Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2006

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:6
Tahun
:2006
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/23824/perda-prov-bangka-belitung-no-6-tahun-2006
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa untuk mendukung terselengaranya pelayanan perhubungan secara optimal kepada para pengguna jasa perhubungan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, perlu tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan dengan melibatkan partisipasi para pengguna jasa perhubungan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan dengan berlandaskan kewenangan Provinsi disektor perhubungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
3.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4369);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
24.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
25.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
26.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
27.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
28.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
29.
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.
Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.
Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan, oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.
Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8.
Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTDR adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
9.
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
10.
Masa retribusi adalah satu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perjanjian tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
13.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.
14.
pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta piñata usahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian SPTRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
15.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
16.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terhutang.
17.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
18.
Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
19.
Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang.
20.
Utang retribusi daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
RETRIBUSI
Bagian Pertama Nama, Subjek, Objek dan Penggolongan Retribusi
Pasal 2
(1)
Dengan Peraturan Daerah ini dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan izin penyelenggaraan Perhubungan darat, Perhubungan laut dan Perhubungan udara.
(2)
Subjek adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki, menguasai, menyelenggarakan perhubungan yang meliputi: Perhubungan darat, Perhubungan laut dan Perhubungan udara.
(3)
Objek adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian jasa dan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang meliputi:
a.
Perhubungan Darat, terdiri dari:
1.
Izin Trayek;
2.
Restribusi Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor;
3.
Persetujuan Pengoperasian Kapal Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).
b.
Perhubungan Laut, terdiri dari:
1.
Pengusahaan Angkutan Laut, meliputi:
a)
Rekomendasi Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri;
b)
Izin Usaha Pelayaran Rakyat;
c)
Izin Usaha Depo Peti Kemas;
d)
Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
e)
Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang;
f)
Izin Usaha Tally;
g)
Pendaftaran Ulang Tahunan Jenis Usaha Penunjang Angkutan laut;
2.
Kepelabuhan, meliputi: Izin Pengoperasian Pelabuhan/Dermaga Khusus;
c.
Perhubungan Udara, terdiri dari:
1.
Izin usaha penunjang angkutan udara, meliputi:
a)
Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
b)
Perpanjangan Izin Usaha EMPU;
c)
Izin Usaha Pengurusan Transportasi (JPT);
d)
Perpanjangan Izin Usaha Pengurusan Transportasi (JPT)
2.
Izin terbang (Flight Approval) tidak berjadual;
3.
Rekomendasi izin ketinggian mendirikan bangunan.
(4)
Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Prinsip-prinsip Penggunaan Jasa dan Tarif retribusi
Pasal 3
Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan, pemakaian bahan, penggunaan peralatan dan atau prasarana pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
Prinsip tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan menyediakan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan subjek retribusi dan aspek keadilan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan
Pasal 6
Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Keempat Izin dan Larangan
Pasal 7
(1)
Setiap penyelenggaraan perhubungan harus mendapatkan izin dari Gubernur.
(2)
Gubernur dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
(3)
Setiap penyelenggaraan perhubungan dilarang memindahkan haknya dengan alasan dan dalih apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kelima Tata Cara Pemungutan
Pasal 8
(1)
Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dengan lain yang dipersamakan.
(3)
Pemungutan retribusi diawali dengan pengisian SPTRD.
(4)
Atas dasar data dari SPTRD dilakukan perhitungan besarnya retribusi.
(5)
Retribusi ditetapkan dengan SKRD.
(6)
Berdasarkan SKRD retribusi terhutang ditagihkan kepada wajib bayar.
(7)
Hasil penerimaan retribusi disetor kepada Kas Daerah.
(8)
Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Gubernur.
(9)
Pengaturan lebih lanjut mengenai formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan ditetapkan oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Keenam Sanksi Administrasi
Pasal 9
(1)
Dalam hal wajib bayar tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan mengunakan STRD.
(2)
Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketujuh Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 10
(1)
Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan sepengetahuan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(2)
Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedelapan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan
Pasal 11
(1)
Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
(2)
Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan Karena kehilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
(3)
Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
(4)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kesembilan Tata Cara Penyelesaian Keberatan
Pasal 12
(1)
Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
(2)
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)
Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
(4)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kesepuluh Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 13
(1)
Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
(2)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Gubernur.
(3)
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
(4)
Dalam hal wajib retribusi tidak mengajukan permohonan kelebihan maka kelebihan pembayaran diperhitungkan pada pembayaran retribusi berikutnya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
(1)
Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditertibkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
(2)
Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, dan diberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
(1)
Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.
(2)
Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kesebelas Kadaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi Karena Kadaluwarsa Penagihan
Pasal 16
(1)
hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2)
Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a.
diterbitkan surat teguran;
b.
ada pengakuan tentang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 17
(1)
Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRDKBT, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau Karena hak untuk melakukan penagihan sesudah kadaluwarsa.
(2)
Untuk memastikan kewaj iban retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat kepada wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
(3)
Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan seabagimana dimaksud pada ayat (2) atau setelah adanya penelitian administrasi
(4)
Mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
(5)
Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim, Dinas membuat daftar pengahapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar sisa piutang retribusi dan keterangan wajib retribusi.
(6)
Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)
Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.
(8)
Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan oleh peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
(1)
Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(2)
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
(3)
Selain pelanggaran tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tindak pidana dibidang retribusi Penyelenggaraan Perhubungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
PENYIDIKAN
Pasal 19
(1)
Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
(2)
Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.
melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c.
menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.
melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e.
mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
g.
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.
mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
i.
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangungjawabkan.
(3)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik Polri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
PENGAWASAN
Pasal 20
(1)
Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Polisi Pamong Praja serta Dinas/Badan/Lembaga terkait lainnya.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 21
Pengawasan preventif sebagimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi:
a.
pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
b.
peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
c.
peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 22
Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi:
a.
tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya;
b.
penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada lembaga peradilan;
c.
pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 23
Masyarakat dapat malakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 25
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 2006
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
A. HUDARNI RANI
Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
SUHAIMI M. AMIN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI C
Penjelasan Umum
Kegiatan perhubungan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan urat nadi perekonomian nasional dan memiliki peran yang penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan di segala sektor.
Pembinaan perhubungan menjadi kewajiban pemerintah yang berakibat pula dalam penyiapan pelayanan umum terhadap sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan serta penyiapan peraturan perundang-undangan.
Sejalan dengan hal tersebut di atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam penataan pembinaan kegiatan perhubungan oleh Pemerintah baik sebagai Daerah Otonom maupun sebagai Daerah Administratif.
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan yang meliputi perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara.
Retribusi penyelenggaraan perhubungan digolongkan ke dalam retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.