PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2008

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008–2028 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur dan kelembagaannya.
Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Daerah yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Daerah hanya memuat arahan secara garis besar. Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20(dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah 2007-2027 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5(lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah I Tahun 2008–2012, RPJM Daerah II Tahun 2013–2017, RPJM Daerah III Tahun 2018–2022, dan RPJM Daerah IV Tahun 2023–2027. RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah.
Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.
RPJM Daerah sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD adalah 2008-2028. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3(tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2008–2028 adalah untuk:(a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah,(b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah,(c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,(d) menjamin tercapainya penggunaansumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan(e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.Rencana pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah.
Visi pembangunan daerah tahun 2008-2028 mengarah pada pencapaian tujuan nasional di daerah, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi,yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.
Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis,individu pemikir-pemikir visioner yang memiliki kompetensi olah pikir daerah dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.
RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah(Musrenbangda). RPJP dan RPJM Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2008–2028 serta Lampiran merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2008–2028.