Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:6
Tahun
:2008
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/227873/perda-prov-jawa-barat-no-6-tahun-2008
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
b.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
2.
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
6.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
7.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
12.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3030) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
24.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
25.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
26.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
27.
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
28.
Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
29.
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60);
30.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
32.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
33.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk;
36.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah;
37.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
38.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah;
39.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
40.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 24 Seri E);
41.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
42.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8.
Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.
9.
Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
10.
Pembantu Pengelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada SKPD.
11.
Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah pada SKPD.
12.
Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
13.
Pengurus Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Milik Daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD atau unit kerja.
14.
Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
15.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
16.
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17.
Barang Milik Daerah yang Dipisahkan adalah Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah (yang belum berstatus Perseroan Terbatas) serta Yayasan Milik Daerah.
18.
Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
19.
Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
20.
Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan/atau jasa.
21.
Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan atau mengirimkan barang milik Daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
22.
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna atau Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
23.
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
24.
Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
25.
Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
26.
Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
27.
Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, diserahkan kembali kepada Pengelola.
28.
Kerja sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak atau pendapatan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
29.
Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kembali setelah berakhirnya jangka waktu.
30.
Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
31.
Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan/atau Pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
32.
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
33.
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
34.
Tukar Menukar atau Tukar Guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
35.
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
36.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
37.
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
38.
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik Daerah.
39.
Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif, didasarkan pada data atau fakta yang obyektif dan relevan, dengan menggunakan metode atau teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik Daerah.
40.
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
41.
Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1(satu) periode tertentu.
42.
Rumah Dinas Daerah adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
43.
Pihak Lain adalah pihak-pihak selain SKPD.
44.
Pihak Ketiga adalah pihak yang berada di luar hubungan hukum antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
Pengelolaan barang milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Daerah, yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
(1)
Barang milik Daerah meliputi:
a.
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
b.
barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)
Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a.
barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis;
b.
barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;
c.
barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
d.
barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
(1)
Maksud pengaturan pengelolaan barang milik Daerah untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Tujuan pengaturan pengelolaan barang milik Daerah sebagai pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah secara menyeluruh sebagai acuan semua pihak sehingga ada persepsi dan langkah secara integral untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
ASAS
Pasal 5
Pengelolaan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan:
a.
asas fungsional;
b.
asas kepastian hukum;
c.
asas transparansi;
d.
asas efisiensi;
e.
asas akuntabilitas; dan
f.
asas kepastian nilai.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 6
Ruang lingkup pengelolaan barang milik Daerah merupakan siklus logistik sebagai rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi:
a.
perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b.
pengadaan;
c.
penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
d.
penggunaan;
e.
penatausahaan;
f.
pemanfaatan;
g.
pengamanan dan pemeliharaan;
h.
penilaian;
i.
penghapusan;
j.
pemindahtanganan;
k.
pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
l.
pembiayaan; dan
m.
tuntutan ganti rugi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
PEJABAT PENGELOLA
Pasal 7
(1)
Dalam rangka pertanggungjawaban kepada publik Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah.
(2)
Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah mempunyai wewenang:
a.
menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
b.
menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik Daerah;
c.
menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah;
d.
mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
e.
menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
f.
menyetujui usul pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
(3)
Gubernur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah sesuai dengan fungsinya, dibantu oleh:
a.
Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
b.
Kepala Biro Perlengkapan/unit pengelola barang milik Daerah sebagai Pembantu Pengelola;
c.
Kepala SKPD selaku Pengguna;
d.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna;
e.
Penyimpan barang milik Daerah; dan
f.
Pengurus barang milik Daerah.
(4)
Sekretaris Daerah selaku Pengelola berwenang dan bertanggung jawab:
a.
menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik Daerah;
b.
meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah;
c.
meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah;
d.
mengatur pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur;
e.
mengatur pelaksanaan penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur dan/atau DPRD;
f.
melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
g.
melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik Daerah.
