PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 21 TAHUN 2013

Sejak 1 Mei 1963 Papua menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengarah pada disintegrasi bangsa yaitu tuntutan untuk menentukan nasib sendiri dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan masih tingginya kesenjangan antar kelompok, antar wilayah dan antar daerah. Dalam kurun waktu tersebut, kebijakan dan arah pembangunan kurang memberikan arti penting dalam perubahan kondisi masyarakat, karena proses pembangunan secara nasional yang menyeragamkan seluruh daerah di Indonesia, berorientasi pada hasil bersifat pragmatis dan tidak bertorientasi pada proses. Hal ini menempatkan Papua pada kondisi yang kurang menguntungkan dalam pembangunan. Proses pelembagaan sosial kemasyarakatan dan hukum tidak dikembangkan bahkan ditekan secara politis, sehingga menimbulkan ketidakadilan di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum yang merupakan persoalan mendasar di Papua dan mengancam keberlanjutan proses pembangunan. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, pada tahun 2001 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagai pengakuan dan pemberian kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Ini merupakan babak baru bagi Provinsi Papua untuk menata dan membangun dirinya sesuai dengan adat istiadat dan potensi yang dimiliki untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Untuk itu, dalam 20(dua puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Provinsi Papua untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga Provinsi Papua dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN) disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP) Provinsi Papua untuk mencapai tujuan nasional dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat Papua khususnya orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dan tujuan otonomi khusus tersebut perlu ditetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Papua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Pasal 1 ayat(2) kurun waktu RPJP Daerah adalah 20(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5(lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah setiap 5(lima) tahun. RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan keuangan daerah, serta program prioritas daerah. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dapat digunakan sebagai pedoman penentuan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD. Dalam hal RPJMD periode berkenaan belum ditetapkan, namun demikian Gubernur terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya, melalui mekanisme perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud diatas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD adalah 2005-2025. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005–2025 adalah untuk: a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.