Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2010

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:11
Tahun
:2010
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/217844/perda-prov-jawa-barat-no-11-tahun-2010
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas bagi penduduk miskin, peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan, serta peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di Daerah;
b.
bahwa untuk mengimplementasikan pembangunan kesehatan, perlu pedoman, bentuk dan cara penyelenggaraan kesehatan melalui upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan guna meningkatkan sumberdaya manusia dan daya saing untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
c.
bahwa pembangunan kesehatan secara menyeluruh diselenggarakan berdasarkan kondisi lokal yang umum dan spesifik, sesuai dengan determinan sosial budaya, dengan tata kelola yang efektif dan produktif, dengan melibatkan seluruh komponen yang bertanggungjawab terhadap terselenggaranya kesehatan dalam Sistem Kesehatan Provinsi;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
6.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
7.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
15.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
24.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
26.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
27.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
28.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
29.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
30.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);
31.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
32.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
33.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
34.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
35.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5.
Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
6.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
8.
Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk korporasi.
9.
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
10.
Sumberdaya Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
11.
Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika.
12.
Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
13.
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
15.
Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
16.
Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian(galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
17.
Teknologi Kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
18.
Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
19.
Pelayanan Kesehatan Promotif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
20.
Pelayanan Kesehatan Preventif adalah kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
21.
Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
22.
Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
23.
Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan, sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
24.
Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya memfasilitasi proses pembelajaran sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi, mendapat kesempatan dalam mengemukakan pendapat, serta terlibat dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah kesehatan yang dialami atau terjadi pada individu, kelompok dan masyarakat di wilayahnya.
25.
Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas pengelolaan suatu kasus penyakit ataupun masalah kesehatan secara timbal balik, yang dapat dilakukan secara vertikal, atau secara horizontal.
26.
Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan.
27.
Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medis berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan pengetahuan tentang penyakit.
28.
Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah rujukan sarana, tenaga, ilmu pengetahuan dan teknologi serta operasional.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
ASAS PENYELENGGARAAN KESEHATAN
Pasal 2
Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas:
a.
perikemanusiaan;
b.
keseimbangan;
c.
manfaat;
d.
perlindungan;
e.
penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f.
keadilan;
g.
gender dan nondiskriminatif; dan
h.
norma-norma agama, pemberdayaan dan kemandirian, hukum, etika dan budaya Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3
Penyelenggaraan kesehatan dimaksudkan sebagai dasar kebijakan pembangunan kesehatan di Daerah untuk dijadikan pedoman bentuk dan cara penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan di bidang kesehatan guna meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
Tujuan penyelenggaraan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing secara sosial dan ekonomis.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
Sasaran penyelenggaraan kesehatan adalah:
a.
terlaksananya Sistem Kesehatan Provinsi yang efektif, efisien, produktif, objektif, transparan, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan dan relevan, sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan;
b.
terlaksananya tatakelola penyelenggaraan kesehatan yang bermutu mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian terhadap penyelenggaraan kesehatan;
c.
terlaksananya tatalaksana penyelenggaraan kesehatan yang bermutu dalam pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat;
d.
terdistribusikannya tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab kesehatan secara proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan kesehatan yaitu swasta, masyarakat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.
terlaksananya upaya-upaya peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan berkontribusi dalam pembangunan kesehatan;
f.
terpenuhinya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan kesehatan; dan
g.
terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam mekanisme penyelenggaraan kesehatan di Daerah, yang terintegrasi dengan penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten/Kota.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
TANGGUNGJAWAB
Pasal 6
(1)
Penyelenggaraan kesehatan merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.
(2)
Pemerintah Daerah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat di Daerah.
(3)
Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
a.
penyediaan lingkungan yang sehat dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
b.
ketersediaan sumberdaya di bidang kesehatan di Daerah;
c.
ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan;
d.
ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan Daerah yang bermutu, aman dan terjangkau;
e.
memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya kesehatan di Daerah; dan
f.
pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
KEWENANGAN
Pasal 7
(1)
Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan kesehatan berdasarkan urusan wajib Pemerintah Daerah.
