Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2013

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:4
Tahun
:2013
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/23430/perda-prov-sulawesi-selatan-no-4-tahun-2013
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa anak adalah Amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang secara fisik, psikis, dan sosial masih bergantung pada orang tua/keluarga dan masyarakat;
b.
bahwa anak memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi secara komprehensif sehingga perlu diatur dalam suatu sistem perlindungan anak yang akan menciptakan lingkungan proteksi bagi anak dari segala bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, dan kekerasan melalui upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan;
c.
bahwa penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga sebagaimana diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Sistem Perlindungan Anak;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) yuncto dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11.
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
12.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
16.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
17.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
24.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
25.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234);
26.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
27.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10);
28.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 244);
29.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
30.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247);
31.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
32.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
33.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256);
34.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6);
35.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
4.
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.
Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
6.
Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
7.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD dan unit kerja adalah SKPD dan unit kerja yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
8.
Instansi dan lembaga terkait adalah lembaga vertikal dan lembaga pemerhati anak yang terkait dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
9.
Rencana Aksi Daerah adalah pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang memuat norma, struktur, dan prosedur.
10.
Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.
Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
12.
Lembaga Penempatan Anak Sementara selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
13.
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14.
Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya(NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
15.
Sistem perlindungan anak adalah suatu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan, untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
16.
Intervensi primer adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
17.
Intervensi sekunder adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan pencegahan atau intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
18.
Intervensi tersier adalah semua langkah yang diambil pemerintah dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
19.
Kesejahteraan anak dan keluarga adalah keseluruhan proses untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan dan menjamin bimbingan bagi anak mencakup pelayanan yang komprehensif yang berinteraksi dengan layanan lainnya seperti agama, pendidikan, kesehatan dan jaringan pengaman sosial.
20.
Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
21.
Perubahan perilaku adalah tindakan proaktif dan responsif berupa non verbal atau fisik, keputusan, kebijakan, dan praktik-praktik dari individu, kelompok dan institusi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga.
22.
Data dan informasi perlindungan anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa, dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.
23.
Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku sosial dan ditegakkan oleh institusi.
24.
Kebijakan adalah tindakan yang dipilih oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan atau untuk tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
25.
Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
26.
Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
27.
Anak Berhadapan dengan Hukum selanjutnya disingkat ABH, adalah anak yang melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana maupun menjadi saksi dalam tindak pidana.
28.
Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/ keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.
29.
Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak dari kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk, atau jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari daerah/negara yang bersangkutan dan memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda dan secara implisit menampakkan sikap solidaritas yang ditujukan pada pelestarian budaya, tradisi, agama dan bahasa.
30.
Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
31.
Anak yang diperdagangkan(trafiking) adalah anak yang direkrut, diangkut, ditampung, dikirim, dipindahkan atau penerimaan seseorang anak dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksploitasi.
32.
Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
33.
Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memeroleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
34.
Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.
35.
Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
36.
Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
37.
Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
38.
Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
39.
Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
40.
Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
41.
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
42.
Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
43.
Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai kelompok, dunia usaha, badan hukum, dan orang perseorangan kecuali orang tua.
44.
Pekerja sosial adalah sumberdaya manusia yang terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial professional, relawan sosial dan penyuluh sosial.
45.
Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
46.
Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orang tua asuh, wali, orang tua angkat, atau pengasuhan yang berbasis keluarga.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:
a.
asas, prinsip, dan tujuan;
b.
wewenang Pemerintah Daerah;
c.
kewajiban dan tanggung jawab;
d.
sistem perlindungan anak;
e.
kerjasama;
f.
evaluasi dan pelaporan;
g.
pembiayaan;
h.
koordinasi, pembinaan dan pengawasan; dan
i.
penghargaan;
j.
ketentuan penyidikan;
k.
sanksi;
l.
ketentuan peralihan; dan
m.
ketentuan penutup.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu Asas
Pasal 3
Sistem perlindungan anak berdasarkan asas:
a.
