Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2011

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:8
Tahun
:2011
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/312842/perda-prov-dki-jakarta-no-8-tahun-2011
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan kemanusiaan, serta tidak sesuai dengan kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.
bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.
bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terus meningkat dan meluas yang menyebabkan warga masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
5.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) dan U.N Convention Against Transnational Organized Crime, 2000;
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
8.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
9.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
10.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
12.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
13.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
14.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
16.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
17.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
18.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
19.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
21.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
22.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
24.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
26.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
27.
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
28.
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang;
29.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
30.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
31.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
32.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
33.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
34.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 60);
35.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8);
36.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
37.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
38.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 4);
39.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.
Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Provinsi DKI Jakarta.
6.
Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD, adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7.
Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
8.
Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9.
Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10.
Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
11.
Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
12.
Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
13.
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14.
Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.
15.
Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan, termasuk korban adalah ahli warisnya.
16.
Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.
17.
Pencegahan adalah upaya langsung Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh perempuan dan anak.
18.
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A, adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
19.
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi DKI Jakarta.
20.
Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
21.
Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak.
22.
Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas:
a.
kemanusiaan;
b.
keadilan dan kesetaraan gender;
c.
pengayoman;
d.
kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak; dan
e.
non diskriminasi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, untuk:
a.
mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
b.
menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
c.
melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
d.
memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
e.
memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
Pasal 4
Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:
a.
hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
b.
hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
c.
hak menentukan sendiri keputusannya;
d.
hak mendapatkan informasi;
e.
hak atas kerahasiaan;
f.
hak atas kompensasi;
g.
hak atas rehabilitasi sosial;
h.
hak atas penanganan pengaduan;
i.
hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
j.
hak atas pendampingan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:
a.
hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
b.
hak pelayanan dasar;
c.
hak perlindungan yang sama;
d.
hak bebas dari berbagai stigma; dan
e.
hak mendapatkan kebebasan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6
Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:
a.
Pemerintah Daerah;
b.
Masyarakat;
c.
Keluarga; dan
d.
Orangtua.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
(1)
Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
a.
melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
b.
menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
c.
melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
d.
memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
e.
mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
f.
membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(2)
Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dan UKPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(3)
Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 8
(1)
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
(2)
Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.
mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b.
memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
c.
turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
(3)
Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN
Pasal 10
(1)
Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
(2)
Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
a.
peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
b.
pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
c.
pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
d.
membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
e.
membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
f.
membangun jejaring dan kerja sama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
g.
membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
(1)
Pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
a.
sosial;
b.
kesehatan;
c.
pendidikan;
d.
ketenagakerjaan;
e.
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f.
mental dan spiritual; dan
g.
ketenteraman dan ketertiban.
(2)
Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD dan UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Pasal 12
(1)
Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
a.
pelayanan pengaduan;
b.
pelayanan kesehatan;
c.
bantuan hukum;
d.
pemulangan;
e.
rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal;
f.
pelayanan identifikasi; dan
g.
pelayanan psikologis.
(2)
Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
a.
sosial;
b.
kesehatan;
c.
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d.
mental dan spiritual.
(3)
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain, dan masyarakat.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
KELEMBAGAAN
Pasal 16
(1)
Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk korban tindak kekerasan.
(2)
P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 17
Selain membentuk P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Gubernur membentuk:
a.
gugus tugas tindak perdagangan orang;
b.
komite aksi daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 18
(1)
Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
(2)
Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 19
(1)
Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu Kerja Sama
Pasal 20
(1)
Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
a.
Pemerintah;
b.
Provinsi lain;
c.
Kabupaten/Kota; dan
d.
Lembaga non pemerintah.
(2)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
pertukaran data dan informasi;
b.
rehabilitasi korban tindak kekerasan;
c.
pemulangan dan reintegrasi sosial;
d.
penyediaan barang bukti dan saksi;
e.
ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
(3)
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Kemitraan
Pasal 21
(1)
Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(2)
Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.
pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
b.
pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
c.
bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
d.
menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
(3)
Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22
(1)
Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.
pedoman dan standar pemenuhan;
b.
bimbingan teknis dan pelatihan;
c.
penyediaan fasilitas;
d.
pemantauan; dan
e.
evaluasi.
(3)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan SKPD/UKPD dan masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 23
(1)
Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 24
Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Gubernur atau kepada DPRD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 25
Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan bersumber dari:
a.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
b.
sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 26
(1)
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan.
(2)
Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2011
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
FADJAR PANJAITAN
NIP. 195508261978011001
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 8
Penjelasan Umum
Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadikan kota Jakarta menjadi daya tarik bagi sebagian warga masyarakat dari berbagai daerah, sehingga menimbulkan berbagai persoalan sosial, diantaranya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga, seperti penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia.

Berbagai tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga akan menghancurkan kehidupan keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa, dan negara, karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang merupakan implementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, namun belum mampu memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak berbagai tindak kekerasan, antara lain disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak, penanganan belum terkoordinasi dengan baik, pelaksanaannya belum berkesinambungan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah mulai dari pencegahan terjadi tindak kekerasan sampai penanganan korban tindak kekerasan.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain, dan masyarakat. Selain itu, dukungan pendanaan yang memadai baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun peranserta dunia usaha dan masyarakat, diharapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dihapus.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.