Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:4
Tahun
:2012
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/304359/perda-prov-kalimantan-barat-no-4-tahun-2012
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa Mineral dan Batubara merupakan Sumber Daya Alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya dikuasai dan diatur oleh Negara. Oleh karena itu perlu dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan perekonomian nasional, daerah dan kesejahteraan masyarakat;
b.
bahwa Mineral dan Batubara merupakan komoditas tambang yang vital dan strategis yang keberadaannya tidak dapat dipindahkan, sehingga perlu mendapatkan prioritas dalam pemanfaatannya.
c.
bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional secara berkelanjutan;
d.
bahwa pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan akhir-akhir ini menghadapi hambatan akibat pada lokasi lahan yang diizinkan terdapat perizinan sektor lain; sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dalam pelaksanaan penggunaan lahan yang diatur dalam Peraturan Daerah;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sinkronisasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dengan Kegiatan Usaha Sektor Lain;
Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
8.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5073);
12.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
16.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
17.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
19.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
26.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
27.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
28.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5124);
29.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
30.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
31.
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;
32.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
33.
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2010 tanggal 31 Desember 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 705);
34.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
35.
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
36.
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 191);
37.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tetang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 534);
38.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 9 Seri D Nomor 7);
39.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
40.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
41.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG SINKRONISASI PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN KEGIATAN USAHA SEKTOR LAIN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Barat.
4.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Barat.
6.
Perangkat daerah adalah perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan dan atau Lembaga Teknis Daerah.
7.
Pejabat yang berwenang adalah Menteri, Gubernur dan Bupati yang diberikan Kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menerbitkan/ memberikan Izin pemanfaatan Sumber Daya Alam.
8.
Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian Penggunaan lahan oleh 2(dua) atau lebih pemegang izin usaha pemanfaatan sumber daya alam yang berbeda jenis usahanya.
9.
Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA, adalah segala kekayaan alam yang terdapat diatas, dipermukaan, dan didalam bumi seperti mineral, batubara, hutan, air, tanah, ikan, kebun, dan lain-lain.
10.
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
11.
Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
12.
Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
13.
Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
14.
Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
15.
Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
16.
Tambang Terbuka adalah kegiatan tambang yang aktifitasnya berhubungan langsung dengan bukaan yang dibuat dipermukaan tanah, bertujuan untuk mengambil bahan galian mineral dan atau batubara.
17.
Tambang bawah tanah adalah metode penambangan yang segala kegiatan atau aktivitas penambangannya dilakukan dibawah permukaan bumi, dan tempat kerjannya tidak langsung berhubungan dengan udara luar.
18.
Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
19.
Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK, adalah izin untuk melaksankan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
20.
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
21.
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disingkat IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
22.
Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
23.
Izin Usaha Perkebunan adalah izin usaha yang diberikan untuk usaha perkebunan yang terdiri atas budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
24.
Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
25.
Penggunaan lahan adalah pemanfaatan lahan untuk melaksanakan berbagai kegiatan usaha.
26.
Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, termasuk hutan rawa.
27.
Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
28.
Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu.
29.
Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
30.
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri, yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI adalah Izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, dan pemasaran hasil hutan kayu.
31.
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam, yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah Izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.
32.
Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
33.
Izin Usaha Hortikultura, yang selanjutnya disingkat IUH adalah izin usaha yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya hortikultura, pasca panen dan atau wisata agro.
34.
Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
35.
Masyarakat adalah keseluruhan orang yang terdiri dari perseorangan, kelompok, maupun organisasi yang peduli dengan sumber daya alam dan lingkungan.
36.
Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
37.
Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak.
38.
Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
39.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah rencana kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Nasional.
40.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang memuat rencana kebijakan operasional dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan strategi pengembangan wilayah provinsi.
41.
Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
42.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang memuat ketentuan peruntukan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
43.
