Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2008

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan

:Data tidak tersedia

Instansi / Pemrakarsa

:Data tidak tersedia

Bentuk

:Data tidak tersedia

Nomor

Tahun

:2008

Tempat Penetapan

:Data tidak tersedia

Tanggal Penetapan

:Data tidak tersedia

Tanggal Pengundangan

:Data tidak tersedia

Tanggal Berlaku

:Data tidak tersedia

Status

:Data tidak tersedia

Bahasa

:Data tidak tersedia

Lokasi

:Data tidak tersedia

Sumber

:Data tidak tersedia

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/73682/perda-prov-kalimantan-barat-no-2-tahun-2008

Sektor

: Data tidak tersedia

Dokumen (Lampiran)

: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang

bahwa untuk memberikan keleluasaan pesawat terbang dalam melakukan gerakannya baik di darat maupun di udara, dan menjamin keselamatan penerbangan, diperlukan ruang bebas yang memadai agar dicapai tingkat keselamatan penerbangan yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan;

bahwa suara bising dan getaran yang ditimbulkan oleh mesin pesawat terbang dapat mengganggu kenyamanan penduduk yang tinggal di kawasan bandar udara;

bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu pengaturan dalam rangka pengendalian terhadap tumbuhan, pendirian bangunan dan berbagai kegiatan yang menggunakan ruang udara agar menjamin keselamatan penerbangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

25.

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

26.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

27.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;

28.

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

29.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

30.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Supadio Pontianak;

31.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2005 tentang Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Supadio Pontianak;

32.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60);

33.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2004 Seri B Nomor 7);

34.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DAN KAWASAN KEBISINGAN BANDAR UDARA SUPADIO PONTIANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Bandar Udara adalah Bandar Udara Supadio Pontianak.

Penyelenggara Bandar Udara adalah PT.(Persero) Angkasa Pura II.

Landas Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada Bandar Udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara.

Landas Pacu Instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas pacu yang dilengkapi dengan Instrument Landing System(ILS) dan Alat Bantu Visual untuk mendaratkan pesawat udara dengan jarak pandang vertikal tidak lebih rendah dari 60 meter dan jarak pandang horizontal tidak kurang dari 800 meter.

Permukaan Utama Landas Pacu Instrumen adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang sampai 60 meter di luar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 482,5 meter, dengan ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu.

10.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, selanjutnya disebut KKOP, adalah tanah dan/ atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

11.

Pengendalian KKOP bandar udara adalah arahan kebijakan dan kriteria pemanfaatan ruang KKOP bandar udara yang meliputi radius 15.000 meter dari landas pacu.

12.

Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, antara lain gedung-gedung, menara, mesin derek, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi di atas tanah dan bukit atau gunung.

13.

Kegiatan yang menggunakan ruang udara adalah kegiatan perseorangan maupun kelompok yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan dengan tenaga sendiri atau angin atau mesin elektronis, antara lain permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan lainnya.

14.

Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara, yang selanjutnya disebut DLKR Bandar Udara, adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara.

15.

Kawasan Kebisingan Bandar Udara yang selanjutnya disebut KKB adalah kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat menganggu lingkungan.

16.

Decibel atau A – Weighted Sound Level atau tingkat kebisingan tertimbang A selanjutnya disebut dB(A) adalah tingkat kebisingan maksimum yang dibaca pada skala A.

17.

Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level atau tingkat kebisingan yang dapat diterima terus menerus ekivalen tertimbang selanjutnya disingkat WECPNL adalah satuan untuk menyusun frekuensi pesawat udara pada siang, malam hari dan dini hari, pada saat kebisingan lebih terasa berdasarkan pada jumlah kebisingan harian dan penyesuaian terhadap dampak psikologis.

18.

Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat atau titik permukaan bumi yang dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur dengan satuan derajat, menit dan detik yang mengacu terhadap bidang referensi World Geodetic System 1984(WGS'84).