(5)
Kepala Biro Perlengkapan/unit pengelola barang milik Daerah sebagai Pembantu Pengelola, bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD.
(6)
Kepala SKPD sebagai Pengguna, berwenang dan bertanggung jawab:
a.
mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola;
b.
mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui Pengelola;
c.
melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
d.
menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
e.
mengamankan dan memelihara barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
f.
mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui Pengelola;
g.
menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola;
h.
melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik Daerah yang ada dalam penguasaannya;
i.
menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola.
(7)
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
a.
mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
b.
melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
c.
menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
d.
mengamankan dan memelihara barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
e.
melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik Daerah yang ada dalam penguasaannya;
f.
menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
(8)
Penyimpan Barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada Pengguna/Kuasa Pengguna.
(9)
Pengurus Barang bertugas mengurus barang milik Daerah dalam pemakaian pada masing-masing Pengguna/Kuasa Pengguna.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 8
Kepala Biro Perlengkapan/unit pengelola barang milik Daerah sebagai Pembantu Pengelola, sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan RAPBD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 9
(1)
Pembantu Pengelola bersama Pengguna membahas Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD), dengan memperhatikan data barang pada Pengguna dan/atau Pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) oleh Pengelola.
(2)
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan Standarisasi Harga.
(3)
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan RAPBD.
(4)
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dan Standarisasi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
(5)
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja bagi Anggota DPRD disejajarkan dengan Pejabat Eselon II yang diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
PENGADAAN
Pasal 10
Pengadaan barang dan/atau jasa milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
(1)
Pengadaan barang dan/atau jasa milik Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan.
(2)
Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Gubernur dapat melimpahkan kewenangan penetapan Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD selaku Pengguna.
(4)
Realisasi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa milik Daerah, dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat atau Panitia Pemeriksa Barang dan/atau Jasa milik Daerah.
(5)
Panitia Pemeriksa Barang dan/atau Jasa milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)
Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang dan/atau Jasa.
(7)
Pengguna melaporkan hasil pengadaan barang dan/atau jasa kepada Gubernur melalui Pengelola.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
(1)
Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
(2)
Khusus pengadaan sarana mobilitas dan tanah, dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan/unit pengelola barang milik Daerah sebagai Pembantu Pengelola.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
(1)
Pengadaan Rumah Dinas Daerah dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, tukar bangun, atau hibah.
(2)
Pelaksanaan pengadaan Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Pengadaan Rumah Dinas Daerah diselenggarakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
Pasal 14
(1)
Semua hasil pengadaan barang milik Daerah yang dikategorikan barang bergerak, diterima oleh Penyimpan Barang.
(2)
Penerimaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
(3)
Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.
(4)
Barang milik Daerah yang bergerak disalurkan oleh Penyimpan Barang berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
PENGGUNAAN
Bagian Kesatu Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pasal 15
(1)
Barang milik Daerah ditetapkan status penggunaannya oleh Gubernur untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
(2)
Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD/Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna.
(3)
Penetapan status penggunaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
a.
Pengguna melaporkan barang milik Daerah yang ada dalam penguasaannya kepada Pengelola disertai dengan usul penggunaannya;
b.
Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul penggunaan kepada Gubernur untuk ditetapkan status penggunaannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 16
(1)
Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD/Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna, kepada Gubernur melalui Pengelola.
(2)
Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Pengelola, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
(3)
Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Penghunian Rumah Dinas Daerah
Pasal 17
Penghunian Rumah Dinas Daerah hanya dapat diberikan kepada Pejabat Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 18
(1)
Untuk dapat menghuni Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, harus memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemilik Surat Izin Penghunian (SIP) wajib menempati Rumah Dinas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Surat Izin Penghunian (SIP) diterima.
(3)
Pelaksanaan penghunian Rumah Dinas Daerah, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu Pembukuan
Pasal 19
(1)
Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(2)
Pencatatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F.