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah Izin Usaha yang diberikan untuk membangun Kawasan dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang memiliki Ekosistem penting, sehingga dapat mempertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan Pemeliharaan, Perlindungan, dan Pemulihan Ekosistem Hutan termasuk Penanaman, Pengayaan, Penjarangan, Penangkaran Satwa, Pelepaslarian Flora dan Fauna untuk mengembalikan unsur Hayati(Flora dan Fauna) serta unsur non Hayati( Tanah, Iklim dan Topografi) pada suatu Kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan Hayati dan Ekosistemnya.
44.
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut.
45.
Komoditas adalah suatu objek barang dan atau jasa yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan.
46.
Izin Usaha Sektor Lain adalah Izin Usaha Perkebunan, Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam(IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri(IUPHHK-HTI), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam(IUPHHK-RE), dan Izin Usaha Hortikultura(IUH).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2
(1)
Asas Peraturan Daerah ini adalah:
a.
Manfaat;
b.
Keadilan;
c.
Keseimbangan;
d.
Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
e.
Partisipatif;
f.
Transparansi;
g.
Akuntabilitas;
h.
Berkelanjutan;
i.
Berwawasan lingkungan.
(2)
Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman penggunaan lahan dalam pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Alam khususnya kegiatan usaha Pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lainnya.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1) Peraturan Daerah ini berazaskan: a. Manfaat; dalam arti benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur penggunaan lahan untuk kegitan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lain. b. Keadilan; dalam arti mencerminkan keadilan secara proporsional bagi semua pihak(masyarakat, dunia usaha dan pemerintah) c. Keseimbangan; dalam arti mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dunia usaha dengan kepentingan bangsa dan negara. d. Keberpihakan kepada kepentingan Bangsa; dalam arti pengelolaan dan pemanfaatan SDA dilakukan tidak berdasarkan atas kepentingan individu atau kelompok. e. Partisipatif; dalam arti memberi kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk memberikan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah dan daerah. f. Transparansi; dalam arti terbuka bagi masyarakat luas untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah. g. Akuntabilitas; dalam arti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah telah mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. h. Berkelanjutan; dalam arti pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara lestari untuk jangka panjang. i. Berwawasan lingkungan; dalam arti pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar.
Pasal 3
Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
a.
mencegah dan/atau mengurangi terjadinya konflik penggunaan lahan dalam pelaksanaan pemanfaatan SDA, khususnya untuk kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lainnya;
b.
terwujudnya pemanfaatan semua potensi SDA seperti Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Pertanian dan lain-lain secara optimal dan berkelanjutan;
c.
terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berkembang;
d.
meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
Pasal 4
(1)
Semua Potensi SDA seperti Mineral, Batubara, Hutan, Kebun, Tumbuh-tumbuhan, dan Ikan yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pembangunan perekonomian Daerah dan Nasional.
(2)
Pemanfaatan Potensi SDA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan yang berkelanjutan dan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik dan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Pemanfaatan Potensi SDA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) dapat dilakukan setelah memperoleh Izin dari pejabat yg berwenang.
Penjelasan Pasal:
Cukup Jelas.
Pasal 5
Izin pemanfaatan potensi SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) meliputi:
a.
IUP;
b.
Izin Usaha Perkebunan;
c.
Surat Izin Usaha Perikanan;
d.
IUPHHK-HTI;
e.
IUPHHK-HA;
f.
IUPHHK-RE;dan
g.
Izin Usaha Hortikultura.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
(1)
Pemanfaatan Potensi SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus berada pada kawasan sesuai peruntukkannya sebagaimana ditetapkan dalam rencana Pola Ruang pada RTRW.
(2)
Pemanfaatan Potensi SDA Mineral dan Batubara yang lokasi izin usahanya berada pada lahan yang sama dengan izin usaha sektor lain, harus dilakukan sinkronisasi dalam kegiatan penggunaan lahannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup Jelas.
BAB IV
PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 7
(1)
IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat berupa IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.
(2)
Penggunaan lahan untuk Kegiatan IUP Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan.
(3)
Penggunaan lahan untuk Kegiatan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan.
(4)
Kegiatan Pertambangan Operasi Produksi meliputi tambang terbuka dan tambang bawah tanah.
Penjelasan Pasal:
Cukup Jelas.