19.

Penyidikan di bidang kebandarudaraan adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang tentang tindak pidana di bidang kebandarudaraan yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama Maksud

Pasal 2

Maksud pengendalian KKOP dan KKB adalah untuk memberikan dasar dalam menetapkan jenis pemanfaatan ruang dan batas-batas kebisingan, ketentuan teknis serta dasar pengendalian penggunaan ruang.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan KKB adalah:

Menjamin keamanan dan keselamatan pergerakan penerbangan/pesawat udara di sekitar bandar udara;

Menertibkan kawasan di sekitar bandar udara agar tidak mengganggu aktivitas operasi bandar udara;

Memberikan batasan dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat udara yang dapat mengganggu lingkungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pengendalian KKOP dan KKB mencakup arahan kebijakan sebagai dasar pelaksanaan penggunaan ruang dan pengendalian penggunaan KKOP dan KKB.

BAB IV

KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP

Pasal 5

(1)

KKOP meliputi daerah berbentuk lingkaran lonjong dengan jari-jari kurang lebih 15.000 meter di sekeliling bandar udara.

(2)

KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari:

Daerah Lingkungan Kerja(DLKR) Bandar Udara;

Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas;

Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan;

Kawasan Di bawah Permukaan Horisontal Dalam;

Kawasan Di bawah Permukaan Horisontal Luar;

Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut;

Kawasan Di bawah Permukaan Transisi;

Kawasan Di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan.

Pasal 6

(1)

DLKR Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruf a meliputi wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.

(2)

Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diperuntukkan bagi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara.

Pasal 7

Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2) harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan oleh penyelenggara bandar udara.

Pasal 8

(1)

Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruf b ditentukan sebagai berikut:

tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung-ujung Permukaan Utama, berjarak 60 meter dari ujung landar pacu dengan lebar 487,5 meter;

kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meluas ke luar secara teratur, dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu, sampai lebar 4.987,5 meter pada jarak mendatar 15.000 meter dari ujung Permukaan Utama;

batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 1,6%(satu koma enam persen) diukur dari ujung Permukaan Utama sampai jarak mendatar 15.000 m untuk batas-batas ketinggian pada kawasan yang berpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam, Permukaan Kerucut dan Permukaan Horizontal Luar ditentukan berdasarkan batasan ketinggian pada Permukaan Horizontal Dalam, Permukaan Kerucut dan Permukaan Horizontal Luar.

(2)

Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pada daerah sejauh 3.000 meter sampai dengan 15.000 meter dari ujung landas pacu adalah:

mengutamakan penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat burung;

penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.

(3)

Penggunaan kawasan pada daerah sejauh 3000 meter sampai dengan 15.000 meter dari ujung landasan pacu untuk pembangunan instalasi berbahaya yang dapat meninbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik(SUTT), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(4)

Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilarang digunakan untuk:

Pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik(SUTT) sampai dengan jarak 3000 meter dari ujung landasan pacu;

instalasi strategis seperti menara komunikasi, saluran ultra tegangan tinggi maupun saluran tegangan ekstra tinggi;

peternakan atau hunian habitat burung;

industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;

kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 9

(1)

Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruf c merupakan sebagian Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung Permukaan Utama, ditentukan sebagai berikut:

tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung Permukaan Utama, dengan lebar 487,5 meter, dari tepi dalam kawasan ini meluas ke luar secara teratur, dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu, sampai lebar 1.387,5 meter dan jarak mendatar 3.000 meter dari ujung Permukaan Utama;

batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2%(dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian+ 45 m di atas ambang landas pacu 15 Eksisting dan Pengembangan sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan sumbu landas pacu.

(2)

Penggunaan kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 meter dari ujung landas pacu hanya untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara dan benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan.

(3)

Di luar jarak sebagaimana dimaksud pada ayat(2) penggunaan kawasan adalah:

sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung;

kegiatan non hunian dan non sosial.

