Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2011

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:11
Tahun
:2011
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/212887/perda-prov-jawa-barat-no-11-tahun-2011
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa masyarakat Jawa Barat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya silih asah, silih asih, silih asuh, yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah repeh rapih, tata tentrem kerta raharja;
b.
bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan secara bersih, terbuka, dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas secara konsisten dan berkesinambungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik, aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik, membuka ruang publik agar dapat menjalankan fungsi kontrol sosial, serta meningkatkan pertanggungjawaban kinerja Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
13.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
22.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
23.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
24.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
25.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
26.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
27.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);
28.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
29.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 73);
30.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
4.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8.
Transparansi adalah akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
9.
Partisipasi adalah hak setiap orang untuk berperanserta mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
10.
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
12.
Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara Pelayanan Publik kepada masyarakat dan sebaliknya, dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
13.
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
14.
Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan publik antara Penerima layanan dengan Penyelenggara Pelayanan Publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
15.
Komisi Informasi Daerah adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, serta menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi.
16.
Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum dan/atau badan publik.
17.
Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
18.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
19.
Hari adalah hari kerja.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 2
Tujuan pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:
a.
mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan responsif;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
mengembangkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbuka, aspiratif, partisipatif, akomodatif, kolaboratif dan bertanggungjawab;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
mewujudkan sinergi kemitraan antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat untuk membangun sistem Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
meningkatkan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
mewujudkan komunikasi yang sinergis dan harmonis antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Sasaran transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:
a.
terwujudnya Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
terwujudnya Pemerintahan Daerah yang terbuka, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
terbukanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan secara transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
tersedianya mekanisme penanganan keluhan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan ketaatan masyarakat dalam melakukan partisipasi yang bertanggungjawab; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
meningkatnya kepercayaan publik kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
(1)
Ruang lingkup pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
a.
aksesibilitas transparansi informasi publik;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
aksesibilitas partisipasi masyarakat melalui ruang publik; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
aksesibilitas terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan:
a.
ketentuan peraturan perundang-undangan;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
pakta integritas yang berisi komitmen Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menerapkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
aparatur yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
sarana dan prasarana yang memadai;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
budaya birokrasi yang melayani, komunikatif, transformatif dan bertanggungjawab;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
budaya politik DPRD yang koordinatif, aspiratif dan responsif; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara sistematik, menyeluruh, merata dan berkesinambungan, meliputi materi yang menunjang terwujudnya Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan DPRD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
TRANSPARANSI
Pasal 5
(1)
Transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas informasi publik.
(2)
Aksesibilitas informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.
penyediaan, pemberian dan penerbitan informasi publik, dengan cara:
Penjelasan: Cukup jelas.
1.
mendayagunakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
2.
memanfaatkan media komunikasi dan jejaring yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan untuk menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan, rencana dan program Pemerintahan Daerah; dan
3.
menyediakan pedoman mengenai tata cara pengaksesan informasi publik.
b.
pengembangan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, dengan cara:
Penjelasan: Cukup jelas.
1.
membuat basis data yang lengkap dan akurat;
2.
mendayagunakan pranata kearsipan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung secara memadai;
3.
melakukan kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga yang berkompeten dalam membangun sistem komunikasi dan informasi;
4.
menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan sistem informasi dan dokumentasi; dan
5.
mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 6
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap orang berhak:
a.
mengetahui, melihat dan memperoleh informasi publik;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan disertai alasan permohonan;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
menyebarluaskan informasi publik; dan/atau
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
mengajukan keberatan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
Setiap Pengguna informasi publik wajib:
a.
menggunakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
mencantumkan sumber informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 8
(1)
Penyelenggara Pemerintahan Daerah berhak:
a.
menolak memberikan informasi yang dikecualikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
menolak memberikan informasi publik yang tidak dapat diberikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
(3)
Informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
a.
informasi yang dapat membahayakan Daerah dan Negara;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
informasi yang berkaitan dengan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
informasi yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
(1)
Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib:
a.
menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
menyediakan informasi publik yang lengkap dan akurat.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Daerah harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
(3)
Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 10
(1)
Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyediakan informasi publik, meliputi:
a.
perencanaan, kebijakan, dan program Pemerintahan Daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
kegiatan dan kinerja Pemerintahan Daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
proses, penetapan, substansi, penggunaan dan pertanggungjawaban APBD;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
penggunaan APBN dalam pelaksanaan tugas pembantuan;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
kesepakatan dan komitmen kerjasama dan kemitraan, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
pengadaan barang dan jasa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Penjelasan: Cukup jelas.
h.
laporan keuangan;
Penjelasan: Cukup jelas.
i.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ);
Penjelasan: Cukup jelas.
j.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
Penjelasan: Cukup jelas.
k.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD); dan
Penjelasan: Cukup jelas.
l.
informasi publik lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Pemerintah Daerah menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
a.
pelayanan publik yang diinformasikan secara jelas dan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tepat;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
sosialisasi proses penyusunan kebijakan publik;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
penyebarluasan informasi publik yang genting dan mendesak, dengan cara pengumuman secara serta merta;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
pemenuhan hak publik atas informasi yang utuh, dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan secara tertulis; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
transparansi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan tata ruang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
DPRD menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat terbuka yaitu rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, serta rapat-rapat lainnya yang dinyatakan terbuka oleh Pimpinan Rapat.
(4)
Hasil-hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Risalah Rapat yang disampaikan kepada publik.
(5)
Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi, dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
(6)
Dalam rangka penyediaan informasi publik oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
(1)
Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah secara tertulis dan/atau tidak tertulis, dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
(2)
Penyelenggara Pemerintahan Daerah mencatat nama dan alamat Pemohon informasi publik dan subjek, dalam format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon informasi publik.
(3)
Penyelenggara Pemerintahan Daerah memberikan tanda bukti penerimaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
(4)
Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan pada saat penerimaan permohonan.
(5)
Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi publik.
(6)
Paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan informasi publik, Penyelenggara Pemerintahan Daerah menyampaikan pemberitahuan tertulis, yang berisikan:
a.
kewenangan penguasaan informasi yang dimohon;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
OPD/Unit Kerja/Instansi terkait yang menguasai informasi yang dimohon, dalam hal informasi publik yang dimohon tidak berada di bawah penguasaannya dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menerima permohonan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
penerimaan atau penolakan permohonan, disertai dengan alasan mengenai informasi yang dikecualikan;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
materi informasi yang akan diberikan, dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dan/atau informasi yang tidak dapat diberikan, maka informasi tersebut dihitamkan, dengan disertai alasan dan materinya; dan/atau
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
alat penyampaian dan format informasi publik yang akan diberikan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(7)
Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang waktu pengiriman pemberitahuan, dengan ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari berikutnya, disertai alasan secara tertulis.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
(1)
Gubernur menunjuk PPID pada setiap OPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat fungsional.
(3)
Untuk diangkat sebagai PPID, Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
mengetahui dan menguasai informasi publik yang ada pada instansinya;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
memiliki kemampuan untuk mengelola informasi publik; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
Tugas dan tanggungjawab PPID meliputi:
a.
penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
pengujian konsekuensi;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
(1)
Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID, berdasarkan alasan sebagai berikut:
a.
penolakan atas permohonan informasi publik;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
tidak disediakannya informasi publik secara berkala;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
tidak dipenuhinya permohonan informasi; dan/atau
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur pada Pasal 11 ayat (6) dan (7).
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan secara musyawarah oleh PPID dengan Pemohon informasi publik.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
(1)
Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1).
(2)
Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
(3)
Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh PPID.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 16
(1)
Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan melalui proses:
a.
mediasi; atau
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
ajudikasi nonlitigasi.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah, dengan cara mengundang pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah.