Pasal 8
Lahan untuk kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) dapat digunakan untuk sementara atau selama kegiatan usaha pertambangan berlangsung, sesuai dengan izin yang diberikan.
Penjelasan Pasal:
Penggunaan lahan untuk kegiatan IUP dapat dilakukan selama jangka waktu berlakunya izin yang telah diberikan, khususnya yang terkait dengan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur tambang, seperti jaringan jalan, pipa, kolam pengendapan, tempat pengolahan/ pemurnian, dll. Namun penggunaan lahan dapat juga berlaku sementara apabila kegiatan pengambilan potensi SDA Mineral dan Batubara telah selesai dilakukan pada lahan yang sudah tergambar jelas dalam bentuk blok-blok penambangan sesuai dengan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dibuat oleh perusahaan pemegang IUP dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 9
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak, termasuk hak atas tanah milik masyarakat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau minimal sesuai dengan patokan harga yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2)
Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.
(3)
Penyelesaian Hak atas tanah masyarakat untuk kegiatan usaha pertambangan oleh pemegang IUP dilakukan dengan cara:
a.
Jual beli;
b.
Ganti Rugi;
c.
Sewa-menyewa; atau
d.
Kesepakatan Bersama.
(4)
Pemegang IUP yang telah melaksanakan penyelesaian hak atas tanah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat diberikan Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)
Hak atas IUP dan atau IUPK bukan merupakan Pemilikan Hak atas Tanah.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penyelesaian hak atas tanah masyarakat dapat dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kesepakatan Bersama tersebut termasuk didalamnya penyelesaian atas tanaman yang tumbuh pada tanah tersebut dan/atau pemberian kompensasi. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
BAB V
PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEGIATAN USAHA ANTAR SEKTOR
Pasal 10
(1)
Apabila pada lokasi lahan yang sama terdapat IUP dan Izin Usaha Pemanfaatan potensi SDA lainnya yang telah diberikan oleh Pejabat yang berwenang, dan penerbitan izin dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keberadaan perizinan tersebut tetap diakui.
(2)
Pemanfaatan lokasi lahan yang sama oleh 2(dua) pemegang izin yang berbeda jenis usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan berdasarkan kesepakatan pemegang izin dan/atau memperhatikan prioritas usaha.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Pemanfaatan SDA yang berada pada lokasi lahan yang sama dengan lokasi lahan izin usaha sektor lainnya dapat terjadi antara: a. IUP dengan Izin usaha Perkebunan; b. IUP dengan SIUP; c. IUP dengan IUH; d. IUP dengan IUPHHK-HT; e. IUP dengan IUPHHK-HA; dan f. IUP dengan IUPHHK-RE.
Pasal 11
(1)
Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Potensi SDA pada lokasi lahan yang sama untuk 2(dua) atau lebih jenis usaha yang berbeda, hanya dapat diberikan untuk kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya Mineral dan Batubara.
(2)
Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Potensi SDA sebagaimana dimaksud pada ayat(1), setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang izin pertama dan/atau setelah mendapat penilaian dari Tim Terpadu.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
IUP dapat diberikan prioritas untuk melakukan kegiatannya pada lokasi lahan yang sama dengan lokasi lahan izin usaha sektor lain.
Penjelasan Pasal:
Pemegang IUP perlu diberikan prioritas untuk melakukan kegiatannya, karena potensi SDA Mineral dan Batubara memiliki sifat yang khas, yaitu: a. Sumber Daya Mineral dan Batubara keberadaannya menetap di dalam dan di permukaan bumi, sehingga kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi tersebut harus berada pada lokasi lahan dimana terdapat deposit Mineral dan Batubara dimaksud. b. Sumber Daya Mineral dan Batubara memegang peranan yang sangat strategis dan vital. "Strategis" mengandung arti dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan/keamanan negara dan atau untuk menjamin perekonomian negara. "Vital" mengandung arti dapat menjamin hajat hidup orang banyak dan atau produk yang dihasilkan tidak dapat digantikan dengan produk lain.
Pasal 13
(1)
Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Potensi SDA Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan secara bergantian atau beriringan berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak pemegang izin dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang.