(4)

Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilarang digunakan untuk:

membangun bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik( SUTT);

peternakan dan atau habitat hunian burung;

pembangunan instalasi strategis, seperti menara komunikasi;

industri yang menimbulkan asap, dan dapat menganggu keselamatan penerbangan;

kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 10

(1)

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d ditentukan sebagai berikut:

kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 4.000 meter dari titik tengah setiap ujung permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi;

batas-batas ketinggian ditentukan+ 45 m di atas ketinggian ambang landas pacu 15 Eksisting dan Pengembangan.

(2)

Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah untuk hunian dengan menyediakan jalur hijau.

(3)

Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilarang digunakan untuk:

industri yang menimbulkan polusi udara/ asap yang dapat menganggu keselamatan penerbangan;

peternakan dan atau habitat burung;

Pasal 11

(1)

Kawasan Di Bawah Permukaan Horisontal Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e ditentukan sebagai berikut:

kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15.000 meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan Kawasan Di Bawah Permukaan Kerucut;

batas-batas ketinggian ditentukan+ 150 m di atas ketinggian ambang landas pacu 15 Eksisting dan Pengembangan.

(2)

Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah untuk hunian, fasilitas sosial, fasilitas umum maupun non hunian yang bukan merupakan habitat atau mendatangkan burung.

(3)

Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilarang digunakan untuk: Kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 12

(1)

Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

kawasan ini ditentukan mulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan Horisontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2.000 meter berbatasan dengan Kawasan Di bawah Permukaan Horisontal Luar;

batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5%(lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian+ 45 m sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian+ 145 m di atas ketinggian ambang landas pacu 15 Eksisting dan Pengembangan.

(2)

Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah untuk hunian, fasilitas sosial dan fasilitas umum maupun non hunian yang bukan merupakan habitat atau mendatangkan burung.

(3)

Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilarang digunakan untuk:

industri yang menimbulkan asap yang dapat menganggu keselamatan penerbangan;

peternakan dan atau habitat burung;

Pasal 13

(1)

Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruf g ditentukan sebagai berikut:

tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan sisi panjang Permukaan Utama, sisi kawasan Pendekatan dan Lepas Landas, kawasan ini meluas ke luar sampai jarak mendatar 315 meter dari sisi panjang Permukaan Utama;

batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3%(empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan Pendekatan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian+ 45 m di atas ketinggian ambang landas pacu 15 Eksisting dan Pengembangan.

(2)

Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah hanya untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara.

Pasal 14

(1)

Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruf h adalah kawasan bidang miring di sekitar alat bantu navigasi penerbangan, diukur kemiringan 2 derajat dari alat bantu navigasi tersebut.

(2)

Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah untuk hunian, fasilitas umum, fasilitas sosial, ketinggian bangunan kemiringan 2 derajat dari alat bantu navigasi penerbangan.

(3)

Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilarang digunakan untuk:

fasilitas telekomunikasi dan listrik tegangan tinggi;

bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara.

BAB V

KRITERIA DAN PENGGUNAAN KAWASAN KEBISINGAN

Pasal 15

(1)

Kawasan kebisingan merupakan kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu lingkungan.

(2)

Tingkat kebisingan kawasan sekitar Bandar Udara ditetapkan berdasarkan WECPNL.

Pasal 16

(1)

Kawasan kebisingan Tingkat 1(satu) adalah kawasan yang mempunyai indeks kebisingan 70 < WECPNL< 75(lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil 75); berjarak ± 2.414 m s/d ± 4.590 m ke arah Barat landas pacu dan ± 1.606 m s/d ± 4.080 m ke arah Timur landas pacu. Kawasan ini mempunyai tingkat gangguan terkecil akibat operasi pesawat udara pada siang dan malam hari.

(2)

Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan, kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah dan rumah sakit.