(2)
Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.
penyelenggaraan survailans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi;
b.
penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi;
c.
penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi;
d.
pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi;
e.
penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi;
f.
penyelenggaraan survailans gizi buruk skala provinsi;
g.
pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi;
h.
bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi;
i.
pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu;
j.
bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi;
k.
registrasi, akreditasi, dan sertifikasi sarana kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
l.
pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah;
m.
pemberian izin sarana kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah Kelas B, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara;
n.
pengelolaan/penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi;
o.
bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
p.
penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar Kabupaten/Kota skala provinsi;
q.
pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi;
r.
pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi;
s.
registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
t.
pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing;
u.
penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi;
v.
sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas II;
w.
pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, pedagang besar farmasi, dan pedagang besar alat kesehatan;
x.
pemberian izin pedagang besar farmasi cabang dan industri kecil obat tradisional;
y.
penyelenggaraan promosi kesehatan skala provinsi;
z.
bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan;
aa.
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi;
bb.
pengelolaan survei kesehatan daerah skala provinsi;
cc.
pemantauan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan skala provinsi;
dd.
penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala provinsi;
ee.
pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan skala provinsi;
ff.
pengelolaan sistem informasi kesehatan skala provinsi;
gg.
pengelolaan survei kesehatan daerah skala provinsi; dan
hh.
pemantauan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan skala provinsi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
RUANG LINGKUP
Pasal 8
Ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan meliputi:
a.
Sistem Kesehatan Provinsi, terdiri atas:
1.
upaya kesehatan;
2.
pembiayaan kesehatan;
3.
sumberdaya kesehatan;
4.
sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;
5.
manajemen dan informasi kesehatan;
6.
pemberdayaan masyarakat;
7.
regulasi kesehatan;
8.
ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengembangan kesehatan; dan
9.
kerjasama dan kemitraan.
b.
strategi penyelenggaraan kesehatan, terdiri atas;
1.
hak dan kewajiban masyarakat;
2.
peran serta masyarakat dan dunia usaha;
3.
koordinasi penyelenggaraan kesehatan;
4.
kesehatan lingkungan; dan
5.
kesehatan jiwa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
SISTEM KESEHATAN PROVINSI (SKP)
Bagian Kesatu Umum
Pasal 9
(1)
Pemantapan dan upaya akselerasi pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui Sistem Kesehatan Provinsi (SKP), yang merupakan bagian dari strategi pembangunan Daerah disesuaikan dengan karakteristik, kondisi, situasi, masalah dan potensi Daerah.
(2)
Isi beserta uraian SKP tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Upaya Kesehatan
Pasal 10
Untuk keberhasilan penyelenggaraan kesehatan, dilakukan upaya:
a.
optimalisasi peran Pemerintah Daerah yang diintegrasikan dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan kesehatan, yang meliputi perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma, agama, sosial budaya, kearifan lokal, moral, dan etika profesi;
b.
optimalisasi peranserta masyarakat dan dunia usaha/industri dalam penyelenggaraan kesehatan yang terpadu; dan
c.
pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
(1)
Upaya kesehatan diselenggarakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
(2)
Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
(3)
Pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, yang meliputi:
a.
pelayanan kesehatan tingkat pertama;
b.
pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
c.
pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
(4)
Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan fasilitas yang memberikan kemudahan kepada kaum penyandang cacat dan usia lanjut.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
Upaya kesehatan dilaksanakan dalam tingkatan upaya sesuai dengan kebutuhan medis dan kesehatan melalui sistem rujukan secara berjenjang, meliputi:
a.
upaya kesehatan primer, merupakan upaya kesehatan dasar yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, yang diarahkan pada kegiatan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif;
b.
upaya kesehatan sekunder, merupakan upaya kesehatan rujukan spesialistik, terdiri dari pelayanan kesehatan rujukan perorangan, masyarakat dan upaya kesehatan penunjang, sebagai pusat rujukan skala kabupaten/kota; dan
c.
upaya kesehatan tersier, merupakan upaya kesehatan rujukan sub-spesialistik, yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan tersier, masyarakat dan upaya kesehatan penunjang, sebagai pusat rujukan skala regional dan skala provinsi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
(1)
Upaya kesehatan dilaksanakan secara berkesinambungan, terpadu dan paripurna melalui sistem rujukan.
(2)
Rujukan upaya kesehatan melalui rujukan upaya kesehatan perorangan dan rujukan upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kesehatan.
(3)
Rujukan upaya kesehatan perorangan diselenggarakan menggunakan prinsip efektif dan efisien melalui pendekatan kewilayahan, dan diutamakan untuk kemudahan akses terhadap pelayanan medik dasar, spesialistik dan subspesialistik yang bermutu.
