Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:60
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:12 Agustus 2015
Tanggal Pengundangan
:12 Agustus 2015
Tanggal Berlaku
:12 Agustus 2015
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2015 No. 187, LL SETNEG : 4 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5634/pp-no-60-tahun-2015
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Tenaga Kerja
Subsektor
:
Jaminan Sosial Naker
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Mitratani Dua Tujuh Kabupaten Jember

Sholeh, Sholeh, Hariandja, Tioma R., Nofitasari, Solehari, Winiari Wahyuningtyas, Yuli
Welfare State Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 2023
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.56013/welfarestate.v2i1.2076
Detail Sumber

Jaminan Kehilangan Pekerjaan terhadap Pekerja/Buruh Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan

Eddy, Sagoro, Saputro, Bambang, Tinambunan, Wahyu Donri
WAJAH HUKUM Vol. 9 No. 1 2025
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1654
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENAHANAN IJAZAH ATASAN OLEH PENGUSAHA AKIBAT KESALAHAN BAWAHAN

MOCHAMMAD HANAFING
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 4 2017
21 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i4.23337
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENAHANAN IJAZAH ATASAN OLEH PENGUSAHA AKIBAT KESALAHAN BAWAHAN

HANAFING, MOCHAMMAD
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 4 2017
21 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i4.23337
Detail Sumber

Analisis Jaminan Hari Tua Pekerja pada Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) UPT 1.0 Medan Tuntungan, Sumatera Utara

Ginting, Esekiel Pranata, Purba, Rami Santia, Ginting, Trifosa Irena, Siregar, Hairani
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 4 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.14272711
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

Nurmalita Ayuningtyas Harahap
Justitia et Pax Vol. 32 No. 2 2016
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v32i2.1144
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

Harahap, Nurmalita Ayuningtyas
Justitia et Pax Vol. 32 No. 2 2016
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.24002/jep.v32i2.1144
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TERHADAP HAK KETENAGAKERJAAN PEGAWAI MASJID AGUNG JAWA TENGAH

Ekaningsih, Lailasari, Karyadi, Agustono
Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Vol. 4 No. 01 2023
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.462
Detail Sumber

JAMINAN HARI TUA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA

Yulianto, Irwan
Jurnal Ilmiah Fenomena Vol. 17 No. 2 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.36841/fenomena.v21i2.3776
Detail Sumber

Berita Terkait

Jelang Tenggat Oktober, Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Diwarnai Tarik-Menarik Kepentingan Buruh dan Pengusaha
02 Jul 2026

Jelang Tenggat Oktober, Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Diwarnai Tarik-Menarik Kepentingan Buruh dan Pengusaha

DPR dan pemerintah memacu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan agar rampung sebelum Oktober 2026. Target ini untuk memenuhi tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Proses legislasi ini menjadi pertaruhan hukum dengan tenggat konstitusional yang mengikat. Tarik-menarik kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha, terutama soal alih daya (outsourcing), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan upah, turut mewarnai pembahasannya.

Baca selengkapnya
Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan
02 Jul 2026

Revisi Permenaker Outsourcing Disiapkan, Skema Alih Daya Dipangkas Jadi Empat Bidang Pekerjaan

Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang akan mempersempit skema outsourcing dari enam menjadi hanya empat jenis pekerjaan penunjang: kebersihan, katering, keamanan, dan pengemudi. Aturan baru ditargetkan terbit pada Juli 2026, namun sejumlah poin krusial menyangkut sektor strategis milik BUMN masih dibahas.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.