(3)
Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 20
(1)
Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah, bangunan dan kendaraan.
(2)
Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna menyimpan seluruh dokumen kepemilikan barang milik Daerah selain tanah, bangunan dan kendaraan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Inventarisasi
Pasal 21
(1)
Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus barang milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik Daerah.
(2)
Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik Daerah.
(3)
Pelaksanaan sensus barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)
Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada Pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
(5)
Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik Daerah.
(6)
Barang milik Daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketiga Pelaporan
Pasal 22
(1)
Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna menyusun laporan penatausahaan barang semesteran dan tahunan.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola.
(3)
Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 23
Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik Daerah secara akurat dan cepat, dipergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu Kriteria Pemanfaatan
Pasal 24
(1)
Pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna, dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(2)
Pemanfaatan barang milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
(3)
Tata cara pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Bentuk-bentuk Pemanfaatan
Pasal 25
Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
a.
Sewa;
b.
Pinjam Pakai;
c.
Kerja sama;
d.
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 26
(1)
Barang milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan Daerah.
(2)
Barang milik Daerah yang disewakan tidak merubah status hukum kepemilikan.
(3)
Jangka waktu penyewaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(4)
Penetapan besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 27
Barang milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga di luar ketentuan mengenai sewa, dipungut retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 28
(1)
Barang milik Daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(2)
Pinjam pakai barang milik Daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(3)
Pinjam pakai tidak merubah status hukum kepemilikan barang milik Daerah.
(4)
Jangka waktu pinjam pakai barang milik Daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)
Pinjam pakai barang milik Daerah dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah, antar Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
(6)
Tata cara pinjam pakai barang milik Daerah, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 29
Kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dengan pihak ketiga, dilaksanakan dalam rangka:
a.
mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Daerah;
b.
meningkatkan penerimaan Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 30
(1)
Kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan dengan bentuk:
a.
kerja sama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur, dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur;
b.
kerja sama pemanfaatan sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola;
c.
kerja sama pemanfaatan selain tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
(2)
Tata cara kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
Gubernur atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan kerja sama kepada Kepala Daerah yang lain dan Pihak Ketiga mengenai objek tertentu.
b.
Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
1.
subjek kerja sama;
2.
objek kerja sama;
3.
ruang lingkup kerja sama;
4.
hak dan kewajiban para pihak;
5.
jangka waktu kerja sama;
6.
pengakhiran kerja sama;
7.
keadaan memaksa;
8.
penyelesaian perselisihan; dan
9.
hal-hal lain yang dianggap perlu.
c.
Gubernur dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan SKPD terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar.
d.
Gubernur dapat menerbitkan surat kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 31
(1)
Kerja sama pemanfaatan atas barang milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan barang milik Daerah;
b.
mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk barang milik Daerah yang bersifat khusus, dapat dilakukan penunjukan langsung;
c.
mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan;
d.
besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Gubernur;
e.
besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola;
f.
selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik Daerah yang menjadi obyek kerja sama pemanfaatan;
g.
jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
h.
kerja sama pemanfaatan dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sekali.
i.
pemeriksaan terhadap hasil usaha atas kerja sama pemanfaatan oleh pihak kedua dilaksanakan setiap tahun oleh Aparat Pengawas Fungsional.
(2)
Biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibebankan pada APBD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 32
(1)
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi;
b.
Tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur dan tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD;
c.
Tidak tersedia dana APBD untuk pelaksanaan pembangunan.
(2)
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola dengan persetujuan Gubernur.
(3)
Status penggunaan barang milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna, ditetapkan oleh Gubernur.
