Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010

1. Untuk saat ini penelantaran tanah makin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. 2. Dasar hukum dalam PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 4 Tahun 1996; UU No. 41 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 1996; dan UU No 38 Tahun 2007. 3. Materi pokok dalam PP ini adalah mengatur mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.