pencegahan;
b.
penanganan;
c.
keterpaduan;
d.
nondiskriminasi;
e.
keberpihakan pada anak;
f.
aksesibilitas;
g.
proaktif;
h.
integratif;
i.
akuntabilitas; dan
j.
penghargaan terhadap pendapat anak.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Tujuan
Pasal 4
Sistem perlindungan anak bertujuan untuk memperkuat lingkungan proteksi bagi anak dari segala bentuk:
a.
kekerasan;
b.
eksploitasi;
c.
perlakuan salah; dan
d.
penelantaran.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5
(1)
Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
a.
perencanaan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak;
b.
pelaksanaan kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
c.
pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
d.
evaluasi kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
e.
koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
f.
pembinaan, pembimbingan, konseling serta pengawasan dalam rangka penyelenggaraan sistem perlindungan anak; dan
g.
pertanggungjawaban pelaksanaan sistem perlindungan anak.
(2)
Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah
Pasal 6
(1)
Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab:
a.
menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan dan perlindungan khusus dalam rangka melaksanakan sistem perlindungan anak;
b.
membangun data dan informasi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang meliputi pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dan informasi;
c.
mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan sistem perlindungan anak antar SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Daerah, Instansi, lembaga lain, organisasi masyarakat, serta kelompok kerja lainnya yang terkait dengan perlindungan anak;
d.
melaksanakan intervensi primer, intervensi sekunder, dan intervensi tersier dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
e.
mengembangkan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas dengan menyediakan dan mengefektifkan tenaga kesejahteraan sosial;
f.
meningkatkan kapasitas pelaksana sistem perlindungan anak pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
g.
melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
h.
menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sistem perlindungan anak; dan
i.
mengembangkan partisipasi anak sesuai dengan usia dan kematangannya.
(2)
Pemenuhan dan pemajuan hak-hak sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi antara lain:
a.
Akta kelahiran; dan
b.
Kartu Tanda Penduduk bagi anak yang telah berusia 17 tahun.
(3)
Tata cara penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Tanggung Jawab dan Peran Serta Masyarakat
Pasal 7
(1)
Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
(2)
Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
a.
mendukung upaya-upaya pengasuhan untuk tumbuh kembang anak;
b.
menghormati harkat dan martabat anak;
c.
melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
d.
melindungi dan mencegah anak berhadapan dengan hukum;
e.
melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan dini;
f.
menghormati pandangan anak dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya; dan
g.
menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 8
(1)
Masyarakat berhak berperan serta seluas-luasnya dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
(2)
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
a.
keterlibatan dalam musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
b.
melakukan promosi tentang perlindungan anak sebagai upaya penyadaran sikap dan perilaku sosial masyarakat untuk perlindungan anak;
c.
mengidentifikasi/deteksi dini terhadap anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakukan salah, dan penelantaran, termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
d.
mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian; dan
e.
menyediakan dana dan atau barang dan atau jasa sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dalam rangka pelaksanaan sistem perlindungan anak.
(3)
Untuk mendorong pemenuhan tanggungjawab dan hak peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat(2) dan pada ayat (2) pasal ini, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.
(4)
Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketiga Tanggungjawab Orang Tua
Pasal 9
(1)
Orang tua bertanggung jawab mendukung penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
(2)
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
a.
mengasuh, memelihara, dan melindungi anak;
b.
menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c.
menghormati harkat dan martabat anak;
d.
melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
e.
melindungi dan mencegah anak berhadapan dengan hukum;
f.
melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan dini;
g.
menghormati pandangan anak dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan lingkungannya;
h.
memberikan dukungan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, serta mental dan spiritual; dan
i.
menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga.
(3)
Untuk mendorong pemenuhan tanggungjawab orangtua sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan fasilitasi.
(4)
Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
SISTEM PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu Umum
Pasal 10
(1)
Sistem perlindungan anak terdiri atas:
a.
kesejahteraan anak dan keluarga;
b.
dukungan intervensi dan fasilitasi peradilan anak; dan
c.
perubahan perilaku.