(3)

Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1)

Kawasan Kebisingan Tingkat 2(dua) adalah kawasan yang mempunyai indeks kebisingan 75 < WECPNL< 80( lebih besar atau sama dengan 75 dan lebih kecil 80); berjarak ± 1.067 m s/d ± 2.414 m ke arah Barat landas pacu dan ± 536 m s/d ± 1.605 m ke arah Timur landas pacu. Kawasan ini mempunyai tingkat gangguan lebih besar dibandingkan Kawasan Kebisingan Tingkat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1).

(2)

Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau banguan sekolah, rumah sakit dan tempat tinggal.

(3)

Bangunan sekolah, rumah sakit dan tempat tinggal yang sudah ada dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1)

Kawasan Kebisingan Tingkat 3(tiga) adalah kawasan yang mempunyai indeks kebisingan WECPNL> 80( lebih besar atau sama dengan 80); berjarak ± 1.067 m ke arah Barat landas pacu dan ± 536 m ke arah Timur landas pacu. Kawasan ini mempunyai tingkat gangguan terbesar akibat operasi pesawat udara pada siang dan malam hari.

(2)

Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dimanfaatkan untuk membangun bangunan dan fasilitas bandar udara yang dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan seusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3, dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.

BAB VI

PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP DAN KKB

Pasal 19

(1)

Pengendalian penggunaan KKOP dan KKB diselenggarakan melalui:

Perijinan;

Pengawasan;

Penertiban.

(2)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota setempat dan Penyelenggara Bandar Udara berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(3)

Pengendalian teknis penggunaan KKOP dan KKB harus dijabarkan dalam RT RW Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(1) huruf a dilakukan oleh Bupati/ Walikota setempat dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Bandar Udara untuk mendapat kajian teknis.

Pasal 21

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(1) huruf b dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota setempat, Penyelenggara Bandar Udara, Camat, Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa, instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang lainnya dan masyarakat sekitar bandar udara.

Pasal 22

(1)

Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(1) huruf c dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan.

(2)

Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban pelanggaran penggunaan ruang.

(3)

Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat(2) berupa pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

Hak dan Kewajiban meliputi:

Hak dan kewajiban masyarakat;

Hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara;

Hak dan kewajiban pemerintah daerah;

Hak dan kewajiban pemerintah kabupaten/ kota.

Pasal 24

Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari:

Hak masyarakat, meliputi: 1. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; 2. mengetahui secara terbuka isi ketentuan pengunaan ruang dan pengendalian penggunaan KKOP dan KKB; 3. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penggunaan ruang; 4. hak masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1, 2 dan 3 tidak termasuk untuk DLKR bandar udara.

Kewajiban masyarakat, meliputi: 1. berperan serta dalam memelihara keselamatan dan keamanan KKOP serta KKB; 2. berlaku tertib dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; 3. mentaati dan melaksanakan ketentuan penggunaan KKOP dan KKB yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri dari:

Hak Penyelenggara Bandar Udara, meliputi: 1. berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian penggunaan ruang pada KKOP dan KKB; 2. mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang KKOP dan KKB; 3. mengajukan keberatan terhadap penggunaan ruang dalam KKOP dan KKB.

Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara, meliputi: 1. berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara keselamatan dan keamanan KKOP dan KKB; 2. berperan serta dan berkontribusi pada proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang ada di DLKR Bandar Udara; 3. berperan serta dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada KKOP dan KKB; 4. ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan KKB; 5. menaati ketentuan penggunaan KKOP dan KKB.

Pasal 26

Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri dari:

Hak Pemerintah Daerah, meliputi: 1. berperan serta dalam proses penataan ruang pada KKOP dan KKB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. mendapatkan manfaat keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 3. mengajukan keberatan terhadap pemanfatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam KKOP dan KKB.