(2)
Penyelesaian perselisihan pemanfaatan potensi SDA pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)
Apabila upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak mencapai kesepakatan, maka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang berada pada lahan yang sama dengan kegiatan usaha sektor lain ditentukan berdasarkan skala prioritas yang dinilai oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "secara bergantian dalam pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan potensi SDA" adalah pemegang IUP dapat diberikan kesempatan untuk lebih dahulu memanfaatkan potensi Sumber Daya Mineral dan Batubara sesuai dengan izin yang diberikan selama jangka waktu tertentu dan setelah selesai melakukan penambangan, lahan bekas tambang tersebut direklamasi oleh pemegang IUP dan selanjutnya diserahkan kepada pemegang izin usaha sektor lain dan atau sebaliknya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "Tim Terpadu yang dibentuk oleh Gubernur dan/atau Bupati" adalah Tim yang anggotanya terdiri dari instansi tingkat provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan penilaian untuk menentukan skala prioritas penggunaan lahan terhadap 2(dua) pemegang izin usaha pada lokasi lahan yang sama, berdasarkan surat perintah tugas dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 14
Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(3) dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a.
bermanfaat bagi peningkatan pendapatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kesejahteraan masyarakat;
b.
kebutuhan pengembangan industri;
c.
valuasi potensi SDA; dan
d.
visibilitas lahan.
Penjelasan Pasal:
Yang dimaksud dengan "skala prioritas" adalah tingkat kepentingan yang dinilai berdasarkan kriteria atau ukuran sebagai berikut: a. Manfaat bagi peningkatan pendapatan pemerintah, pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat meliputi; besarnya kontribusi terhadap PNBP, nilai ekspor/devisa, perdagangan, ekonomi, sosial, dampak lingkungan dan kesempatan kerja. b. Kebutuhan pengembangan industri berdasarkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) meliputi perkiraan produksi dan kebutuhan bahan baku industri. c. Valuasi potensi SDA, dihitung berdasarkan jumlah dan/atau volume SDA yang tersedia dan nilai jual produksinya. d. Visibilitas lahan yaitu tingkat kesuburan tanah dan kelayakan lahan untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha pemanfaatan SDA.
Pasal 15
(1)
Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(3) terdiri dari Tim Tingkat Provinsi dan Tim Tingkat Kabupaten/Kota.
(2)
Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap.
(3)
Keikutsertaan instansi terkait dalam keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat permasalahan yang terjadi.
(4)
Tim Terpadu Tingkat Provinsi melaksanakan penilaian Skala Prioritas terhadap penggunaan lahan oleh 2(dua) atau lebih pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Potensi SDA yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur.
(5)
Tim Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan penilaian Skala Prioritas terhadap penggunaan lahan oleh 2(dua) atau lebih pemegang Izin usaha Pemanfaatan Potensi SDA yang izinnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
(6)
Tim Terpadu Tingkat Provinsi bersama Tim Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan Penilaian Skala Prioritas penggunaan lahan oleh 2(dua) atau lebih pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Potensi SDA yang salah satu izinnya diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
(7)
Ketentuan lebih lanjut tentang Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup Jelas.
BAB VI
PENETAPAN SKALA PRIORITAS PENGGUNAAN LAHAN
Pasal 16
(1)
Dalam menentukan skala prioritas penggunaan lahan antara kegiatan Usaha Pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lainnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus melakukan pengkajian dan penilaian terhadap data administrasi dan melakukan pemeriksaan/peninjauan ke lapangan atau lokasi kegiatan.
(2)
Potensi SDA Mineral dan Batubara yang sudah layak tambang diprioritaskan dalam penggunaan lahan sepanjang telah masuk dalam rencana kerja pemegang IUP.