(2)
Penyelenggaraan sistem perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), didukung data dan informasi;
(3)
Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dalam rangka menentukan bentuk intervensi dan/atau kebijakan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
(1)
Penyelenggaraan sistem perlindungan anak dapat dilakukan melalui:
a.
intervensi primer;
b.
intervensi sekunder; dan
c.
intervensi tersier.
(2)
Tata cara penyelenggaraan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga
Pasal 12
(1)
Intervensi primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
a.
promosi;
b.
penguatan; dan
c.
peningkatan kapasitas perlindungan anak.
(2)
Promosi, penguatan dan peningkatan kapasitas perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
a.
komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan perlindungan anak;
b.
pengembangan dan penguatan pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif untuk menghormati harkat dan martabat anak; dan
c.
peningkatan kapasitas bagi orang tua, keluarga dan masyarakat tentang pencegahan perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan pada anak.
(3)
Intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh:
a.
Gubernur melalui SKPD/Unit Kerja terkait; dan
b.
Bupati/Walikota melalui SKPD/Unit Kerja terkait.
(4)
SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a, terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
a.
perencanaan pembangunan daerah;
b.
pendidikan;
c.
kesehatan;
d.
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
e.
sosial;
f.
tenaga kerja;
g.
penanggulangan bencana;
h.
pemberdayaan masyarakat;
i.
mental dan spiritual;
j.
NAPZA dan HIV/AIDS;
k.
kesejahteraan rakyat;
l.
pariwisata;
m.
pertanian;
n.
peternakan;
o.
perikanan;
p.
pertambangan;
q.
perkebunan;
r.
perindustrian dan perdagangan; dan
s.
koperasi dan UKM.
(5)
Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(4), intervensi primer juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
(6)
Dalam penyelenggaraan intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat(1), melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat.
(7)
Intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
(8)
Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(7), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
(1)
Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
a.
identifikasi dan/atau deteksi dini terhadap anak yang berasal dari keluarga rentan;
b.
mediasi dan konseling bagi keluarga rentan;
c.
fasilitasi peningkatan keterampilan dalam mendidik dan melindungi anak bagi keluarga rentan;
d.
layanan dukungan keluarga;
e.
perlindungan dan perawatan anak dalam situasi darurat;
f.
menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga kecuali dalam kasus yang dengan jelas bertentangan dengan kepentingan terbaik anak;
g.
pengalihan pengasuhan anak dari keluarga inti mengutamakan pengasuhan dalam keluarga lain/pengganti dan pengasuhan pada lembaga kesejahteraan sosial anak sebagai alternatif terakhir.
(2)
Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh:
a.
Gubernur melalui SKPD/unit kerja terkait; dan
b.
Bupati/Walikota melalui SKPD/unit kerja terkait.
(3)
SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
a.
pendidikan;
b.
kesehatan;
c.
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d.
sosial;
e.
tenaga kerja;
f.
penanggulangan bencana;
g.
pemberdayaan masyarakat;
h.
mental dan spiritual;
i.
pertanian;
j.
peternakan;
k.
perikanan;
l.
perkebunan;
m.
pertambangan;
n.
perindustrian dan perdagangan; dan
o.
koperasi dan UKM.
(4)
Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(3), intervensi sekunder juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
(5)
Dalam penyelenggaraan intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat(1), melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat.
(6)
Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
(7)
Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(6), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
(1)
Intervensi tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
a.
penanganan kasus yang dilakukan melalui sistem terpadu satu atap atau sistem rujukan;
b.
reunifikasi keluarga, reintegrasi sosial, dan rehabilitasi dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik anak;
c.
pemantauan terhadap perkembangan kemajuan penanganan kasus anak; dan
d.
layanan dukungan keluarga.
(2)
Dalam melaksanakan intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan:
a.
tempat pengaduan;
b.
tempat layanan rujukan; dan
c.
tempat perlindungan sementara;
(3)
Pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur tempat perlindungan sementara.
