Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Kepolisian Negara Republik Indonesia
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:2
Tahun
:2002
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:08 Januari 2002
Tanggal Pengundangan
:08 Januari 2002
Tanggal Berlaku
:08 Januari 2002
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2002/ No. 2, TLN NO. 4168, LL SETNEG : 17 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pertahanan dan Keamanan
Subsektor
:
Kepolisian
Sub Subsektor
:
Kamtibmas & Patroli Penyidikan & Penindakan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2010

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Pelaksanaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2012

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 14
(2)
Pasal 26
(2)
Pasal 37
(2)
Pasal 39
(3)

Paper Terkait

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penjualan Narkotika

Zulfi Diane Zaini, Louis Gandhi Amanda, Intan Nurina Seftiniara
Yustitiabelen Vol. 9 No. 2 2023
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i2.711
Detail Sumber

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (Judex Factie)

Bambang Hartono, Ansori, Mega Junisda
Yustitiabelen Vol. 9 No. 2 2023
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i2.708
Detail Sumber

PERAN BHABINKAMTIBMAS UNTUK MEWUJUDKAN TERPELIHARANYA KAMTIBMAS

BAMBANG SLAMET EKO S.
Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 2021
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i1.320
Detail Sumber

PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN PIDANA DIBAWAH 7 TAHUN (Study Kasus di POLRES Tulungagung).

Sriastuti Agustina
Yustitiabelen Vol. 2 No. 1 2016
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v2i1.123
Detail Sumber

KEKHUSUSAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DARI KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG DENGAN NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tumbur Ompu Sunggu, Tajuddin
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 2025
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3328
Detail Sumber

Keadilan Restoratif sebagai Dasar Penghentian Penuntutan oleh Jaksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Iqbal Risha Ahmadi, Suteki
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v13i2.1893
Detail Sumber

PERBEDAAN KEWENANGAN KEKHUSUSAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DARI KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Tumbur Ompu Sunggu
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 2011
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v3i1.191
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI KOTA BONTANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Raidon Hutahean
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 2017
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v9i1.45
Detail Sumber

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KAPOLRI OLEH PRESIDEN

Rizky Putra Zulkarnain
Yuridika Vol. 30 No. 1 2015
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v30i1.4905
Detail Sumber

PENDELEGASIAN PENGATURAN OLEH UNDANG-UNDANG KEPADA PERATURAN YANG LEBIH RENDAH DAN AKIBAT HUKUMNYA

Sukardi Sukardi, E. Prajwalita Widiati
Yuridika Vol. 27 No. 2 2012
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v27i2.293
Detail Sumber

PROFESIONALISME POLRI DALAM PENERAPAN WEWENANG DISKRESI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PENCURIAN KAKAO, PENCURIAN BIJI KAPUK, DAN PENCURIAN SEMANGKA)

Iqbal Felisiano, Amira Paripurna
Yuridika Vol. 25 No. 3 2010
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v25i3.258
Detail Sumber

PENDELEGASIAN PENGATURAN OLEH UNDANG-UNDANG KEPADA PERATURAN YANG LEBIH RENDAH DAN AKIBAT HUKUMNYA

Sukardi Sukardi, Ekawestri Prajwalita Widiati
Yuridika Vol. 25 No. 2 2010
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v25i2.249
Detail Sumber

Berita Terkait

Jadi Garda Terdepan Rusia, Bagaimana Status Kewarganegaraan 8 WNI?
03 Sep 2026

Jadi Garda Terdepan Rusia, Bagaimana Status Kewarganegaraan 8 WNI?

Kasus dugaan perekrutan delapan WNI sebagai tentara Rusia menimbulkan persoalan mengenai status kewarganegaraan mereka. Meskipun dinas militer asing dapat menjadi dasar kehilangan kewarganegaraan, status tersebut tidak hilang secara otomatis dan tetap melekat hingga terdapat keputusan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Baca selengkapnya
Kehadiran Komponen Cadangan di Aksi Demonstrasi Memantik Persoalan Hukum
02 Jul 2026

Kehadiran Komponen Cadangan di Aksi Demonstrasi Memantik Persoalan Hukum

Kemunculan personel Komponen Cadangan (Komcad) di sekitar aksi demonstrasi pada 13 Juni 2026 memantik persoalan hukum. Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa pelibatan Komcad tanpa pernyataan mobilisasi oleh Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Para ahli menegaskan bahwa pengamanan unjuk rasa merupakan ranah kepolisian, bukan fungsi Komcad yang dirancang untuk menghadapi ancaman militer.

Baca selengkapnya
Komisi I DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan dengan Turki dan Malaysia
02 Jul 2026

Komisi I DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan dengan Turki dan Malaysia

Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyetujui dua Rancangan Undang-Undang (RUU) ratifikasi kerja sama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Malaysia dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Persetujuan tingkat I ini menjadi tahapan penting sebelum kedua RUU dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat II dan disahkan menjadi undang-undang.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.