Kewajiban Pemerintah Daerah, meliputi: 1. berperanserta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan KKB; 2. ikutserta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan KKB; 3. menaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan KKB; 4. melaksanakan pengawasan penggunaan ruang pada KKOP dan KKB sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 27

Hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri dari:

Hak Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi: 1. menetapkan jenis penggunaan lahan maupun pemanfaatan ruang pada KKOP dan KKB; 2. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penertiban pemanfaatan ruang pada KKOP dan KKB sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 3. mendapatkan manfaat keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 4. memfasilitasi dan menyelesaikan setiap konflik pelaksanaan dan pemanfaatan ruang KKOP dan KKB sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten/ Kota, meliputi: 1. menyusun rencana yang lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(3); 2. berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan KKB; 3. menaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan KKB yang telah ditetapkan; 4. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang pada KKOP dan KKB.

Pasal 28

(1)

Pelaksanaan kewajiban masyarakat, Penyelenggara Bandar Udara, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor keselamatan penerbangan, keselamatan masyarakat, daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Sanksi administrasi dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan KKB berupa pencabutan ijin dan pembongkaran bangunan dan/atau benda tumbuh.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

(1)

Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP dan KKB agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP dan KKB;

meminta keterangan atau barang bukti, dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP dan KKB;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP dan KKB;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP dan KKB;

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP dan KKB;

memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kebandarudaraan khususnya KKOP dan KKB.

(3)

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik, Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1)

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat(3), Pasal 9 ayat(4), Pasal 10 ayat(3), Pasal 11 ayat(3), Pasal 12 ayat(3), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat(3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Ketentuan penggunaan ruang KKOP dan KKB ini digunakan sebagai pedoman bagi:

perumusan kebijakan pokok penggunaan ruang di wilayah Kabupaten/Kota sekitar Bandar Udara secara adil dan merata;

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, penataan ruang pada KKOP dan KKB;

pengarahan kepada pemerintah dalam menetapkan penggunaan lahan sekitar KKOP dan KKB;

acuan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 33

(1)

Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami dalam KKOP, sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini antara lain gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang(obstacle) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.

(2)

Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dalam KKB tingkat 1 dan tingkat 2 dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah, daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penataan ruang pada KKOP dan KKB sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 9 Juni 2008
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
ttd
CORNELIS
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 10 Juni 2008
Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat
ttd
SYAKIRMAN

Penjelasan Umum

I. PENJELASAN UMUM
Transportasi udara mempunyai peranan yang penting dalam mendukung pembangunan sektor ekonomi dan pariwisata. Penyelenggaraan transportasi udara yang selamat, aman, lancar dan efisien perlu ditunjang oleh sub sistem airline dengan berbagai aspeknya, sub sistem bandar udara dengan berbagai sarana dan prasarananya dan sub sistem keselamatan penerbangan dengan pengelolaan ruang udara yang bebas dari segala gangguan dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan standar internasional.

Bandar Udara Supadio Pontianak sebagai salah satu sub sistem transportasi udara harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan di sekitar bandar udara. Oleh karena itu Bandar Udara Supadio Pontianak harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan secara internasional. Salah satu persyaratan teknis dimaksud adalah kawasan di sekitar bandar udara harus bebas dari penghalang tetap maupun bergerak.

Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keselamatan masyarakat khususnya yang tinggal dan atau beraktivitas di sekitar Bandar Udara Supadio Pontianak telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara Supadio Pontianak.

Pengoperasian bandar udara di sisi lain memberikan dampak kebisingan bagi masyarakat yang berada di sekitar bandar udara. Karena itu dalam rangka keselamatan masyarakat terhadap bahaya suara mesin pesawat yang dapat mengganggu pendengaran maka ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 16 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Supadio Pontianak sehingga masyarakat mengetahui daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat gangguan terkecil dan terbesar akibat operasi pesawat udara pada siang dan malam hari dan diharapkan dapat menghindarinya atau melakukan pengamanan terhadap bahaya tersebut.