(4)
Rujukan upaya kesehatan masyarakat diselenggarakan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang timbul akibat kondisi sarana, tenaga, ilmu pengetahuan dan teknologi serta operasional yang tidak memadai dari penyelenggara upaya kesehatan masyarakat di puskesmas berjenjang ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas dan Kementerian Kesehatan atau unit kerja lain di berbagai tingkatan pemerintahan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
(1)
Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
a.
pelayanan kesehatan;
b.
peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
c.
peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
d.
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
e.
pelayanan kesehatan pada bencana;
f.
kesehatan reproduksi;
g.
kesehatan sekolah;
h.
kesehatan gigi dan mulut;
i.
penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
j.
kesehatan lingkungan;
k.
kesehatan kerja;
l.
kesehatan matra;
m.
pelayanan kesehatan tradisional;
n.
pelayanan darah;
o.
kesehatan olahraga dan kebugaran;
p.
pelayanan kesehatan tumbuh kembang anak dan berkebutuhan khusus;
q.
pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
r.
pengamanan makanan dan minuman;
s.
pengamanan zat adiktif; dan
t.
bedah mayat.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
(1)
Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
(2)
Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
a.
penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
b.
keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
c.
gangguan mental berat.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 16
(1)
Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
(2)
Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
a.
perintah undang-undang;
b.
perintah pengadilan;
c.
izin yang bersangkutan;
d.
kepentingan masyarakat; atau
e.
kepentingan yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 17
(1)
Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
(2)
Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
(3)
Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 18
(1)
Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas:
a.
pelayanan kesehatan masyarakat; dan
b.
pelayanan kesehatan perorangan.
(2)
Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
pelayanan kesehatan tingkat pertama;
b.
pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
c.
pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
(3)
Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.
(4)
Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melayani masyarakat secara non diskriminatif dan dilengkapi dengan fasilitas yang memberikan kemudahan kepada kaum penyandang cacat dan usia lanjut.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 19
(1)
Pemerintah Daerah wajib mengutamakan pengembangan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan di Daerah.
(2)
Pengembangan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketiga Pembiayaan Kesehatan
Pasal 20
(1)
Pemerintah Daerah mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Daerah.
(2)
Pembiayaan kesehatan di Daerah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta.
(3)
Penyediaan anggaran kesehatan dalam APBD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) di luar gaji pegawai berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik di Daerah yang besarannya paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam APBD.
(5)
Pembiayaan kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditujukan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan, berkeadilan, berdayaguna dan berhasilguna.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 21
(1)
Pemerintah Daerah melaksanakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan, penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pengaturan lebih lanjut mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 22
(1)
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya kesehatan kepada masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Keempat Sumberdaya Kesehatan
Pasal 23
(1)
Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan sumberdaya kesehatan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemangku kepentingan bidang kesehatan berhak memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pengadaan sumberdaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 24
(1)
Pemerintah Daerah menempatkan tenaga kesehatan strategis dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi.
(2)
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan tenaga kesehatan strategis tertentu pada keadaan tertentu.
(3)
Pembinaan tenaga kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan asosiasi profesi serta asosiasi fasilitas kesehatan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan strategis dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 25
(1)
Peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan, dan Dinas melaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu keluaran institusi pendidikan kesehatan serta melaksanakan akreditasi pelatihan tenaga kesehatan di Daerah.
(2)
Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
(4)
Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan sumberdaya kesehatan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Sektor kesehatan berhak memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pengadaan sumberdaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 26
(1)
Pemerintah Daerah mendayagunakan tenaga kesehatan skala provinsi sesuai dengan kebutuhan Daerah.
(2)
Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
a.
standar pelayanan minimal dan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat; dan
b.
jumlah sarana pelayanan kesehatan.
(3)
Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 27
(1)
Tenaga kesehatan asing yang akan bekerja di Daerah, harus mendapatkan izin dari Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
(2)
Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kelima Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
Pasal 28
(1)
Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan pengelolaan bufferstock obat, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perbekalan kesehatan, alat kesehatan, reagensia dan vaksin.
(2)
Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan penyediaan obat, alat kesehatan, makanan, reagensia dan vaksin yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
(3)
Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan obat-obat pelayanan rutin, obat khusus dan obat untuk bencana.
(4)
Pemerintah Daerah melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perdagangan farmasi, alat kesehatan dan makanan.
(5)
Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama-sama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Keenam Manajemen dan Informasi Kesehatan
Pasal 29
(1)
Pengelolaan kesehatan di Daerah mengacu pada SKP guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
(2)
Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan berjenjang antarsusunan pemerintahan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 30
(1)
Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
(2)
Setiap orang dan/atau lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat wajib memberikan laporan kepada Dinas dalam rangka pengembangan kebijakan pengendalian upaya kesehatan.
