PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2009

Kebijakan Daerah yang Terpadu dan Sinergis.

Acquired Immuno Deficiency Syndrome(AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang dialami seseorang yang terinfeksi HIV(Human Immunodeficiency Virus), akibat menurunnya fungsi sistem kekebalan tubuh oleh HIV. HIV dapat ditularkan melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril, kontak seksual yang berisiko, darah atau produk darah yang terinfeksi serta penularan perinatal.

HIV dan AIDS bukan hanya merupakan masalah kesehatan, tetapi juga merupakan masalah perubahan perilaku yang erat kaitannya dengan masalah ekonomi, agama, sosial dan budaya masyarakat yang pada akhirnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Suatu strategi penanggulangan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan mempertimbangkan berbagai nilai dan norma yang berpengaruh pada perilaku masyarakat sangat diperlukan.

Sebenarnya perkembangan situasi HIV dan AIDS di Kalimantan Barat adalah berbanding lurus dengan kondisi yang berkembang di Indonesia, artinya stressing terhadap program penanggulan HIV dan AIDS Comprehensive Care(GF-ATM) sangat menentukan terhadap keberhasilan cakupan program HIV dan AIDS di Klinik VCT Rumah Sakit dan Puskesmas di Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat angka pencapaian program penanggulangan HIV dan AIDS di Kalimantan Barat bantuan GF-ATM dari tahun 2005 sampai januari 2008 sangat signifikan bila dibandingkan dengan sebelum adanya bantuan GF-ATM. Total kunjungan ke VCT sampai Pebruari 2008, 17111 orang, dilakukan pretest konseling 16741 orang, dilakukan testing 16717 orang, dilakukan post test konseling dan mengambil hasil 16717 orang. Ditemukan HIV reaktif 1094 kasus, yang telah mendapat ARV 626 kasus dan AIDS 520 kasus.

Provinsi Kalimantan Barat walaupun masih termasuk daerah prevalensi rendah, tetapi penemuan kasus HIV dan AIDS menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Kasus HIV dari rentang tahun 1993 s/d 2008 ditemukan 809 kasus.

Pada satu sisi mengingat adanya fenomena gunung es, maka jumlah kasus HIV dan AIDS yang ada di masyarakat diperkirakan dapat mencapai 100-1.000 kali dari jumlah kasus yang ditemukan dan terlaporkan. Pengidap HIV dan AIDS sebagian besar masih belum menyadari kondisinya yang dapat menularkan kepada orang lain, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian yang komprehensif dan berkesinambungan.

Pada sisi lain posisi provinsi Kalimantan Barat yang strategis merupakan jalur perbatasan antar negara. Sejak terbangunnya infrastruktur transportasi Border Perbatasan, maka bisa menjadi salah satu daerah tujuan masuk urban penduduk dan buruh migran, karena letak dan kondisi geografisnya, maka Kalimantan Barat terutama di wilayah-wilayah yang kurang sosialisasi dan akses informasinya menjadi daerah crucial point yang patut diperhatikan dan untuk melakukan tindak lanjut, tentunya harus ada sebuah kebijakan yang strategis tetapi juga memiliki payung hukum yang tepat dan selaras dengan kondisi khusus Provinsi Kalimatan Barat, karena tinggi mobilitas penduduk yang keluar masuk baik dari luar negeri juga bisa dari dalam negeri atau antar pulau.

Atas dasar data dan latar belakang di atas, maka dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera yang lebih telah dijabarkan kedalam PERDA, maka selaras sinergis dengan kebijakan pembangunan kekuarga sejahtera tentunya salah satu kebijakan pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Barat yang perlu dilakukan adalah pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Pencegahan dan penanggulangn HIV dan AIDS menjadi prioritas karena epidemi HIV dan AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosio ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

Dampak HIV dan AIDS sungguh sangat mengerikan karena sindroma tersebut telah menyebabkan kenaikan yang luar biasa angka kesakitan maupun kematian diantara penduduk usia produktif yang menunjukkan ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun dan pada sisi yang lain provinsi Kalimatan Barat masih berada dalam strata tingkat kemiskinan yang rendah, walaupun saat ini belum ditetapkan sebagai provinsi prioritas yang sudah memasuki tingkat epidemi HIV terkonsentrasi, seperti provinsi lain yang sejak tanggal 17 September 2003 dalam Pertemuan Koordinasi Penanggulangan Intensif HIV dan AIDS dinyatakan, bahwa Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai Provinsi prioritas yang sudah memasuki tingkat epidemi HIV terkonsentrasi, bersama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, Jawa Tengah dan Papua, sedangkan kita ketahui urban penduduk yang masuk dan atau melewati provinsi Kalimantan Barat yang akan ke luar negeri berasal dari daerah-daerah tersebut, khususnya berasal dari Jawa Timur, Jakarta, dan Jawa Barat.