(4)
Intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh:
a.
Gubernur melalui SKPD/unit kerja terkait;
b.
Bupati/Walikota melalui SKPD/unit kerja terkait; dan
c.
Masyarakat.
(5)
SKPD/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf a, terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
a.
pendidikan;
b.
kesehatan;
c.
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d.
sosial;
e.
tenaga kerja;
f.
penanggulangan bencana;
g.
pemberdayaan masyarakat;
h.
mental dan spiritual;
i.
Napza dan HIV/AIDS;
j.
pertanian;
k.
peternakan;
l.
perikanan;
m.
perindustrian dan perdagangan; dan
n.
koperasi dan UKM.
(6)
Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(5), intervensi tersier juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
(7)
Dalam penyelenggaraan intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan orang tua, dan keluarga.
(8)
Intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
(9)
Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(8), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketiga Dukungan Intervensi dan Fasilitasi Dalam Peradilan Anak
Pasal 15
(1)
Intervensi primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
a.
peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat; dan
b.
pencegahan anak agar tidak terlibat dalam masalah hukum.
(2)
Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
a.
seminar;
b.
pendidikan;
c.
pelatihan;
d.
workshop; dan
e.
lokakarya.
(3)
Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang:
a.
instrumen hak dan perlindungan anak;
b.
anak berhadapan dengan hukum;
c.
perkembangan dan psikologi anak;
d.
kesetaraan dan keadilan gender; serta
e.
diversi dan keadilan restorasi;
(4)
Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
(5)
Intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh:
a.
Gubernur melalui SKPD/Unit Kerja terkait; dan
b.
Bupati/Walikota melalui SKPD/Unit Kerja terkait.
(6)
SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(5) huruf a, terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
a.
pendidikan;
b.
kesehatan;
c.
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d.
sosial;
e.
tenaga kerja;
f.
pemberdayaan masyarakat;
g.
mental dan spiritual;
h.
Napza dan HIV/AIDS; dan
i.
hukum dan HAM.
(7)
Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(6), intervensi primer juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
(8)
Dalam penyelenggaraan intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat(1), melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat.
(9)
Intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
(10)
Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(9) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 16
(1)
Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
a.
deteksi dini dan pengurangan resiko pada wilayah-wilayah yang rawan terjadi tindak pidana anak;
b.
peningkatan efektifitas pencegahan agar anak tidak terlibat dengan masalah hukum pada wilayah-wilayah rawan.
(2)
Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh:
a.
Gubernur melalui SKPD/Unit Kerja terkait; dan
b.
Bupati/Walikota melalui SKPD/Unit Kerja terkait.
(3)
SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
a.
pendidikan;
b.
kesehatan;
c.
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d.
sosial;
e.
pemberdayaan masyarakat;
f.
pertanian;
g.
peternakan;
h.
perikanan;
i.
perindustrian dan perdagangan;
j.
koperasi dan UKM;
k.
mental dan spiritual;
l.
Napza dan HIV/AIDS; dan
m.
hukum dan HAM.
(4)
Selain SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(3), intervensi sekunder juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
(5)
Dalam penyelenggaraan intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan melibatkan orang tua, keluarga, serta masyarakat.
(6)
Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud ayat(1), dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
(7)
Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat(6), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 17
(1)
Intervensi tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
a.
mengutamakan penyelesaian secara diversi bagi anak berhadapan hukum sebagai pelaku; dan
b.
kewajiban membangun lingkungan proteksi bagi anak berhadapan hukum dalam sistem peradilan formal.
(2)
Penyelesaian secara diversi sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf a, menekankan pada:
a.
kepentingan terbaik anak melalui keadilan restorative;
b.
rehabilitasi;
c.
pembinaan; dan
d.
pemulihan hubungan baik antara pelaku, korban dan masyarakat.