(4)
Tata cara Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu Pengamanan
Pasal 33
(1)
Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
(2)
Pengamanan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.
pengamanan administrasi, meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
b.
pengamanan fisik, untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
c.
pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
d.
pengamanan fisik untuk selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
e.
pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 34
(1)
Barang milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
(2)
Barang milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
(3)
Barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 35
Barang milik Daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Daerah, dengan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Pemeliharaan
Pasal 36
(1)
Pengelola/Pembantu Pengelola dan Pengguna/Kuasa Pengguna bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
(2)
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
(3)
Biaya pemeliharaan barang milik Daerah dibebankan pada APBD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 37
(1)
Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya, dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola secara berkala.
(2)
Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dan sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIII
PENILAIAN
Pasal 38
Penilaian barang milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 39
Penetapan nilai barang milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Daerah, dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 40
(1)
Penilaian barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan, dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Gubernur dengan melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
(2)
Penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan harga pasaran umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Penilaian barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan, dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Pengelola dengan melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
(4)
Penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan nilai perolehan dan/atau harga pasaran umum dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik aset tersebut.
(5)
Hasil penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIV
PENGHAPUSAN
Pasal 41
(1)
Penghapusan barang milik Daerah meliputi:
a.
penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna;
b.
penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
(2)
Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal barang milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna/Kuasa Pengguna, yang ditetapkan dengan Keputusan Pengelola atas nama Gubernur.
(3)
Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal barang milik Daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 42
(1)
Penghapusan barang milik Daerah yang ditindaklanjuti dengan pemusnahan, dilakukan apabila barang milik Daerah dimaksud:
a.
tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
b.
alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemusnahan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengguna dengan Keputusan Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 43
(1)
Barang milik Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
(2)
Barang milik Daerah yang dihapus dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:
a.
pelelangan umum;
b.
pelelangan terbatas; dan
c.
dihibahkan kepada pihak lain.
(3)
Ketentuan mengenai penghapusan barang milik Daerah, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XV
PEMINDAHTANGANAN
Bagian Kesatu Bentuk-bentuk Pemindahtanganan
Pasal 44
Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik Daerah, meliputi:
a.
Penjualan;
b.
Tukar Menukar;
c.
Hibah; dan
d.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 45
(1)
Pemindahtanganan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk:
a.
tanah dan/atau bangunan; dan
b.
selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)
Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
a.
harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
b.
diperuntukkan bagi pegawai negeri;
c.
diperuntukkan bagi kepentingan umum;
d.
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.
barang milik Daerah yang apabila dipertahankan status kepemilikannya, tidak layak secara ekonomis.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 46
(1)
Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.
(2)
Pemindahtanganan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Penjualan
Pasal 47
(1)
Penjualan barang milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
a.
untuk optimalisasi barang milik Daerah yang berlebih atau idle;
b.
secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual; dan
c.
sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Penjualan barang milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali:
a.
penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
b.
penjualan rumah dinas Daerah golongan III;
c.
barang milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola.
(3)
Tata cara penjualan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Hasil penjualan barang milik Daerah disetor ke Kas Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 48
(1)
Penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 49
(1)
Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari:
a.
kendaraan dinas operasional; dan
b.
kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
(2)
Pengaturan mengenai kendaraan dinas operasional yang dapat dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
(3)
Tata cara penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 50
(1)
Gubernur menetapkan golongan rumah dinas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Penggolongan rumah dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a.
Rumah Dinas Daerah Golongan I;
b.
Rumah Dinas Daerah Golongan II; dan
c.
Rumah Dinas Daerah Golongan III.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 51
(1)
Rumah Dinas Daerah Golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat diubah statusnya menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan II.
(2)
Rumah Dinas Daerah Golongan II dapat diubah statusnya menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III, kecuali terletak di kompleks perkantoran.
(3)
Rumah Dinas Daerah Golongan II dapat diubah statusnya menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan I, untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 52
(1)
Rumah Dinas Daerah Golongan I dan Rumah Dinas Daerah Golongan II tidak dapat dijual.
(2)
Rumah Dinas Daerah Golongan III dapat dijual kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 53
(1)
Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Daerah.