(3)
Dalam hal pihak yang bersengketa dapat menerima hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Komisi Informasi Daerah, maka sengketa informasi dinyatakan selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan Komisi Informasi Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 17
(1)
Dalam hal proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui proses ajudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b.
(2)
Proses ajudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a.
penetapan jadual penyelesaian sengketa;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
mengundang pihak yang bersengketa guna memberikan keterangan mengenai pokok sengketa;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
pelaksanaan dialog dengan pihak yang bersengketa;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
pengumpulan data dan fakta serta bukti-bukti pokok sengketa;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
mendengarkan keterangan saksi;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
pelaksanaan analisis terhadap data dan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
kesimpulan hasil proses penyelesaian sengketa; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
h.
penetapan putusan hasil penyelesaian sengketa.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Setiap tahapan proses penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, dituangkan dalam Berita Acara.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 18
Dalam hal Komisi Informasi Daerah tidak dapat menangani penyelesaian sengketa informasi publik yang menjadi kewenangannya, Komisi Informasi Daerah dapat meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 19
Hasil penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, 17 dan 18, dilaporkan oleh Komisi Informasi Daerah kepada Gubernur dan DPRD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
PARTISIPASI
Pasal 20
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara:
a.
langsung, yaitu dilakukan tanpa melalui lembaga perwakilan;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
bebas, yaitu dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
bertanggungjawab, yaitu tidak dilakukan untuk mencari keuntungan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 21
Dalam partisipasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat berhak:
a.
menyampaikan pendapat dan saran yang bertanggungjawab sesuai prosedur penyampaian aspirasi;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti dan menyampaikan pendapat dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai proses partisipasi; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
mendirikan organisasi kemasyarakatan untuk:
1.
memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya;
2.
melaksanakan berbagai bentuk kegiatan meliputi konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan, dan pelaksanaan pengawasan masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 22
Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib:
a.
mempertimbangkan masukan dari masyarakat; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
menyediakan ruang publik dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 23
Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
a.
penyampaian masukan mengenai kebijakan publik yang dilaksanakan melalui cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
membantu Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyebarluaskan kebijakan publik.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 24
(1)
Penyelenggara Pemerintahan Daerah menjamin partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 yang dilaksanakan secara proporsional dan bertanggungjawab, melalui:
a.
penyediaan media teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan usul, saran, masukan, dan pertimbangan baik secara tertulis maupun lisan;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
rapat dengar pendapat umum;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
konsultasi publik;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
musyawarah;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
reses DPRD; dan/atau
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
media lainnya yang dapat dihadiri oleh masyarakat.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
a.
pembentukan Peraturan Daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
perencanaan pembangunan Daerah;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
perencanaan tata ruang wilayah;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
penyusunan APBD; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
penyelenggaraan pelayanan publik.
Penjelasan: Cukup jelas.
(3)
Penyelenggara Pemerintahan Daerah memberikan informasi mengenai hasil partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 25
(1)
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut:
a.
Penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya, memberikan informasi kepada masyarakat sebelum merumuskan dan menetapkan kebijakan publik yang mengikat, membebani, memberikan kewajiban dan/atau membatasi kebebasan masyarakat, serta berdampak luas pada kepentingan umum;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
masyarakat menyampaikan usulan dan masukan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
Penyelenggara Pemerintahan Daerah mengadakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) untuk menerima usulan dan masukan dari masyarakat;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
Penyelenggara Pemerintahan Daerah menanggapi usulan dan masukan dari masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
sosialisasi kebijakan publik yang telah mendapatkan usulan dan masukan dari masyarakat.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyusun standar operasional prosedur, yang paling sedikit memuat:
a.
pengumuman perumusan dan penetapan kebijakan publik kepada masyarakat, kecuali informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1);
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
penyampaian jadual, agenda perumusan, penetapan kebijakan publik, prosedur dan media penyampaian aspirasi;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
waktu dan mekanisme tanggapan masyarakat;
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
waktu penyampaian aspirasi masyarakat;
Penjelasan: Cukup jelas.