(3)
Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi kesehatan yang bersifat lintas sektor secara terpadu dan berjenjang antarsusunan pemerintahan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketujuh Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 31
(1)
Pemerintah Daerah mendorong terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan potensi sumberdaya serta kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup serta derajat kesehatan masyarakat, meliputi:
a.
promosi kesehatan;
b.
akses terhadap informasi kesehatan;
c.
akses terhadap sarana prasarana dan fasilitas umum yang menunjang proses pemeliharaan kesehatan, seperti pojok air susu ibu (ASI), sarana olahraga, jalan kaki, dan bersepeda;
d.
sistem kewaspadaan dini berbasis masyarakat;
e.
kesempatan dalam mengemukakan pendapat;
f.
pengambilan kebijakan;
g.
pemecahan masalah kesehatan; dan
h.
inisiatif, kreasi dan inovasi.
(2)
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat, swasta, dunia usaha, orang perseorangan, kelompok serta pemangku kepentingan bidang kesehatan yang berperan sebagai agen perubahan untuk penerapan perilaku hidup sehat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 32
Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup serta derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, dilaksanakan untuk:
a.
menumbuhkan dan mengembangkan potensi masyarakat;
b.
meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
c.
mengembangkan gotong-royong;
d.
bekerja bersama masyarakat;
e.
menggalang komunikasi informasi edukasi berbasis masyarakat; dan
f.
menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan bidang kesehatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 33
Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan harus memperhatikan prinsip-prinsip:
a.
berbasis masyarakat;
b.
pendidikan;
c.
pemecahan masalah kesehatan;
d.
kesempatan mengemukakan pendapat;
e.
musyawarah untuk mufakat;
f.
kemitraan;
g.
kemandirian; dan
h.
gotong-royong.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 34
(1)
Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan melalui:
a.
berbasis agama dan budaya masyarakat;
b.
penggerakan individu atau masyarakat;
c.
pengorganisasian;
d.
pengembangan;
e.
advokasi;
f.
kemitraan;
g.
peningkatan sumberdaya; dan
h.
pengawasan masyarakat.
(2)
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedelapan Regulasi Kesehatan
Pasal 35
(1)
Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat penerima pelayanan kesehatan serta kepastian hukum bagi pemberi pelayanan agar dapat tercapai mutu pelayanan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah menyusun regulasi kesehatan yang meliputi:
a.
registrasi;
b.
perizinan;
c.
rekomendasi;
d.
lisensi dan sertifikasi; dan
e.
akreditasi.
(2)
Regulasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan pedoman berupa harmonisasi norma, standar, prosedur dan kriteria serta jaminan kualitas dan arah kebijakan penyelenggaraan kesehatan di Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 36
(1)
Tenaga kesehatan wajib melakukan registrasi kepada Dinas.
(2)
Setiap orang yang akan mendirikan sarana kesehatan wajib melakukan registrasi kepada Dinas.
(3)
Tata cara pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 37
(1)
Setiap orang yang akan mendirikan sarana kesehatan meliputi Rumah Sakit Pemerintah Kelas B, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara, wajib memperoleh izin.
(2)
Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 38
(1)
Setiap orang yang akan memproses izin mendirikan sarana kesehatan tertentu dari Pemerintah, terlebih dahulu wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
(2)
Tenaga kesehatan asing yang akan memproses izin untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai profesinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), wajib meminta rekomendasi dari Dinas.
(3)
Tata cara permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 39
Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan sesuai dengan profesinya, wajib memiliki lisensi dan sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 40
Setiap tenaga kesehatan dan sarana kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kesembilan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Penelitian dan Pengembangan
Pasal 41
(1)
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Daerah di bidang kesehatan.
(2)
Dalam menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan atau institusi pendidikan dan/atau orang perseorangan.
(3)
Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kesepuluh Kerjasama dan Kemitraan
Pasal 42
(1)
Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
a.
Pemerintah;
b.
pemerintah provinsi lain;
c.
Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
d.
pihak luar negeri.
(3)
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
a.
bantuan pendanaan kesehatan;
b.
bantuan tenaga ahli;
c.
bantuan sarana dan prasarana;
d.
pendidikan dan pelatihan; dan
e.
kerjasama lain sesuai kesepakatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 43
(1)
Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.
penyediaan dana kesehatan;
b.