(3)
Membangun lingkungan proteksi dalam sistem peradilan formal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, menggunakan prosedur ramah anak dan responsif gender.
(4)
Intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan instansi penegak hukum berkoordinasi dan bekerjasama dengan SKPD/Unit Kerja terkait, dan masyarakat.
(5)
SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(4), terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
a.
pendidikan;
b.
kesehatan;
c.
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d.
sosial;
e.
mental dan spiritual; dan
f.
hukum dan HAM.
(6)
Selain SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(5), intervensi tersier juga dapat dilakukan oleh lembaga lain yang terkait, dengan melibatkan orang tua, dan keluarga.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 18
(1)
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendukung:
a.
penyediaan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma;
b.
penyediaan layanan bantuan pendidikan secara cuma-cuma;
c.
penyediaan layanan bantuan kesehatan secara cuma-cuma;
d.
penempatan anak yang sedang menjalani proses peradilan pada LPAS yang tersedia dan telah disediakan oleh Pemerintah; dan
e.
penempatan anak yang menjalani masa pemidanaan pada LPKA yang tersedia dan telah disediakan oleh Pemerintah.
(2)
Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)
Penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi masing-masing:
a.
pendidikan;
b.
kesehatan;
c.
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d.
sosial;
e.
mental dan spiritual; dan
f.
hukum dan HAM.
(4)
Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(3), penyediaan layanan juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
(5)
LPAS dan LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d dan huruf e, belum tersedia maka penyediaan layanan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
(6)
Tata cara penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Keempat Perubahan Perilaku
Pasal 19
(1)
Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(1) huruf c, meliputi:
a.
perubahan cara berfikir;
b.
perubahan cara bersikap; dan
c.
perubahan cara bertindak.
(2)
Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh:
a.
Gubernur melalui seluruh SKPD/Unit Kerja; dan
b.
Bupati/Walikota melalui seluruh SKPD/Unit Kerja.
(3)
Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, perubahan perilaku juga dapat dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga lain yang terkait, dengan melibatkan masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak.
(4)
Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai positif masyarakat Sulawesi Selatan.
(5)
Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terintegrasi ke dalam setiap intervensi primer, sekunder dan tersier.
(6)
Tata cara integrasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kelima Data Dan Informasi
Pasal 20
(1)
Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2), tentang:
a.
prevalensi faktor resiko;
b.
prevalensi kasus;
c.
cakupan kasus; dan
d.
evaluasi program dan layanan.
(2)
Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diperlukan untuk:
a.
menentukan bentuk intervensi primer, sekunder, dan tersier yang akan dilakukan;
b.
memberi kejelasan tentang penyebab, karakteristik, dan kecenderungan, permasalahan perlindungan anak;
c.
perencanaan kebijakan dan program perlindungan anak;
d.
pengalokasian anggaran untuk program perlindungan anak; dan
e.
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program perlindungan anak.
(3)
Penyusunan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh:
a.
SKPD/Unit Kerja terkait tingkat provinsi; dan
b.
SKPD/Unit Kerja terkait tingkat kabupaten/kota.
(4)
Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a, penyusunan data dan informasi juga dapat dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga lain yang terkait, dengan melibatkan masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak.
(5)
Penyusunan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), menggunakan perangkat teknologi informasi.
(6)
Pengolahan data dan informasi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak secara teknis dikoordinasikan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(7)
Tata cara penyusunan serta pengkoordinasian data dan informasi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(6), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 21
(1)
Masyarakat berhak memeroleh akses layanan informasi tentang penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
(2)
Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat diakses pada SKPD/Unit Kerja, instansi dan lembaga lain yang terkait.
(3)
Publikasi data dan informasi dapat melalui media cetak dan elektronik.
(4)
Masyarakat yang tidak mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat melaporkan kepada lembaga atau instansi yang membidangi pengaduan pelayanan publik.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
KERJASAMA
Pasal 22
(1)
Penyelenggaraan sistem perlindungan anak dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama.
(2)
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dilakukan oleh dan antar:
a.