Untuk mencapai tujuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan masyarakat di sekitar bandar udara tersebut di atas perlu pengaturan dalam rangka pengendalian terhadap benda-benda tumbuh, pendirian bangunan dan berbagai aktivitas yang menggunakan ruang udara dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 Ayat(1) : Batas-batas KKOP ditentukan berdasarkan persyaratan permukaan batas penghalang untuk landas pacu dengan Pendekatan Presisi Kategori I Nomor kode 4 sesuai Annex 14 ICAO Konvensi Chicago Tahun 1944 dan dinyatakan dalam Sistem Koordinat Bandar Udara yang posisinya ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai berikut: a. Titik referensi bandar udara terletak pada koordinat geografis 00º 08' 52,632" LS 109º 24' 14,628" BT b. Titik referensi sistem koordinat bandar udara(perpotongan sumbu X dan sumbu Y) terletak pada ujung landas pacu 15 Eksisting dan Pengembangan dengan koordinat geografis 00º 08' 31,084" LS 109º 24' 14,628" BT atau koordinat bandar udara: X=+ 20.000 m Y=+ 20.000 m sumbu X berhimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah 147º 17' 23,5" geografis, sumbu Y melalui ujung landas pacu 15 eksisting dan Pengembangan dan tegak lurus pada sumbu X. Ayat(2) : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 Ayat(1) : Cukup jelas. Ayat(2) : Fasilitas pokok bandar udara meliputi: a. fasilitas sisi udara(airside facility), antara lain: 1) landasan pacu; 2) penghubung landasan pacu(taxiway); 3) tempat parkir pesawat udara(apron); 4) runway strip; 5) fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran( PKP – PK) 6) marka dan rambu. b. fasilitas sisi darat(landslife facility), antara lain: 1) bangunan terminal penumpang; 2) bangunan terminal kargo; 3) bangunan operasi; 4) menara pengawas lalu lintas udara( ATC tower); 5) bangunan VIP; 6) bangunan meteorologi; 7) bangunan SAR; 8) jalan masuk(acces road); 9) depo pengisian bahan bakar pesawat udara; 10) bangunan administrasi/perkantoran; 11) marka dan rambu. c. fasilitas navigasi penerbangan, antara lain: 1) Non Directional Beacon(NDB); 2) Doppler VHF Omni Range(DVOR); 3) Distance Measuring Equipment(DME); 4) Runway Visual Range(RVR); 5) Instrument Landing System(ILS); 6) Radio Detection and Ranging(RADAR); 7) Very High Frequency – Direction Finder(VHF-DF); 8) Differential Global Positioning System(DGPS); 9) Automatic Dependent Surveillance(ADS); 10) Satelite Navigation System; 11) Aerodrome Surface Detection Equipment; 12) Very High Frequency Omnidirectional Range. d. fasilitas alat bantu pendaratan visual antara lain: 1) marka dan rambu; 2) runway lighting; 3) taxiway lighting; 4) threshold lighting; 5) runway end lighting; 6) apron lighting; 7) Precision Approach Path Indicator(PAPI)/Visual Approach Slope Indicator(VASI); 8) Rotating beacon; 9) Apron area flood/apron flood light; 10) Approach Lighting System; 11) Indicator and Signalling Device; 12) Circling Guidance Light; 13) Sequence Flashing Light; 14) Runway Lead in Lighting System; 15) Runway Guard Light; 16) Road Holding Position Light; 17) Aircraft Docking Guidance System. e. fasilitas komunikasi penerbangan antara lain: 1) komunikasi antar stasiun penerbangan(Aeronautical Fixed Service/AFS): a) Very High Frequency(VHF) Air Ground Communication; b) Automatic Message Switching Center(AMSC); c) Aeronautical Fixed Telecommunication Network(TELEX/AFTN); d) High Frequency – Single Side Band(HF–SSB); e) Direct Speech; f) Teleprinter. 2) peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan(Aeronautical Mobile Service/AMS): a) High Frequency Air Ground Communication; b) Very High Frequency Air Ground Communication; c) Voice Switching Communication System; d) Controller Pilot Data Link Communication; e) Very High Frequency Digital Link; f) Integrated Remote Control and Monitoring System; g) Aerodrome Terminal Information System. 