapan nama panggilan (called name) dan logo Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan dalam RUPS.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Cukup Jelas. Ayat (2): Cukup Jelas. Ayat (3): Cukup Jelas.
BAB XIV
ORGAN PERUSAHAAN
Bagian Kesatu UMUM
Pasal 19
Organ Perusahaan, terdiri dari:
a.
RUPS;
b.
Direksi; dan
c.
Dewan Komisaris.
Penjelasan Pasal:
Huruf a: Cukup Jelas. Huruf b: Yang dimaksud dengan Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan (persona standi in judicio). Huruf c: Cukup Jelas.
Bagian Kedua RUPS
Pasal 20
(1)
RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Cukup Jelas. Ayat (2): Cukup Jelas.
Bagian Ketiga DIREKSI
Pasal 21
(1)
Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
(2)
Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur, dari orang profesional dan berintegritas.
(3)
Ketentuan mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Cukup Jelas. Ayat (2): Cukup Jelas. Ayat (3): Cukup Jelas.
Bagian Keempat DEWAN KOMISARIS
Pasal 22
(1)
Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi.
(2)
Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
(3)
Ketentuan mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Cukup Jelas. Ayat (2): Cukup Jelas. Ayat (3): Cukup Jelas.
BAB XV
KEPEGAWAIAN
Pasal 23
(1)
Pegawai Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Ketentuan mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Cukup Jelas. Ayat (2): Cukup Jelas.
BAB XVI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 24
Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam RUPS dan Anggaran Dasar.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan 'laba bersih' adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya Perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
BAB XVII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
Pasal 25
(1)
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perusahaan ditetapkan dalam RUPS.
(2)
Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
(3)
Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Yang dimaksud dengan 'penggabungan (merger)' adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Yang dimaksud dengan 'peleburan (konsolidasi)' adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perusahaan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perusahaan yang meleburkan diri, dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Yang dimaksud dengan 'pengambilalihan (akuisisi)' adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan 'pemisahan' adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perusahaan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perusahaan beralih karena hukum kepada satu perusahaan atau lebih. Ayat (2): Cukup Jelas. Ayat (3): Cukup Jelas.
BAB XVIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 26
(1)
Pembubaran dan likuidasi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam hal pembubaran dan likuidasi Perusahaan diusulkan oleh RUPS, sebelum diselenggarakan RUPS Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
(3)
Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Yang dimaksud dengan 'likuidasi' adalah proses membubarkan Perusahaan sebagai badan hukum, yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Pesero). Ayat (2): Cukup Jelas. Ayat (3): Cukup Jelas.
Pasal 27
Ketentuan Pasal 26 berlaku untuk pembubaran dan likuidasi anak Perusahaan.
Penjelasan Pasal:
Cukup Jelas.
BAB XIX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 28
(1)
Direksi wajib melaporkan keuangan Perusahaan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
(2)
Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Dalam melaksanakan penilaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Gubernur wajib memberikan laporan mengenai hasil penilaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPRD.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1): Cukup Jelas. Ayat (2): Cukup Jelas. Ayat (3): Cukup Jelas. Ayat (4): Cukup Jelas.
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Ketentuan teknis mengenai operasional Perusahaan, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Lembaga Penjaminan.
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup Jelas.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 September 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
ttd
LEX LAKSAMANA
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2011
GUBERNUR JAWA BARAT
ttd
AHMAD HERYAWAN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI E.
Penjelasan Umum
Kegiatan Koperasi dan UMKM telah membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, Koperasi dan UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Daerah.
Salah satu permasalahan bagi Koperasi dan UMKM dalam menjalankan usahanya adalah terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, khususnya yang berasal dari Lembaga Keuangan. Pertumbuhan penyerapan kredit bagi Koperasi dan UMKM di Daerah masih belum optimal, terutama untuk tujuan produktif.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain membentuk Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (selanjutnya disebut Perusahaan), sebagai salah satu infrastruktur perekonomian yang kehadirannya diperlukan dalam rangka meningkatkan akses layanan permodalan bagi Koperasi dan UMKM. Adanya Perusahaan, dapat membantu Koperasi dan UMKM dalam memenuhi persyaratan jaminan (collateral) yang selama ini membebani Koperasi dan UMKM, karena penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti jaminan (collateral substitution).
Keberadaan Perusahaan sebagai Penjamin dapat menekan risiko kredit melalui transfer risiko dari Penerima Jaminan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, melalui peningkatan kapasitas kredit dan pembiayaan.
Pendirian Perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembentukan Perusahaan adalah: a. memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM; b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan c. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pendirian Perusahaan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
Perusahaan ini diharapkan dapat mendukung kegiatan Koperasi dan UMKM yang meliputi Koperasi sebanyak + 23.091 unit (berdasarkan data tahun 2010) dan UMKM sebanyak + 8.249.754 unit (berdasarkan data tahun 2009), dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak + 15.027.594 orang, serta peningkatan perekonomian di Daerah.
Perusahaan sebagai BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah harus mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan investasi Daerah, walaupun perolehan keuntungan bukan merupakan tujuan utama.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.