Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2012

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:2
Tahun
:2012
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/44222/perda-prov-kalimantan-tengah-no-2-tahun-2012
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

pengubahan

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2008

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008;
b.
bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, beban kerja, dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 5) diubah sebagai berikut:
1.
Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1)
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Ketentuan mengenai Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Penjelasan: Cukup jelas.
2.
Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
1.
Sekretaris Daerah;
2.
Asisten Sekretaris Daerah:
a.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
c.
Asisten Administrasi Umum.
3.
Biro:
a.
Biro Administrasi Pemerintahan Umum;
b.
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
c.
Biro Hukum;
d.
Biro Administrasi Pembangunan;
e.
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
f.
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
g.
Biro Organisasi;
h.
Biro Keuangan;
i.
Biro Aset;
j.
Biro Umum.
3.
Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
1.
Biro Administrasi Pemerintahan Umum;
2.
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
3.
Biro Hukum.
4.
Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
Biro Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari:
1.
Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan:
a.
Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b.
Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
c.
Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan;
d.
Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan.
2.
Bagian Otonomi Daerah, membawahkan:
a.
Sub Bagian Tata Wilayah dan Daerah;
b.
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
c.
Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Daerah.
3.
Bagian Hubungan Kerjasama, membawahkan:
a.
Sub Bagian Hubungan Kerjasama Antar Lembaga;
b.
Sub Bagian Hubungan Kerjasama Antar Daerah Dan Regional;
c.
Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri.
4.
Bagian Kependudukan Dan Catatan Sipil, membawahkan:
a.
Sub Bagian Kependudukan;
b.
Sub Bagian Proyeksi Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan;
c.
Sub Bagian Catatan Sipil.
5.
Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
Biro Hukum, terdiri dari:
1.
Bagian Dokumentasi Hukum, membawahkan:
a.
Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b.
Sub Bagian Sosialisasi;
c.
Sub Bagian Dokumentasi.
2.
Bagian Peraturan Perundang-Undangan, membawahkan:
a.
Sub Bagian Pengkajian dan Prolegda;
b.
Sub Bagian Rancangan Hukum;
c.
Sub Bagian Tata Hukum.
3.
Bagian Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Produk Hukum Wilayah, membawahkan:
a.
Sub Bagian Binwas Produk Hukum Wilayah I;
b.
Sub Bagian Binwas Produk Hukum Wilayah II;
c.
Sub Bagian Binwas Produk Hukum Wilayah III.
4.
Bagian Bantuan Hukum, membawahkan:
a.
Sub Bagian Bantuan Hukum;
b.
Sub Bagian Sengketa Hukum;
c.
Sub Bagian Hak Asasi Manusia.
6.
Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
1.
Biro Administrasi Pembangunan;
2.
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
3.
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
7.
Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
Biro Administrasi Pembangunan, membawahkan:
1.
Bagian Bina Penyusunan Program, membawahkan:
a.
Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b.
Sub Bagian Bina Perencanaan Administrasi Pembangunan;
c.
Sub Bagian Bina Standardisasi Pembangunan.
2.
Bagian Bina Pengendalian Pembangunan, membawahkan:
a.
Sub Bagian Bina Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi;
b.
Sub Bagian Bina Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Sosial Budaya;
c.
Sub Bagian Bina Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Fisik Prasarana.
3.
Bagian Pelaporan, Analisis dan Pengkajian Pembangunan, membawahkan:
a.
Sub Bagian Evaluasi Program Kerja dan Pembangunan;
b.
Sub Bagian Pelaporan dan Analisis;
c.
Sub Bagian Pengkajian Pembangunan dan Bantuan Luar Negeri.
4.
Bagian Bina Teknologi Informasi dan Lelang Elektronik, membawahkan:
a.
Sub Bagian Bina Aparatur dan Teknologi Informasi, dan Komunikasi LPSE;
b.
Sub Bagian Bina Usaha, Verifikasi Teknologi Informasi dan Lelang Elektronik;
c.
Sub Bagian Bina Sosialisasi dan Desiminasi Teknologi Informasi dan Lelang.
8.
Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
1.
Bagian Bina Promosi, Investasi dan Pengendalian, membawahkan:
a.
Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b.
Sub Bagian Bina Parawisata, Promosi dan Investasi;
c.
Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian.
2.
Bagian Bina Sarana Perekonomian, membawahkan:
a.
Sub Bagian Bina Koperasi dan UMKM;
b.
Sub Bagian Bina Perindustrian dan Perdagangan;
c.
Sub Bagian Bina, BUMN, BUMD dan Perbankan.
3.
Bagian Bina Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, membawahkan:
a.
Sub Bagian Bina Energi dan Sumber Daya Mineral;
b.
Sub Bagian Bina Kelautan dan Perikanan;
c.
Sub Bagian Bina Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
4.
Bagian Bina Produksi dan Budidaya, membawahkan:
a.
