Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2011

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:4
Tahun
:2011
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/36985/perda-prov-sumatera-selatan-no-4-tahun-2011
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa penanaman modal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b.
bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan adanya kepastian hukum dan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Selatan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Daerah.
Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
10.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
16.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
17.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
24.
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
25.
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
26.
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
27.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/II/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
28.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14);
29.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5.
Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6.
Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
7.
Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
8.
Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9.
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10.
Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
11.
Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12.
Izin Usaha Penanaman Modal adalah Izin yang diberikan kepada penanam modal dalam rangka pelaksanaan penanaman Modal.
13.
Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
14.
Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
15.
Izin adalah dokumen yang dikeluarkan daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16.
Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
17.
Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk Tanda Badan Usaha, Rekomendasi dan lainnya.
18.
Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Provinsi kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
19.
Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Provinsi kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
20.
Perencanaan adalah proses yang dilakukan dalam rangka menentukan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
21.
Promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka memperkenalkan potensi sumber daya yang dimiliki kepada calon penanam modal.
22.
Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi baik dengan pemerintah provinsi lain, pemerintah pusat, badan usaha baik nasional maupun internasional dalam rangka peningkatan potensi penanaman modal.
23.
Pengendalian adalah proses pemantauan atas kegiatan penanaman modal dan pengambilan tindakan untuk menjamin keberhasilan penanaman modal.
24.
Pengawasan adalah proses untuk memastikan kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan melalui ukuran kinerja dan indikator-indikator tertentu.
25.
Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional dan mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
26.
Kamar Dagang dan Industri adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
(1)
Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas:
a.
kepastian hukum;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
keterbukaan;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
akuntabilitas;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah/negara;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
kebersamaan;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
efisiensi dan berkeadilan;
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
keberlanjutan;
Penjelasan: Cukup jelas.
h.
berwawasan lingkungan;
Penjelasan: Cukup jelas.
i.
kemandirian;
Penjelasan: Cukup jelas.
j.
keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:
a.
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
menciptakan lapangan kerja;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
Pasal 3
(1)
Pemerintah Provinsi menetapkan prioritas kebijakan penanaman modal untuk:
a.
mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal di daerah.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi:
a.
memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perizinan sampai berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
membuka kesempatan pengembangan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN
Pasal 4
(1)
Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Penanaman modal asing wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
(3)
Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
a.
mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
membeli saham;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
(1)
Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum, atau perseorangan.
(2)
Penanaman modal asing dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau penanam modal asing yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
BIDANG USAHA
Pasal 6
Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha dan jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAMAN MODAL
Pasal 7
Setiap penanam modal berhak:
a.
mendapat kepastian hak, hukum dan perlindungan;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
mendapat informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalaninya;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
mendapat hak pelayanan;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
mendapat berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 8
Setiap penanam modal bertanggung jawab:
a.
menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
mendorong penciptaan kerja baru dengan memanfaatkan sumber daya manusia lokal;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
menjaga kelestarian lingkungan hidup;
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
Penjelasan: Cukup jelas.
h.
mendukung pemberdayaan masyarakat melalui tanggung jawab sosial kepada masyarakat/corporate social responsibility.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
Setiap penanam modal bertanggungjawab:
a.
menjamin ketersediaan modal dari sumber yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
menciptakan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan pekerja;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
KETENAGAKERJAAN
Pasal 10
(1)
Perusahaan Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja lokal.
(2)
Perusahaan Penanaman Modal dapat menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Perusahaan Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)
Perusahaan Penanaman Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)
Tata cara penggunaan tenaga kerja akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
LOKASI USAHA
Pasal 11
Lokasi usaha yang dapat diusulkan harus memenuhi kriteria:
a.
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan hutan lindung;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mendukung lokasi usaha;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi usaha akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
PERENCANAAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu Perencanaan Penanaman Modal
Pasal 12
(1)
Pemerintah Provinsi merencanakan dan merumuskan kebijakan bidang usaha untuk penanaman modal.
(2)
Tata cara perencanaan dan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Promosi Penanaman Modal
Pasal 13
(1)
Pemerintah Provinsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal.
(2)
Pelaksanaan kebijakan promosi dan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
(3)
Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan promosi potensi daerah dan peluang penanaman modal ke luar negeri, dapat dilakukan secara mandiri dan/atau dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu Izin Usaha
Pasal 14
(1)
Penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Provinsi wajib mengajukan izin usaha kepada Gubernur.
