PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2013

UUD Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menjadi dasar yang sangat kuat bahwa pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengamanatkan bahwa kebudayaan merupakan pilar keistimewaan yang mempunyai arti sangat penting. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman bersama masyarakat Yogyakarta sangat menghargai budaya kearifan lokal yang telah ada dan mengakar di masyarakat Yogyakarta sejak dulu. Semangat gotong royong, rasa kebersamaan dan saling empati merupakan modal dasar untuk mendayagunakan kearifan lokal ini menjadi suatu gerakan untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan yang sehat dilandasi filosofi Hamemayu Hayuning Bawana. Konsep Hamemayu Hayuning Bawana merupakan suatu konsep yang universal, komprehensif, sekaligus holistik. Konsep ini mampu melintasi ruang dan waktu sejak HB I sampai saat ini, mencakup seluruh aspek kehidupan mulai dari spiritual, budaya, tata ruang, lingkungan sampai ekonomi serta mencakup dimensi kehidupan dan dimensi yang berupa nilai-nilai transendental. Berdasarkan filosofi ini diharapkan muatan yang ada dalam Peraturan Daerah ini mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama sama dalam mengelola air limbah domestik demi menciptakan lingkungan yang sehat dan masyarakat yang sejahtera. Berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program berkaitan dengan lingkungan hidup. Peran Pemerintah Daerah diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kedudukan Provinsi menjadi lebih tinggi dari Pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini ditunjukkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 7 ayat (1) tentang hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi hukumnya adalah peraturan yang lebih tinggi menjadi acuan bagi peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih rendah otomatis tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Permasalahan lingkungan hidup adalah permasalahan nasional dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama. Mendapatkan lingkungan hidup sehat adalah hak bagi setiap orang yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul maupun Kota Yogyakarta. Menteri Pekerjaan Umum melalui Peraturan Nomor: 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP), telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional yang harus digunakan sebagai arahan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun regulasi di tingkat Daerah. Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Air limbah domestik merupakan salah satu hasil dari aktivitas hidup manusia. Peningkatan volume air limbah domestik sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat beserta aktifitasnya, karena sumber air limbah domestik dari aktifitas manusia berkaitan dengan penggunaan air seperti mandi, mencuci, tempat cuci, WC, industri dan lain-lain. Peningkatan air limbah domestik yang dibuang di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta berdampak pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan bahkan mempengaruhi produktivitas kerja manusia. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan Daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Peraturan Daerah tentang kebijakan pengembangan pengelolaan sistem air limbah domestik yang mengacu pada kebijakan nasional. Dalam rangka Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan teknis perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 dan secara khusus memberdayakan komunitas masyarakat untuk mengelola IPAL nya sendiri (skala komunitas) dalam rangka bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat bagi permukimannya sebagaimana semangat kearifan lokal yang ada dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012. Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari peratuan perundangan yang lebih tinggi berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan air limbah domestik disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di wilayah DIY.