Pemerintah Pusat;
b.
Pemerintah Provinsi;
c.
Pemerintah Kabupaten/Kota;
d.
Organisasi Masyarakat;
e.
Dunia usaha;
f.
Kepolisian;
g.
Kejaksaan;
h.
Kehakiman;
i.
Pengadilan;
j.
Lembaga Keagamaan;
k.
BAPAS;
l.
LPAS;
m.
LPKA; dan
n.
Perguruan Tinggi.
(3)
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(2), didasarkan pada perjanjian kerjasama.
(4)
Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(3), memuat sekurang-kurangnya:
a.
Pembiayaan penyelenggaraan sistem perlindungan anak; dan
b.
Penyediaan fasilitas penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
(5)
Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama penyelenggaran sistem perlindungan anak diatur dan disetujui bersama oleh masing-masing pihak.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 23
(1)
Evaluasi atas penyelenggaraan sistem perlindungan anak dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
(2)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan melalui rapat koordinasi dan konsolidasi.
(3)
Rapat koordinasi dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dilakukan paling sedikit 2(dua) kali setiap tahun.
(4)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh:
a.
Gubernur melalui SKPD/Unit Kerja terkait; dan
b.
Bupati/Walikota melalui SKPD/Unit Kerja terkait.
(5)
Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, secara teknis dikoordinasikan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(6)
Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 24
(1)
Capaian penyelenggaraan sistem perlindungan anak:
a.
Tingkat Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur; dan
b.
Tingkat Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disampaikan secara berkala paling sedikit 1(satu) kali setiap 3(tiga) bulan.
(3)
Capaian penyelenggaraan sistem perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat diakses oleh masyarakat.
(4)
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), secara teknis dikoordinasikan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(5)
Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 25
(1)
Biaya penyelenggaraan sistem perlindungan anak bersumber dari:
a.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
b.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
c.
Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)
Biaya penyelenggaraan sistem perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dan huruf b, didasarkan pada:
a.
Kemampuan keuangan daerah;
b.
Nota Kesepahaman antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)
SKPD/Unit Kerja, instansi dan lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu Koordinasi
Pasal 26
(1)
Koordinasi penyelenggaraan sistem perlindungan anak dimaksudkan untuk menciptakan:
a.
Efisiensi; dan
b.
Efektivitas.
(2)
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan oleh:
a.
Gubernur melalui seluruh SKPD/Unit Kerja;
b.
Bupati/Walikota melalui seluruh SKPD/Unit Kerja;
c.
Instansi dan lembaga lain;
d.
Organisasi Masyarakat; dan
e.
Kelompok kerja lainnya.
(3)
Tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Pembinaan
Pasal 27
(1)
Pembinaan dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas intervensi dalam kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, maupun upaya-upaya perubahan perilaku.
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh:
a.
Gubernur melalui seluruh SKPD/Unit Kerja; dan
b.
Bupati/Walikota melalui seluruh SKPD/Unit Kerja.
(3)
Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, pembinaan juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain, dengan melibatkan masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak.
(4)
Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketiga Pengawasan
Pasal 28
(1)
Pengawasan dalam sistem perlindungan anak dimaksudkan agar penyelenggaraan intervensi dalam kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, dan perubahan perilaku, telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh:
a.
Gubernur melalui SKPD/Unit Kerja; dan
b.
Bupati/Walikota melalui SKPD/Unit Kerja.
(3)
Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi pengawasan.
(4)
Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(3), pengawasan juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait, masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak.
(5)
Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 29
(1)
Masyarakat, dan/atau lembaga yang secara nyata memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak dapat diberikan penghargaan.
(2)
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berupa:
a.
Piagam; dan/atau
b.
Bentuk lain.