e.
waktu perumusan tanggapan masyarakat;
Penjelasan: Cukup jelas.
f.
penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang memberikan pendapat atau aspirasi;
Penjelasan: Cukup jelas.
g.
kesempatan pengajuan keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan;
Penjelasan: Cukup jelas.
h.
kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukan pelibatan masyarakat;
Penjelasan: Cukup jelas.
i.
pembahasan kebijakan publik di DPRD;
Penjelasan: Cukup jelas.
j.
pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan di DPRD;
Penjelasan: Cukup jelas.
k.
penetapan kebijakan publik; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
l.
sosialisasi kebijakan publik.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 26
(1)
Dalam hal substansi partisipasi masyarakat tidak proporsional dan bertanggungjawab, maka partisipasi masyarakat tersebut tidak diakomodasikan dalam penetapan kebijakan publik.
(2)
Pemerintahan Daerah wajib menyampaikan alasan tidak diterimanya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan tegas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 27
(1)
Hasil partisipasi masyarakat wajib didokumentasikan dan dikelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
(2)
Khusus untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hasil partisipasi masyarakat dituangkan dalam bentuk risalah rapat, yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 28
(1)
Masyarakat dapat mengajukan keberatan atas tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi.
(3)
Pemerintah Daerah dan/atau DPRD wajib menyampaikan secara lisan atau tertulis, mengenai alasan tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat keberatan, Pemerintah Daerah dan/atau DPRD wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan kepada pihak yang mengajukan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
AKUNTABILITAS
Pasal 29
(1)
Bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
a.
akuntabilitas internal; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
akuntabilitas eksternal.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Akuntabilitas internal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada Pimpinan.
(3)
Akuntabilitas eksternal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melekat pada Pemerintahan Daerah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 30
Indikator akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
a.
kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar operasional prosedur;
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
pendayagunaan sumberdaya yang efektif dan efisien; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
d.
dilaksanakannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 31
(1)
Masyarakat berhak untuk mengajukan pengaduan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(3)
Masyarakat yang mengajukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan perlindungan sebagai pelapor.
(4)
Pemerintahan Daerah wajib menanggapi pengaduan masyarakat.
(5)
Pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan mencantumkan identitas yang jelas dan bukti-bukti dan/atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan.
(6)
Tanggapan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan batas waktu paling lambat 14 (empat) belas hari sejak diterimanya surat pengaduan.
(7)
Tanggapan atas pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, wajib diinformasikan kepada masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 32
(1)
Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyusun standar operasional prosedur penyelesaian pengaduan, yang paling kurang memuat:
a.
proses penyelesaian pengaduan masyarakat;
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
c.
mekanisme penyelesaian pengaduan.
Penjelasan: Cukup jelas.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan DPRD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
PENGAWASAN MASYARAKAT
Pasal 33
Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk:
a.
memastikan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah telah transparan, partisipatif dan akuntabel; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
mencegah pelanggaran ketentuan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 34
(1)
Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)
Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
a.
pengujian dan verifikasi terhadap implementasi kebijakan publik, program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sesuai standar operasional prosedur; dan
Penjelasan: Cukup jelas.
b.
penyampaian saran, usul, masukan, pertimbangan dan/atau pendapat untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Penjelasan: Cukup jelas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 35
(1)
Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada OPD yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)
Penilaian terhadap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
(3)
Hasil penilaian Tim Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD, sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
(4)
Kriteria penilaian transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 36
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melanggar ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 37
Pembiayaan yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 40
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 20 September 2011
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd
AHMAD HERYAWAN
Diundangkan di Bandung pada tanggal 21 September 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
ttd
LEX LAKSAMANA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI E
Penjelasan Umum
Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, terbuka, dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas secara konsisten dan berkesinambungan. Peraturan Daerah ini mengatur tentang aksesibilitas transparansi informasi publik, aksesibilitas partisipasi masyarakat melalui ruang publik, dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.