Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:76
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:07 Oktober 2015
Tanggal Pengundangan
:07 Oktober 2015
Tanggal Berlaku
:07 Oktober 2015
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2015 No. 226, TLN No. 5731, LL SETNEG : 7 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5653/pp-no-76-tahun-2015
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Kesehatan
Subsektor
:
BPJS/Jaminan Kesehatan
Sub Subsektor
:
Kepesertaan & Iuran Manfaat & Layanan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2012

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENAHANAN IJAZAH ATASAN OLEH PENGUSAHA AKIBAT KESALAHAN BAWAHAN

MOCHAMMAD HANAFING
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 4 2017
21 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i4.23337
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENAHANAN IJAZAH ATASAN OLEH PENGUSAHA AKIBAT KESALAHAN BAWAHAN

HANAFING, MOCHAMMAD
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 4 2017
21 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i4.23337
Detail Sumber

Kajian Yuridis Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dalam Perspektif Keadilan Distributif

Wahyuni , Husnia Hilmi, Susatyo, Febryan Alam, Afda’u, Faisal
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3092
Detail Sumber

Konsep Otonomi Desa Berdasarkan Asas Subsidiaritas (Studi Penelitian Di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya)

Yusriania Yusriania, Rachmatika Lestari
LEX JUSTITIA Vol. 1 No. 1 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22303/lj.1.1.2019.137-150
Detail Sumber

KEWENANGAN DESA DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Putri, Lia Sartika
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 2 2016
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v13i2.115
Detail Sumber

Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa

Sarkanto, Sarkanto, Sihotang, Amri Panahatan, Sudarmanto, Kukuh
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/jj.v1i2.6833
Detail Sumber

Berita Terkait

BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Obat di Apotek hingga Ritel Modern
02 Jul 2026

BPOM Terbitkan Aturan Baru Pengelolaan Obat di Apotek hingga Ritel Modern

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 yang untuk pertama kalinya memberi payung hukum atas peredaran obat bebas dan obat bebas terbatas di ritel modern seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket. Regulasi ini mewajibkan seluruh fasilitas memiliki izin berusaha, penanggung jawab bersertifikat, dan menyelesaikan adaptasi paling lambat 17 Oktober 2026.

Baca selengkapnya
MK Tolak Seluruh Gugatan Dharma Pongrekun atas UU Kesehatan
02 Jul 2026

MK Tolak Seluruh Gugatan Dharma Pongrekun atas UU Kesehatan

Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan mantan Wakil Kepala BSSN Dharma Pongrekun melalui Putusan Nomor 172/PUU-XXIV/2026, yang dibacakan Senin (29/6/2026). Dengan putusan ini, ketentuan mengenai penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah, kewajiban pelaporan warga, serta ancaman sanksi pidananya dinyatakan tetap berlaku.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.