Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2010

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:6
Tahun
:2010
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/38307/perda-prov-nusa-tenggara-barat-no-6-tahun-2010
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka memperbaiki struktur permodalan meningkatkan kapasitas usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah telah dan akan melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta;
b.
bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490);
5.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
8.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.
Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4812);
16.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah NTB dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah NTB (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5);
17.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Wisaya Yasa menjadi Perusahaan Terbatas Gerbang E-Mas (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2);
18.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
19.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
20.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
21.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
22.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS, PERUSAHAAN DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peratuaran Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank NTB adalah Badan hukum yang seluruh sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
5.
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PD. BPR NTB adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.
Perseroan Terbatas Pengembangan Pariwisata Lombok(PT. Lombok Tourism Development Corporation/PT. LTDC) adalah Perseroan Terbatas(PT) yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan PT. Rajawali Wira Bhakti Utama yang diserahi tugas dalam bidang pengembangan kepariwisataan di Pantai Aan dan sekitarnya.
7.
Perseroan Terbatas Sire Tourism Development Corporation(PT.STDC) adalah Perseroan Terbatas(PT) yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan PT. Indobuildico yang diserahi tugas untuk keperluan Usaha Kawasan Pariwisata di Resort Pariwisata Sire Lombok Barat.
8.
Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida yang selanjutnya disebut PT. Asuransi Bangun Askrida adalah merupakan salah satu Badan Usaha yang bergerak dibidang asuransi yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
9.
Perseroan Terbatas Suara Nusa Media Pratama yang selanjutnya disebut PT. Suara Nusa Media Pratama adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
10.
Perseroan Terbatas Gerbang NTB E-Mas selanjutnya disebut PT. Gerbang NTB E-Mas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
11.
Perseroan Terbatas Daerah Maju Bersaing yang selanjutnya disebut PT. DMB adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
12.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13.
Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya;
14.
Asset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15.
Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
16.
Lumbung Kredit Pedesaan yang selanjutnya disingkat LKP adalah Lembaga Keuangan Mikro dengan mengacu pada sistem perbankan Desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha perkreditan rakyat dengan agunan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1)
Penyertaan modal pemerintah daerah yang telah dan akan dilaksanakan dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.
(2)
Mengesahkan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank NTB, PD. Bank Perkreditan Rakyat NTB, Lumbung Kredit Pedesaan, PT. LTDC, PT. STDC, PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. Suara Nusa Media Pratama, PT. Gerbang NTB Emas, dan PT. Daerah Maju Bersaing.
(3)
Melakukn penambahan dan pengurangan penyertaan modal pada PT. Bank NTB, PT. LTDC dan LKP.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
(1)
Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilakukan pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta.
(2)
Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa uang, saham, dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
(3)
Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang/saham.
(4)
Penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham.
(5)
Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) ditempatkan dalam lembar saham yang penerbitannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
Besarnya penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 adalah:
a.
PT. Bank NTB sebesar Rp. 80.153.910.000,-(delapan puluh miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
b.
Lumbung Kredit Pedesaan sebesar Rp. 733.978.185,-(tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
c.
PD. Bank Perkreditan Rakyat NTB sebesar Rp. 39.979.058.817,-(tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
d.
PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
e.
PT. Suara Nusa Media Pratama sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
f.
PT. DMB sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
g.
PT. Lombok Tourism Development Coorporation(PT. LTDC) sebesar Rp. 15.000.000.000,-(lima belas miliar rupiah); dan
h.
PT. STDC sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
(7)
Besarnya penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Gerbang NTB Emas sampai dengan tanggal 25 Juni 2010 adalah sebesar Rp. 10.494.797.000,-(sepuluh miliar empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
(8)
Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(6) huruf a, huruf c sampai dengan huruf f, berdasarkan Neraca Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu Penambahan Penyertaan Modal
Pasal 6
(1)
Pemerintah daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)
Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada PT. Bank NTB sebesar Rp. 23.648.728.000,-(dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Pengurangan Penyertaan Modal
Pasal 7
(1)
Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan karena dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah lainnya.
(2)
Pengurangan besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan pada:
a.
PT. LTDC adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,-(lima belas miliar rupiah);
b.
LKP adalah Rp. 733.978.185,-(tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
(3)
Pengurangan besarnya penyertaan modal pada PT. LTDC sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a karena saham Pemerintah Daerah pada PT.LTDC telah dihibahkan kepada Pemerintah Pusat melalui BPPN.
(4)
Pengurangan penyertaan modal pada LKP sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b karena pendirian LKP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
Pasal 8
(1)
Pembagian keuntungan(laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta.
(2)
Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan pajak Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta.
(3)
Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1(satu) tahun buku Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 9
(1)
Setiap Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta wajib melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Gubernur.
(2)
Gubernur melaporkan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pada DPRD bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 10
(1)
Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka setiap Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta wajib:
a.
menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip:
1.
transparansi;
2.
keadilan;
3.
akuntabilitas; dan
4.
responsibilitas.
b.
meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
c.
meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
d.
melakukan kerjasama yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.
(2)
Gubernur wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban setiap Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit 2(dua) kali dalam 1(satu) tahun.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
(1)
Gubernur dapat menunjuk pejabat yang mewakili pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta.
(2)
Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah orang yang menguasai bidang usaha secara profesional pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta serta bertanggungjawab kepada Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
(1)
Penyertaan modal daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)
Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap lembaga-lembaga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyertaan modal tetap berlaku dan dianggap sah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
a.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga Melalui Pendirian Perseroan Terbatas(PT) dalam Usaha Kawasan Pariwisata di Pantai Aan dan Sekitarnya (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 1);
b.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT. Bank NTB(Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 53);
c.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Lumbung Kredit Pedesaan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 54);
d.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PD. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat(Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 55);
e.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT. Asuransi Bangun Askrida (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 56);
f.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT. Suara Nusa Media Pratama (PT. Lombok Post)(Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 57);
g.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT. Gerbang E-Mas(Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 58);
Penjelasan Pasal:
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ditetapkan di Mataram pada tanggal 10 Agustus 2010
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.
H. M. ZAINUL MAJDI
Diundangkan di Mataram pada tanggal 12 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd.
H. ABDUL MALIK
LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 29
Penjelasan Umum
Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan permodalan sebagai investasi Pemerintah Daerah yang mempunyai daya saing yang tinggi dan mampu mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun regional. Selain itu penyertaan modal dimaksudkan juga untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan Perusahaan sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam menjalankan usahanya Badan Usaha Milik Daerah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian unsur dari struktur perseroan. Salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip good corporate governance adalah pertama: kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumber daya/bahan; kedua: pengklarifikasian peran dan tanggungjawab pengelolaan serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh Direksi; Ketiga: kepastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat secara transparans.

Salah satu wujud upaya transparansi dalam pengelolaan dana masyarakat pada Badan Usaha Milik Daerah adalah melalui pelaporan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Gubernur.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, menetapkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Lumbung Kredit Pedesaan(LKP), PD. BPR NTB, PT. Bank NTB, PT. Gerbang NTB Emas, PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. Suara Nusa Media Pratama, dan PT. Daerah Maju Bersaing(PT. DMB) harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.