(3)
Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), diberikan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
(4)
Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30
(1)
Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan anak, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
a.
melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
b.
melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
c.
memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana atas kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
d.
menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
e.
melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
f.
menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak sebagai alat bukti; dan/atau
g.
mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 31
(1)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat membantu mengamankan pelaku tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
(2)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
(3)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana; dan
(4)
Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIII
SANKSI
Bagian Kesatu Sanksi Administrasi
Pasal 32
(1)
Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai kewenangannya, dapat memberikan sanksi administrasi kepada:
a.
SKPD/Unit Kerja yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak; dan
b.
Instansi dan lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
(2)
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, dapat berupa:
a.
peringatan lisan; dan/atau
b.
peringatan tertulis.
(3)
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, dapat berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
penghentian sementara dari kegiatan;
c.
pemutusan kerjasama;
d.
pencabutan surat keterangan terdaftar;
e.
pencabutan ijin operasional;
f.
penarikan fasilitas; dan/atau
g.
pengenaan denda.
(4)
Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat(3), dilakukan secara berjenjang sesuai kualifikasi dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
(5)
Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Sanksi Pidana
Pasal 33
(1)
Setiap orang dan badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat(3), dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan paling lama 6(Enam) bulan.
(2)
Dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan dikualifikasikan sebagai kejahatan, maka dikenakan sanksi pidana dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
(1)
Paling lama 1(satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten/Kota menindaklanjuti secara selaras dalam bentuk pengaturan untuk penyelenggaraan sistem perlindungan anak di daerah masing-masing.
(2)
Dalam hal Kabupaten/Kota yang telah membentuk Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak, maka dilakukan penyesuaian atas substansi pengaturan dan keselarasannya paling lama 1(satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Gubernur dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, pasal 27, dan pasal 28, dilakukan baik dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah maupun sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 36
Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1(satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal 1 Maret 2013.
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
SYAHRUL YASIN LIMPO
Diundangkan di Makassar pada tanggal 1 Maret 2013.
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,
A. MUALLIM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 4
Penjelasan Umum
Anak adalah Amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan belum matang secara fisik, mental, seksual, moral, spiritual dan sosial, sehingga secara sosial-budaya anak tidak hanya bergantung pada orang tua/keluarga juga pada sistem yang berlaku di masyarakat. Sebagai manusia, anak memiliki hak asasi yang harus dihormati, dipromosikan, dipenuhi, dan dilindungi.

Sebagai tunas yang potensial dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki ciri dan sifat khusus serta peran strategis yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Oleh karena itu, promosi, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan anak mutlak diwujudkan oleh negara agar anak tumbuh dan berkembang secara wajar, serta mendapat perlindungan yang memadai dari negara.

Perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengembangan sistem perlindungan anak yang efektif untuk menjamin semua anak berada dalam lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 menjadi sepuluh provinsi terbaik dalam pemenuhan hak dasar termasuk hak dasar anak, dimana perlindungan anak yang efektif harus menggunakan pendekatan sistem guna menciptakan lingkungan yang protektif untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

Sistem perlindungan anak terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait yaitu kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, peradilan anak, dan perubahan perilaku sosial. Ketiga komponen tersebut didasarkan pada hukum dan kebijakan dan didukung dengan data dan informasi.

Peraturan Daerah ini mengatur sistem perlindungan anak dengan menekankan pada komponen sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, peradilan anak, dan data dan informasi. Sistem kesejahteraan sosial dan anak dititikberatkan pada intervensi primer, intervensi sekunder, dan intervensi tersier. Peradilan anak menekankan diversi dan keadilan restoratif dengan menguatkan peran masyarakat dalam melakukan advokasi terhadap aparat penegak hukum dan memfasilitasi penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum secara musyawarah dan mufakat. Sedangkan data dan informasi menitikberatkan pada pengumpulan data secara terstruktur dan pemanfaatan data dan informasi untuk pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan monitoring-evaluasi perlindungan anak.

Pelaksanaan perlindungan anak dengan menggunakan pendekatan sistem merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, di dalamnya termasuk memperkuat orangtua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggungjawab dan berperan dalam perlindungan anak.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.