(2)
Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan/atau harga umum setempat, yang dilakukan oleh Panitia Penilai yang dibentuk oleh Gubernur dengan menyertakan lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
(3)
Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 54
(1)
Penjualan barang milik Daerah selain tanah, bangunan, dan kendaraan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(2)
Dalam penjualan barang milik Daerah selain tanah, bangunan, dan kendaraan yang memerlukan persetujuan DPRD, Pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangannya.
(3)
Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur dan/atau DPRD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketiga Tukar Menukar
Pasal 55
(1)
Tukar menukar barang milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
a.
untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; dan/atau
b.
untuk optimalisasi barang milik Daerah.
(2)
Tukar menukar barang milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:
a.
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah;
b.
Antar Pemerintah Provinsi dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c.
Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya;
d.
Swasta.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 56
(1)
Tukar menukar barang milik Daerah dapat berupa:
a.
tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur melalui Pengelola;
b.
tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
c.
barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(2)
Tukar menukar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur sesuai kewenangannya.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar menukar, diatur oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Keempat Hibah
Pasal 57
(1)
Hibah barang milik Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
(2)
Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.
bukan merupakan barang rahasia Daerah;
b.
bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
c.
tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 58
Barang milik Daerah yang dapat dihibahkan berupa barang milik Daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Gubernur melalui Pengelola serta selain tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 59
Hibah barang milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kelima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pasal 60
(1)
Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan penyertaan modal kepada pihak swasta.
(2)
Barang milik Daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 61
(1)
Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengelolaan barang milik Daerah.
(2)
Pengawasan terhadap pengelolaan barang milik Daerah dilakukan oleh Gubernur.
(3)
Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan barang milik Daerah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
(5)
Pengendalian terhadap pengelolaan barang milik Daerah merupakan tanggungjawab Gubernur, yang secara teknis dilaksanakan oleh Pengelola/Pembantu Pengelola.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVII
PEMBIAYAAN
Pasal 62
Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan barang milik Daerah, dibebankan pada APBD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVIII
TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 63
(1)
Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian dan/atau kekhilafan dalam pengelolaan barang milik Daerah dan barang milik Daerah yang dipisahkan, diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Setiap orang yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 64
(1)
Direksi Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah serta Ketua Yayasan Milik Daerah bertindak sebagai Pengguna Barang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Daerah yang dipisahkan dalam lingkungannya.
(2)
Kepala Biro Perlengkapan/unit kerja pengelola barang milik Daerah sebagai Pembantu Pengelola Barang bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Barang Milik Daerah yang dipisahkan di lingkungan Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah serta Yayasan Milik Daerah.
(3)
Direksi Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Ketua Yayasan Milik Daerah menunjuk petugas sebagai pengurus dan penyimpan barang.
(4)
Direksi Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Ketua Yayasan Milik Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah di lingkungannya dan secara berkala melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Perlengkapan/unit kerja Pembantu Pengelola.
(5)
Pemindahtanganan barang milik Daerah yang dipisahkan dengan nilai kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Ketua Yayasan Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(6)
Pemindahtanganan barang milik Daerah yang dipisahkan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih, dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Ketua Yayasan Milik Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, yang selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.
(7)
Setiap pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Ketua Yayasan Milik Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) serta selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
Pemanfaatan barang milik Daerah yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai habis jangka waktunya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 67
Peraturan Pelaksanaan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 68
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 69
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Juli 2008
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd
AHMAD HERYAWAN
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
ttd
LEX LAKSAMANA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI E
Penjelasan Umum
Barang milik Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun berasal dari peroleh lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya, ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Barang milik Daerah terdiri dari:
a. Barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada SKPD/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.

Barang milik Daerah yang dipisahkan adalah barang Daerah yang pengelolaannya berada pada perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah, yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan ditetapkannya beberapa kebijakan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah, perlu disesuaikan.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.