3) tranmisi: a) radio link; b) VSAT. Fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi antara lain: a. penginapan/hotel; b. penyediaan toko dan restoran; c. fasilitas penempatan kendaraan bermotor; d. fasilitas perawatan pada umumnya(antara lain perawatan gedung/perkantoran, peralatan operasional); e. fasilitas pergudangan; f. fasilitas perbengkelan pesawat udara; g. fasilitas hanggar; h. fasilitas pengelolaan limbah; i. fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.
Pasal 8 Huruf a : Cukup jelas. Huruf b : Cukup jelas. Huruf c : Batas-batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh untuk kawasan ditetapkan atas dasar: 1) persyaratan Permukaan Batas Penghalang untuk Landas Pacu Instrumen Pendekatan Presisi Kategori I dan Nomor Kode 4; 2) ketinggian semua titik ditentukan terhadap ketinggian ambang landas pacu 15 Eksisting dan Pengembangan sebagai titik referensi sistem ketinggian bandar udara yaitu titik 0,00 m yang ketinggiannya+ 2,52 m di atas permukaan air laut rata-rata (MSL);
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 Ayat(1) : Alat Bantu Navigasi Penerbangan yang tersedia dalam penyelenggaraan operasi penerbangan di Bandar Udara Supadio Pontianak terdiri dari: a. Non Directional Beacon(NDB); b. Doppler Very High Frequency Omni Range(DVOR)/Distance Measuring Equipment(DME); c. Instrument Landing System(ILS) yang terdiri dari Localizer, Glide Path, Outer Marker dan Middle Marker; d. Radar; e. Approach Lighting System. Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan tersebut ditentukan sebagai berikut: a. Non Directional Beacon(NDB) terletak pada koordinat geografis: 00º 08' 33,078" LS 109º 24' 18,072" BT b. Very High Omni Range(VOR)/Distance Measuring Equipment(DME) terletak pada koordinat geografis: 00º 04' 44,790" LS 109º 22' 29,724" BT c. Instrument Landing System(ILS) 1) Localizer terletak pada koordinat geografis 00º 09' 44,040" LS 109º 24' 30,810" BT dengan ukuran nominal 600 m x 220 m 2) Glide Path terletak pada koordinat geografis 00º 08' 36,546" LS 109º 24' 07,524" BT dengan ukuran nominal 600 m x 200 m 3) Middle Marker terletak pada koordinat geografis 00º 08' 0,240" LS 109º 23' 48,798" BT dengan ukuran nominal 10 m x 10 m 4) Outer Marker terletak pada koordinat geografis 00º 04 ' 40,482" LS 109º 22 ' 29,676" BT dengan ukuran nominal 10 m x 10 m d. Radar terletak pada koordinat geografis 00º 07' 53,310" LS 109º 24' 33,438" BT dengan ukuran nominal 100 m x 100 m e. Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1.000 m x 60 m dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri Approach Light sebesar 120 m dari as landas pacu harus rata serta bebas benda tumbuh.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Kajian teknis antara lain menyangkut batas-batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh pada KKOP.
Pasal 21 : Peran serta masyarakat antara lain melaporkan kepada aparat berwenang apabila menjumpai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.

Memuat konsolidasi…

Contact Info

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2008

Abstrak Peraturan

Peraturan Terkait

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

BAB III

RUANG LINGKUP

BAB IV

KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP

BAB V

KRITERIA DAN PENGGUNAAN KAWASAN KEBISINGAN

BAB VI

PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP DAN KKB

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

BAB X

KETENTUAN PIDANA

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Penjelasan Umum

Paper Terkait

Berita Terkait

Syarat dan Ketentuan