Atas dasar ini diperlukan intervensi khusus dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebelum ditetapkan sebagai wilayah dengan tingkat epidemi HIV terkonsentrasi, karena bila tidak ditanggulangi secara tepat kemungkinan besar dalam waktu beberapa tahun masuk ke tingkat epidemi sebagaimana provinisi lain tersebut diatas. Untuk mencegah hal tersebut perlu penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan secara terpadu dan paripurna. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengapa perlu Stressing Khusus atau kebijakan daerah yang terpadu dan snergis dalam bentuk payung hukum daerah, karena karakteristik penularan HIV yang dapat menular melalui rantai penularan HIV, seperti: kelompok rentan, kelompok rawan tertular atau berisiko tertular, dan kelompok masyarakat umum lainnya.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-peranggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Dalam Perspektif otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, adalah penanganan bidang kesehatan. Penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi diatur dalam Pasal 13 ayat(1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaye untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana pada provinsi lain seperti daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, NTT, Papua, Bali, yang telah mengambil kebijakan untuk mengatur penanggulangan HIV dan AIDS dalam suatu peraturan daerah. Dengan demikian dibentuknya Peraturan Daerah menjadi penting, dan nomenklaturnya adalah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dengan materi mencakup: Asas dan tujuan penanggulangan HIV dan AIDS; Kegiatan penanggulangan HIV; Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS; Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS; Peranserta masyarakat; Pembiayaan; Pembinaan, pengawasan, dan koordinasi; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan pidana; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup Manfaat Peraturan Daerah ini bagi masyarakat sangat ditentukan oleh efektifitasnya, dan efektifitas Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh fungsi--fungsi kelembagan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, maka dalam Bab tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi, Peraturan Daerah ini, sesuai kewenangannya Gubernur/Wakil Gubernur untuk melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kalimantan Barat, baik menyangkut aspek pengaturan maupun pelaksanaannya. Koordinasi tersebut diwujudkan untuk mengarahkan agar Kabupaten/Kota membentuk Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS atau mendorong terbentuknya KPA Kabupaten/Kota dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya masing-masing secara terpadu dan proporsional, seperti melalui program kemitraan pembiayaan Aksi Daerah Tahunan secara bergilir setiap tahun.

Aspek Hukum PERDA Dari Dimensi Kesehatan

Berdasarkan dimensi Kesehatan perda ini akan tidak hanya memberikan kepastian hukum, keadilan tetapi juga asas kemamfaatan yaitu: Pertama, Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan tidak hanya bagian hilir saja(Sektor Kesehatan), akan tetapi juga harus mengoptimalkan bagian hulunya(Pendekatan Moral, Pendekatan terhadap remaja. Penanggulan ODHA terlantar, dll).

Kedua, Dengan terbuktinya layanan VCT mampu dalam menemukan dan menatalaksana kasus HIV dan AIDS, oleh karenanya minimal setiap Kabupaten/Kota memiliki satu Layanan Klinik VCT, hal ini jelas ada sandaran hukum dari seperangkat kebijakan daerah(PERDA).

Ketiga, Tingginya epidemi Kasus penularan HIV dan AIDS di Kal-Bar, maka sangat diperlukan optimalisasi peran aktif nyata instansi atau lintas sektor terkait lainnya, tentunya tidak hanya bisa diperankan oleh Komisi Penanggulan HIV Provinsi Kalimantan Barat, tetapi harus ada institusi kelembagaan yang terpadu dan sinergi dengan jalur birokrasinya pendek dan bisa mendapatkan pendanaan yang terus menerus melalui APBD dan hal ini harus ada klasula hukum yang bersifat inveratif khusus pada materi muatan PERDA.

Keempat, Penguatan akses kegiatan pencegahan, penemuan dan penatalaksanaan kasus perlu difasilisasi oleh Instansi terkait, Pemilik tempat risiko tinggi (hotel, kafe, salon plus dll) sesuai kapasitas dan tanggungjawab serta kewenangan masing-masing.

Kelima, Mengingat Suport GF-ATM ada batas waktu pendanaan secara berkelanjutan untuk penanggulangan HIV dan AIDS perlu dialokasi melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, oleh karena itu hal ini harus ada payung hukum yang tidak bertentangan dengan manegemen keuangan daerah, maka yang paling strategis adalah melalui inisiatif Perda dari DPRD yang secara subtansial berasal sebenarnya dari pemerintah daerah, karena lebih cepat.

Keenam, Provinsi Kalimantan Barat memiliki letak yang strategis disamping memilki daerah perbatasan sebagai kondisi khusus yang dijadikan pintu masuk penduduk baik luar negeri maupun sarana baik sebagai penduduk urban dari provinsi lain atau dalam negeri, maupun buruh migran, tetapi juga sebenarnya pada sisi Asia Tenggara terletak pada posisi segitiga kecil, Kalbar, Serawak, Brunai Darussallam yang bisa saja menjadi pintu masuk dari segitiga besar yaitu Singapura, Filipina, Jepang, oleh karena itu harus ada perlakuan khusus atau special traetment dan lebih mengarah kota-kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat tumbuh menjadi kota jasa, akibat posisi strategis tersebut.

Ketujuh, Data-data hasil perkembangan HIV dan AIDS secara signinifikan memberikan, bahwa pentingnya PERDA dimaksud yang sebenarnya per kabupaten telah merata dan yang memprihatinkan Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki PERDA, walaupun telah memiliki perda yang berkaitan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Perda yang berkaitan dengan Kependudukan dan pembangunan keluarga Sejahtera, dan Perda yang berkaitan dengan trafficking, oleh karena itu perlu ada sebuah kebijakan untuk menurunkan angka-angka HIV dan AIDS sebelum Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai daerah evidemi HIV terkosentrasi, seperti provinsi lain yang sebenarnya penduduknya juga melakukan urban ke wilayah provinsi Kalimantan Barat.