(2)
Izin usaha penanaman modal dapat dilakukan oleh kabupaten/kota melalui mekanisme pendelegasian dari Pemerintah Provinsi.
(3)
Apabila terjadi perubahan izin usaha, penanam modal wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Perizinan
Pasal 15
(1)
Untuk melengkapi izin usahanya, penanam modal wajib melengkapi dengan perizinan dan/atau non perizinan sesuai dengan bidang usahanya.
(2)
Pelayanan perizinan dan/atau non perizinan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurusi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(3)
Tata cara permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Insentif
Pasal 16
(1)
Pemerintah Provinsi dapat memberikan Insentif yang dapat berbentuk:
a.
Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
Pemberian dana stimulan; dan/atau
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
Pemberian bantuan modal.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Pemerintah Provinsi dapat memberikan kemudahan yang dapat berbentuk:
a.
Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
Penyediaan sarana dan prasarana;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
Penyediaan lahan atau lokasi;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
Pemberian bantuan teknis; dan/atau
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
Percepatan pemberian perizinan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Tata cara pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
Pasal 17
(1)
Pemerintah Provinsi mengembangkan penanaman modal untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.
(2)
Pengembangan penanaman modal dapat dilakukan melalui upaya:
a.
melaksanakan promosi dalam dan luar negeri;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
memberikan pelayanan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
memfasilitasi pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan penanaman modal;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
memberikan fasilitas untuk menumbuhkan keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal di daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
merumuskan dan menyusun pedoman pemberian insentif penanaman modal di daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
mengkoordinasikan dan merumuskan potensi penanaman modal di daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
h.
mendorong, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal;
Penjelasan: Cukup jelas.
i.
mengkoordinasikan, dan menyiapkan materi dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
Penjelasan: Cukup jelas.
j.
memfasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri di bidang penanaman modal di daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
k.
membangun sistem informasi penanaman modal di daerah yang terintegrasi dengan sistem yang dibangun pada pemerintah pusat dan kabupaten/kota;
Penjelasan: Cukup jelas.
l.
meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Pengembangan penanaman modal diarahkan pada pemerataan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja.
(4)
Upaya Pengembangan penanaman modal di daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL USAHA MIKRO DAN KECIL
Pasal 18
(1)
Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Kantor Dagang dan Industri melakukan pengembangan dan pembinaan usaha mikro dan kecil melalui kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi seluas-luasnya.
(2)
Usaha mikro dan kecil tidak diwajibkan untuk mengurus perizinan dan cukup melaporkan kegiatan usahanya, kecuali untuk kepentingan lain dapat mengajukan izin usaha.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIV
KERJASAMA PENANAMAN MODAL
Pasal 19
(1)
Pemerintah Provinsi melakukan kerjasama penanaman modal dengan pihak lain, ataupun dengan swasta.
(2)
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
perencanaan penanaman modal;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
promosi penanaman modal;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
pelayanan penanaman modal;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
pengembangan penanaman modal;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
monitoring dan evaluasi;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
kegiatan penanaman modal lainnya.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Kerjasama penanaman modal dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Kerjasama Internasional
Pasal 20
Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan negara lain dan/atau badan usaha asing melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 21
(1)
Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal.
(2)
Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
(3)
Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
(4)
Kegiatan pengendalian penanaman modal dilaksanakan melalui mekanisme laporan secara berkala.
(5)
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 22
(1)
Masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal melalui penyampaian saran dan informasi tentang potensi daerah.
(2)
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a.
membantu mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
membantu pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
membantu pencegahan dampak negatif akibat penanaman modal;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
menumbuhkembangkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi penanaman modal dapat menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu Sengketa di Bidang Penanaman Modal
Pasal 23
(1)
Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Provinsi dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat.
(2)
Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
(4)
Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Perselisihan Hubungan Industrial
Pasal 24
(1)
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Pengaturan lebih lanjut mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25
(1)
Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 8, dapat dikenai sanksi administratif sebagai berikut:
a.
peringatan tertulis;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
pembatasan kegiatan usaha;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi penanaman modal;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi penanaman modal.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya dan wajib menyesuaikan perizinannya paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
(1)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2)
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,
ttd.
YUSRI EFFENDI

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Maret 2011
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
ttd.
H. ALEX NURDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI E
Penjelasan Umum
Penyelenggaraan penanaman modal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan adanya kepastian hukum dan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur tentang promosi dan perizinan penanaman modal daerah dengan memberikan insentif dan kemudahan bagi penanam modal, serta mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal di Provinsi Sumatera Selatan.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.