PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2001

Pasal 117 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan, bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia adalah Jakarta, yang karena kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-undang. Undang-undang ini memberi amanat bagi perubahan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan DKI Jakarta sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Perubahan dimaksud telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999, Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan pusat pemerintahan negara. Dalam kedudukan itu Jakarta adalah daerah khusus dengan otonomi yang diletakkan pada lingkup propinsi dan tidak terbagi atas daerah otonom. Adapun penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Bentuk otonom yang dianut oleh Propinsi DKI Jakarta menempatkan Kotamadya dan Kabupaten administrasi bukanlah daerah otonom, akan tetapi merupakan wilayah kerja perangkat propinsi yang terdiri dari wilayah kecamatan dan kelurahan. Agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih demokratis, responsif dan transparan serta lebih berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, maka berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999, dibentuklah Dewan Kota di Kotamadya dan Dewan Kabupaten di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan melibatkan masyarakat Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan segala keputusan pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam menetapkan kebijakan operasional pemerintahan benar-benar mencerminkan kepentingan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

Sebagai mitra kerja Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Dewan Kota/Kabupaten diharapkan secara efektif mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam penerapan kebijakan operasional, ikut membantu menjelaskan kebijakan operasional serta mengimplementasikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam kedudukannya sebagai mitra kerja Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Dewan Kota/Kabupaten ikut serta dalam menetapkan kebijakan operasional pemerintahan sebagai wahana menampung dan penyalur aspirasi masyarakat, ikut serta dalam mengawasi jalannya Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

Dalam Peraturan Daerah ini antara lain diatur hak dan kewajiban Anggota Dewan Kota/Kabupaten. Dengan adanya hak dan kewajiban Dewan Kota/Kabupaten ini diharapkan tujuan pembentukan Dewan Kota/Kabupaten dapat terpenuhi, dan menjadi lembaga yang mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Efektifitas Dewan Kota/Kabupaten dalam mengemban fungsinya juga akan ditentukan melalui proses mulai dari pencalonan sampai menjadi anggota Dewan Kota/Kabupaten. Untuk itu tata cara pemilihan anggota Dewan Kota/Kabupaten dilakukan secara bertingkat melalui proses pemilihan pencalonan di Dewan Kelurahan dan pemilihan di DPRD. Dengan tata cara pemilihan yang melibatkan masyarakat dan DPRD ini, Dewan Kota/Kabupaten diharapkan benar-benar merupakan representatif dari wilayah Kecamatan yang diwakilinya.

Anggota Dewan Kota/Kabupaten adalah wakil masyarakat wilayah Kecamatan dan bukan mewakili partai politik maupun golongan/kelompok tertentu, maka untuk menjamin kemandirian Anggota Dewan Kota/Kabupaten dipilih dari tokoh masyarakat yang dipandang profesional dibidangnya.