(3)
Lokasi lahan IUP yang belum masuk dalam rencana kerja, untuk sementara lokasi lahannya dapat digunakan oleh pemegang izin usaha sektor lain dalam jangka waktu tertentu atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1) Dalam rangka menentukan Skala Prioritas Tim Terpadu harus melakukan pengkajian dan penilaian terhadap data administrasi meliputi legalitas izin dan pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemeriksaan/peninjauan ke lapangan/lokasi kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui secara fisik perkembangan kegiatan usaha yang sudah dilaksanakan oleh pemegang izin dan atau menghimpun data-data pendukung yang ada di lokasi kegiatan. Ayat (2) Layak tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah deposit mineral dan atau batubara yang berada pada lokasi yang diizinkan yang secara teknis, ekonomi, dan lingkungan dapat diusahakan. Sedangkan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya(RKAB) yang dibuat oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 17
(1)
Berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan hasil pemeriksaan/peninjauan lapangan atau lokasi kegiatan, Tim Terpadu menentukan prioritas penggunaan lahan yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh semua anggota Tim Terpadu.
(2)
Hasil penilaian dan pemeriksaan/peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
(3)
Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan prioritas penggunaan lahan untuk salah satu pemegang izin usaha berdasarkan laporan dan Berita Acara yang disampaikan oleh Tim Terpadu.
(4)
Apabila terjadi perselisihan antara Pemegang Izin Usaha yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dengan Pemegang Izin Usaha yang diterbitkan oleh Gubernur, maka skala prioritas penggunaan lahan berdasarkan penilaian Tim terpadu Provinsi dan Tim terpadu Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.
(5)
Hasil penetapan prioritas penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disampaikan kepada Pemegang Izin Usaha.
(6)
Paling lama 6(enam) bulan sejak ditetapkannya skala prioritas penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dan/atau ayat(4), pemegang izin usaha wajib melaksanakan prioritas penggunaan lahan yang telah ditetapkan.
(7)
Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan skala prioritas penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan hasil pemeriksaan/peninjauan lapangan atau lokasi kegiatan yang dilakukan oleh tim terpadu harus dituangkan dalam Berita Acara. Berita acara tersebut juga harus mencantumkan nama perusahaan pemegang izin usaha yang diberikan prioritas untuk lebih dahulu menggunakan lahan. Ayat (2) Laporan dan berita acara yang dibuat oleh Tim Terpadu disampaikan kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dan atau Kepala Dinas yang mengurusi bidang Pertambangan dan Energi kabupaten/kota. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
BAB VII
PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PENGGUNAAN LAHAN
Pasal 18
(1)
Pemegang izin usaha yang diberikan prioritas untuk menggunakan lahan dan melakukan kegiatan usahanya dapat memberikan kompensasi terhadap pemegang izin usaha lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama.
(2)
Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
(3)
Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian kompensasi atas penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Kompensasi" pada pasal ini adalah insentif yang diberikan oleh pihak pemegang izin usaha yang mendapat prioritas untuk menggunakan lahan lebih dahulu kepada pihak pemegang izin usaha yang ditangguhkan penggunaan lahannya apabila ada kerugian yang harus ditanggung. Pemberian kompensasi tersebut harus sesuai dengan azas akuntabilitas yaitu berdasarkan perhitungan ekonomi yang saling menguntungkan, tidak memberatkan salah satu pihak dan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 19
Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan potensi SDA mempunyai hak untuk melakukan kegiatan usahanya pada lokasi lahan yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 20
(1)
Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan potensi SDA Wajib mentaati prioritas penggunaan lahan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2)
Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan potensi SDA yang telah mendapatkan penetapan prioritas penggunaan lahan wajib melaporkan perkembangan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam izin usahanya kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 21
(1)
Dalam hal pada lokasi lahan yang sama terdapat 2 (dua) atau lebih pemegang izin usaha yang berbeda jenis usahanya yang bersama-sama melakukan kegiatan usaha, maka kedua atau lebih pemegang izin tersebut Wajib melakukan kegiatan:
a.
pemberdayaan masyarakat;
b.
pengelolaan lingkungan sesuai dengan AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disahkan; dan
c.
reklamasi terhadap lahan yang telah selesai diusahakan oleh pemegang izin usaha pertambangan.
