PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2004

Bahwa Penetapan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan dan perubahan ketatanegaraan, serta penghargaan kepada Para Pemimpin Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Penetapan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah dapat menjadi sarana dalam rangka menumbuhkembangkan dan memperkuat rasa kecintaan serta keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan, dan Pemerintahan di wilayah Propinsi Jawa Tengah terhadap keberadaan Propinsi Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom dan sebagai wilayah Administratif, serta terhadap Para Penyelenggara Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Tengah. Disamping itu Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah dapat juga digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan jati diri Propinsi Jawa Tengah yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif, dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah.

Untuk menelusuri proses penentuan Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah telah dilakukan penelusuran, Seminar dan Studi Komparasi yang melibatkan Sejarawan, Pakar Hukum Tata Negara, Pemuka Masyarakat dan seluruh pihak-pihak terkait untuk secara bersama-sama merumuskan tanggal kelahiran Propinsi Jawa Tengah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu:

a. Berdirinya Propinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan ketentuan Staatblad 1929 Nomor 227 yaitu pada tanggal 1 Januari 1930, merupakan saat terbentuknya Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai wilayah Karesidenan Semarang, Karesidenan Pekalongan, Karesidenan Kedu, Karesidenan Pati dan Karesidenan Banyumas, dimana Karesidenan Surakarta belum terbentuk, disamping itu Negara Republik Indonesia belum merdeka;

b. Berdirinya Propinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan Ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945 yang membagi Indonesia menjadi 8 (delapan) Propinsi termasuk didalamnya adalah Propinsi Jawa Tengah dan menunjuk Raden Pandji Soeroso sebagai Gubernur Jawa Tengah;

c. Berdirinya Propinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 pada tanggal 4 Juli 1950, pada saat terbentuknya Propinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan ketentuan tersebut, maka wilayah Propinsi Jawa Tengah meliputi wilayah Karesidenan Semarang, Karesidenan Pekalongan, Karesidenan Kedu, Karesidenan Pati, Karesidenan Banyumas dan Karesidenan Surakarta, dan pada Undang-undang tersebut telah dimuat kewenangan yang dimiliki oleh Propinsi Jawa Tengah, namun demikian Undang-undang tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 akan ditetapkan berlakunya dengan Peraturan Pemerintah;

d. Berdirinya Propinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 pada tanggal 15 Agustus 1950.

Petunjuk tersebut di atas adalah: Bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk Daerah Propinsi Jawa Tengah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya pembentukannya dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Menghapus Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu dan Surakarta dan membentuk Propinsi Jawa Tengah;
b. Kedudukan hukum Propinsi Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom;
c. Daerah (wilayah) Propinsi Jawa Tengah meliputi Eks Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu dan Surakarta dengan demikian sebagai Daerah Otonom, wilayahnya mencakup seluruh Jawa Tengah;
d. Kedudukan Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Kota Semarang;
e. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
f. Urusan-urusan rumah tangga dan kewajiban lain serta segala milik berupa barang tetap maupun barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari Pemerintahan Daerah yang dihapuskan tersebut di atas menjadi milik Propinsi Jawa Tengah; dan
g. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah tersebut secara hukum ditandai dengan adanya petunjuk tentang pembentukan, tata cara pembentukan, kedudukan, penyelenggara pemerintahan, wilayah pemerintahan, urusan pemerintahan, pusat pemerintahan dan waktu dimulainya pemerintahan di Propinsi Jawa Tengah dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Indonesia.