Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2010

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:14
Tahun
:2010
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/217848/perda-prov-jawa-barat-no-14-tahun-2010
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur dan bangunan gedung sebagai sarana pembangunan sektor riil, mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, mendukung pengembangan wilayah, menjamin ketersediaan air bersih di daerah rawan air, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta meningkatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan alokasi anggaran yang relatif besar sehingga pembangunan fisik dan pembiayaannya membutuhkan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Gedung yang Didanai Melalui Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
12.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22.
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
23.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
25.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
26.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
27.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
28.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
29.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
30.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
31.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN GEDUNG YANG DIDANAI MELALUI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.
Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1(satu) tahun.
8.
Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Gedung adalah program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang didanai melalui pembangunan tahun jamak.
9.
Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
10.
Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi pembangunan baru, perawatan berupa rehabilitasi, renovasi, restorasi serta pekerjaan lanjutan gedung.
Penjelasan Pasal:
Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
BAB II
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN BESARAN BIAYA
Pasal 2
Program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang dibiayai melalui pembiayaan tahun jamak, meliputi 7(tujuh) kegiatan dengan besaran biaya sebesar Rp. 727.310.000.000,-(tujuh ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah), meliputi:
a.
Peningkatan Jalan Ruas Bandung-Pangalengan-Rancabuaya sepanjang 31,353 Km lebar 6 M, dengan alokasi sebesar Rp. 200.000.000.000,-(dua ratus miliar rupiah);
Penjelasan: Yang dimaksud Peningkatan Jalan Ruas Bandung-Pangalengan-Rancabuaya, antara lain meliputi pembangunan jembatan, relokasi serta pelurusan jalan di beberapa lokasi.
b.
Peningkatan Jalan Ruas Cikajang-Pameungpeuk sepanjang 24,904 Km lebar 6 M, dengan alokasi sebesar Rp. 76.200.000.000,-(tujuh puluh enam miliar dua ratus juta rupiah);
Penjelasan: Yang dimaksud Peningkatan Jalan Ruas Cikajang-Pameungpeuk, antara lain meliputi pembangunan jembatan, relokasi serta pelurusan jalan di beberapa lokasi.
c.
Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Sukabumi sepanjang 6,9 Km lebar 2x3,5 M, dengan alokasi sebesar Rp. 102.000.000.000,-(seratus dua miliar rupiah);
Penjelasan: Cukup jelas
d.
Pembangunan Bendung Waru di Kabupaten Karawang, dengan alokasi sebesar Rp. 17.610.000.000,-(tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
Penjelasan: Cukup jelas
e.
Pembangunan Bendung Suplesi Leuwikadu di Kabupaten Sukabumi, dengan alokasi sebesar Rp. 6.500.000.000,-(enam miliar lima ratus juta rupiah);
Penjelasan: Cukup jelas
f.
Pembangunan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu(SPOrT) Arcamanik Jabar, sebesar Rp. 175.000.000.000,-(seratus tujuh puluh lima miliar rupiah, meliputi:
Penjelasan: Cukup jelas
1.
Pembangunan GOR Gymnasium(2 lantai);
2.
Pembangunan Tribune dan Area Lapangan Volley Pasir;
3.
Pembangunan Graha Laga Tangkas(2 lantai);
4.
Pembangunan Padepokan Pencak Silat;
5.
Pembangunan Tribune dan Area Sepak Bola, Atletik dan Panahan (2 lantai);
6.
Pembangunan Tribune dan Area Soft Ball dan Base Ball(2 lantai);
7.
Pembangunan infrastruktur penunjang, meliputi Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda, Gerbang Kawasan dan Pagar Keliling;
g.
Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi sebesar Rp 100.000.000.000,-(seratus miliar rupiah); dan
Penjelasan: Yang dimaksud Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah pembangunan gedung DPRD baru(4 lantai).
h.
Penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah rawan air skala Provinsi di wilayah Pantura, dengan alokasi sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah).
Penjelasan: Penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah rawan air skala Provinsi di wilayah Pantura, sesuai kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Lampiran D angka IV huruf butir 4.
BAB III
PENDANAAN
Pasal 3
(1)
Pendanaan program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bersumber dari APBD.
Penjelasan: Cukup jelas
(2)
Pengalokasian dana setiap tahun anggaran untuk pembiayaan program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
Penjelasan: Cukup jelas
(3)
Tahapan pembiayaan setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepadan dengan tahapan pekerjaan, dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 25%(dua puluh lima persen) dari nilai pekerjaan.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan "sepadan" dalam ketentuan ini, yaitu besaran pembiayaan yang dialokasikan setiap tahun harus sesuai dengan tahapan rencana pekerjaan secara proporsional.
(4)
Pendanaan program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung, dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa anggaran tahun jamak.
Penjelasan: Cukup jelas
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Agustus 2010
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd
AHMAD HERYAWAN
Diundangkan di Bandung pada tanggal 23 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
ttd
LEX LAKSAMANA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 14 SERI E
Penjelasan Umum
Kondisi infrastruktur di Jawa Barat pada saat ini masih ditandai dengan rendahnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan. Sebagai dampak dari hal tersebut, infrastruktur yang tersedia belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam rangka mendukung kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air masih belum memadai sehingga belum dapat memenuhi penyediaan air untuk berbagai kebutuhan, baik pertanian, rumah tangga, perkotaan maupun industri, terutama pada musim kering yang cenderung makin panjang di beberapa wilayah, sehingga terjadi krisis air.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi wilayah, banyak daerah telah mengalami defisit air permukaan, sedangkan di sisi lain konversi lahan pertanian telah mendorong perubahan fungsi prasarana irigasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pengendalian.

Krisis ekonomi berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur, terutama sarana transportasi, kendala dalam pelaksanaan pembangunan, terutama yang terkait dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, rendahnya aksesibilitas pembangunan sarana dan prasarana transportasi di beberapa wilayah terpencil, belum terpadunya pembangunan transportasi, serta masih rendahnya peranserta swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi.

Dalam rangka pencapaian "Misi mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing" sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pembangunan bidang olahraga di Jawa Barat serta meningkatkan peran DPRD. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya sarana dan prasarana yang representatif yang pembangunannya dibiayai melalui pembiayaan tahun jamak.

Adanya infrastruktur dan bangunan gedung yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah.

Penyediaan infrastruktur yang memadai, memerlukan dana yang relatif besar, sehingga pembangunan fisik dan pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1(satu) tahun anggaran. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Berkenaan dengan itu, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, yang dimaksudkan untuk:
a. Memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
b. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
c. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
d. Memberikan kepastian mengenai sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat(1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, program/kegiatan infrastruktur dan bangunan gedung yang dibiayai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.