(2)
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan berdasarkan Rencana Kerja yang dibuat oleh pemegang izin usaha dan disahkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22
(1)
Pemegang izin usaha yang diberikan prioritas menggunakan lahan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(6), maka Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengurangan luas lahan izin usaha pada lokasi yang diperselisihkan dan/atau mencabut Izin Usaha Pemanfaatan Potensi SDA pada lokasi tersebut.
(2)
Pemegang izin usaha yang tidak mendapat prioritas penggunaan lahan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1), maka Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengurangan luas lahan izin usaha pada lokasi yang diperselisihkan dan/atau mencabut Izin Usaha Pemanfaatan Potensi SDA pada lokasi tersebut.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua izin usaha pemanfaatan potensi SDA yang lokasinya berada pada lahan yang sama dan berbeda komoditas, paling lama 3(tiga) tahun harus diselesaikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Tenggang waktu paling lama 3(tiga) tahun untuk menyelesaikan semua kegiatan izin usaha pemanfaatan potensi SDA pada lahan yang sama oleh 2(dua) pemegang izin usaha yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan para pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Potensi SDA dalam merencanakan pembentukan Tim Terpadu, kebutuhan tenaga/aparatur, dana, data, dan administrasi pendukung lainnya.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
ttd.
CORNELIS
Diundangkan di Pontianak pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
M. ZEET HAMDY ASSOVIE
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 NOMOR 4
Penjelasan Umum
Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi Sumber Daya Alam yang sangat besar seperti mineral, batubara, hutan, tanah, ikan, kebun, dan tanaman pertanian yang merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan potensi Sumber Daya Alam tersebut dikuasai dan diatur oleh Negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat. Salah satu potensi Sumber Daya Alam yang memegang peranan sangat penting, strategis dan vital adalah Sumber Daya Mineral dan Batubara. Oleh karena itu potensi Sumber Daya Mineral dan Batubara tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui pemberian IUP dalam rangka mendorong pembangunan perekonomian Daerah dan Nasional. Mengingat keterdapatan potensi sumber daya Mineral dan Batubara tersebut berada dipermukaan dan didalam bumi yang sifatnya menetap/tidak dapat dipindahkan, maka pemegang IUP perlu diberikan Prioritas kesempatan untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada lokasi lahan yang diizinkan. Secara faktual saat ini telah terjadi penerbitan izin usaha pemanfaatan potensi SDA khususnya Sumber Daya Mineral dan Batubara pada 1(satu) lokasi lahan yang sama terdapat 2(dua) izin usaha atau lebih pemegang izin usaha pemanfaatan SDA yang berbeda jenis usahanya antara lain: 1. IUP dan Izin usaha Perkebunan; 2. IUP dan Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP); 3. IUP dan Izin Usaha Hortikultura(IUH); 4. IUP dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). 5. IUP dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). Memperhatikan permasalahan tersebut diatas; untuk menjaga Konsistensi Kebijakan Pemerintah Daerah, maka terhadap izin usaha pemanfaatan potensi SDA khususnya Mineral dan Batubara yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, dan penerbitan izin tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; keberadaan izin tersebut harus diakui, dan kedua belah pihak pemegang izin memiliki Hak yang sama untuk melakukan kegiatan usahanya. Disisi lain upaya negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak pemegang izin usaha untuk melakukan kegiatan pemanfaatan potensi SDA pada lahan yang disengketakan sering tidak mencapai kesepakatan, karena salah satu pihak mengajukan tuntutan ganti rugi yang sangat besar dan tidak sesuai dengan azas akuntabilitas. Dampak dari kondisi tersebut diatas adalah para pemegang izin tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan potensi SDA pada lokasi lahan yang diizinkan, terjadi konflik penggunaan lahan, mengganggu iklim investasi dan pembangunan perekonomian menjadi tidak berkembang. Oleh karena itu untuk mengatasi dan atau mengeliminir terjadinya sengketa/perselisihan antara 2(dua) pemegang izin usaha pemanfaatan potensi SDA pada 1(satu) lokasi lahan yang sama, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu menetapkan kebijakan dalam menentukan Skala Prioritas penggunaan lahan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang "SINKRONISASI PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN KEGIATAN USAHA SEKTOR LAIN".

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.