Sub Bagian Bina Perkebunan;
b.
Sub Bagian Bina Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
c.
Sub Bagian Bina Pertanian dan Peternakan.
9.
Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
1.
Bagian Penyaringan Informasi dan Penyiaran, membawahkan:
a.
Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b.
Sub Bagian Pengolahan dan Penyaringan Informasi;
c.
Sub Bagian Media Massa.
2.
Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Data, membawahkan:
a.
Sub Bagian Audio Visual dan Pemberitaan;
b.
Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi;
c.
Sub Bagian Dokumentasi dan Pendataan.
3.
Bagian Protokol, membawahkan:
a.
Sub Bagian Protokol Pimpinan;
b.
Sub Bagian Protokol Tamu;
c.
Sub Bagian Acara.
10.
Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
1.
Biro Organisasi;
2.
Biro Keuangan;
3.
Biro Aset;
4.
Biro Umum.
11.
Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
Biro Organisasi, membawahkan:
1.
Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahkan:
a.
Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b.
Sub Bagian Analisis Jabatan;
c.
Sub Bagian Evaluasi dan Penataan Perangkat Provinsi;
d.
Sub Bagian Evaluasi dan Penataan Perangkat Kabupaten/Kota.
2.
Bagian Tatalaksana, membawahkan:
a.
Sub Bagian Standarisasi, Sistem dan Prosedur Kerja;
b.
Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik;
c.
Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3.
Bagian Pengembangan Aparatur, membawahkan:
a.
Sub Bagian Kepegawaian Setda;
b.
Sub Bagian Pengembangan Kinerja Aparatur;
c.
Sub Bagian Pengelolaan Tata Kepemerintahan.
12.
Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17
Biro Keuangan, membawahkan:
1.
Bagian Anggaran Daerah, membawahkan:
a.
Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
b.
Sub Bagian Penyediaan Anggaran;
c.
Sub Bagian Pembinaan Perencanaan Daerah Bawahan;
d.
Sub Bagian Pembinaan Pertanggungjawaban Daerah Bawahan.
2.
Bagian Perbendaharaan Daerah, membawahkan:
a.
Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b.
Sub Bagian Belanja Langsung;
c.
Sub Bagian Belanja Tidak Langsung;
d.
Sub Bagian Kas Daerah.
3.
Bagian Akuntansi, membawahkan:
a.
Sub Bagian Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
b.
Sub Bagian Akuntansi Aset Daerah;
c.
Sub Bagian Pertanggungjawaban dan Pelaporan.
13.
Di antara Pasal 17 dengan Pasal 18 disisipkan satu Pasal, yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17A
Biro Aset, membawahkan:
1.
Bagian Aset, membawahkan:
a.
Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b.
Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset;
c.
Sub Bagian Pengadaan, Penyimpanan dan Penyaluran Aset.
2.
Bagian Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penilaian Aset, membawahkan:
a.
Sub Bagian Penatausahaan Aset;
b.
Sub Bagian Pemanfaatan Aset;
c.
Sub Bagian Penilaian Aset.
3.
Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan:
a.
Sub Bagian Pemeliharaan dan Pengamanan Aset;
b.
Sub Bagian Penghapusan dan Pemidahtanganan Aset;
c.
Sub Bagian Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Aset.
14.
Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
Biro Umum, membawahkan:
1.
Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi, membawahkan:
a.
Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b.
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
c.
Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Gubernur;
d.
Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
2.
Bagian Tata Usaha Keuangan, membawahkan:
a.
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
b.
Sub Bagian Penatausahaan Keuangan Setda;
c.
Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi Keuangan Setda.
3.
Bagian Perlengkapan, membawahkan:
a.
Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Aset Setda;
b.
Sub Bagian Pemeliharaan Aset Setda;
c.
Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Inventarisasi Aset Setda.
4.
Bagian Rumah Tangga, membawahkan:
a.
Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
b.
Sub Bagian Rumah Tangga Kantor dan Operasional Kendaraan;
c.
Sub Bagian Perjalanan Dinas.
15.
Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28
Pelaksanaan penataan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2013.
Penjelasan: Cukup jelas.
16.
Di antara Pasal 28 dengan Pasal 29 disisipkan satu Pasal, yaitu Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28A
Pada saat ketentuan ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 15 Pebruari 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
ttd.
AGUSTIN TERAS NARANG
Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 20 Pebruari 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
ttd.
S I U N
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 2
Penjelasan Umum
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Penataan kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merupakan keharusan dengan tetap beracuan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Penataan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan analisis beban kerja dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja dengan tetap mempertimbangkan:
a. kewenangan urusan pemerintah yang dimiliki daerah;
b. karakteristik potensi dan kebutuhan daerah;
c. kemampuan keuangan daerah; dan
d. ketersediaan Sumber Daya Aparatur.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.