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.
penelitian dan pengembangan;
d.
peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kesehatan;
e.
sarana dan prasarana; dan
f.
kegiatan lain sesuai kesepakatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
STRATEGI PENYELENGGARAAN KESEHATAN
Pasal 44
Penyelenggaraan kesehatan dilakukan dengan strategi:
a.
pelaksanaan koordinasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sinergitas pembangunan kesehatan;
b.
peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kesehatan yang kondusif, efektif dan bermutu;
c.
peningkatan pemerataan dan perluasan akses pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan kesehatan;
d.
penggalian dan pemberdayaan seluruh potensi internal maupun eksternal guna menghasilkan penyelenggaraan kesehatan yang efektif dan produktif; dan
e.
peningkatan kinerja dan profesionalisme tenaga kesehatan serta institusi kesehatan melalui pemberian kesejahteraan dan penghargaan serta pengembangan kapasitas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu Hak
Pasal 45
Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam:
a.
memperoleh akses atas sumberdaya kesehatan;
b.
memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
c.
secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
d.
mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
e.
mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab;
f.
memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan; dan
g.
mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai kesehatan jiwa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Kewajiban
Pasal 46
Setiap orang berkewajiban:
a.
turut serta mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang layak, meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan;
b.
menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat secara mental dan spiritual, fisik, biologi serta sosial;
c.
berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang layak;
d.
menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggungjawabnya;
e.
turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.
menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 47
(1)
Masyarakat dan dunia usaha berperanserta dalam segala bentuk dan tahapan penyelenggaraan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang layak.
(2)
Peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, penyandang dana, pengawas, dan tenaga kesehatan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
KOORDINASI PENYELENGGARAAN KESEHATAN
Pasal 48
(1)
Penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur.
(2)
Penyelenggaran kesehatan yang dilakukan oleh OPD berkaitan dengan bidang kesehatan harus dikoordinasikan dengan Dinas.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
KESEHATAN LINGKUNGAN
Pasal 49
(1)
Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
(2)
Pemerintah Daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.
(3)
Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
(4)
Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:
a.
limbah cair;
b.
limbah padat;
c.
limbah gas;
d.
sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah;
e.
binatang pembawa penyakit;
f.
zat kimia yang berbahaya;
g.
kebisingan yang melebihi ambang batas;
h.
radiasi sinar pengion dan non pengion;
i.
air yang tercemar;
j.
udara yang tercemar; dan
k.
makanan yang terkontaminasi.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIII
KESEHATAN JIWA
Pasal 50
(1)
Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
(2)
Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upaya preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial.
(3)
Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
(4)
Pemerintah Daerah menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)
Pemerintah Daerah mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa keseluruhan, termasuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa.
(6)
Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 51
(1)
Penyelenggara kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27, 30, 36, 37, 38, 39 dan Pasal 40, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
pembatasan kegiatan penyelenggaraan kesehatan;
c.
pembekuan kegiatan penyelenggaraan kesehatan;
d.
ganti rugi dan/atau denda; dan
e.
pencabutan dan/atau pembatalan izin/rekomendasi.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XV
BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN DAERAH
Pasal 52
(1)
Untuk membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan, dibentuk Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah yang merupakan badan independen.
(2)
Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan unsur dari:
a.
pakar kesehatan;
b.
organisasi profesi kesehatan;
c.
asosiasi dinas kesehatan;
d.
asosiasi rumah sakit;
e.
perguruan tinggi;
f.
lembaga swadaya masyarakat;
g.
media massa; dan
h.
tokoh agama dan masyarakat.
(3)
Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
a.
menginventarisasi permasalahan melalui penelaahan terhadap berbagai informasi dan data yang relevan atau berpengaruh terhadap proses pembangunan kesehatan;
b.
memberi masukan kepada Pemerintah Daerah tentang sasaran pembangunan kesehatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
c.
menyusun strategi pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan kesehatan;
d.
memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi dan menggerakkan sumberdaya pembangunan kesehatan;
e.
melakukan advokasi tentang alokasi dan penggunaan dana dari semua sumber agar pemanfaatannya efektif, efisien, dan sesuai dengan strategi yang ditetapkan;
f.
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan; dan
g.
merumuskan dan mengusulkan tindakan korektif yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan organisasi dan pembiayaan Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 53
(1)
Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kesehatan di Daerah.
(2)
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3)
Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54
(1)
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kesehatan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.
(2)
Setiap tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan asing yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetapi belum melakukan registrasi dan/atau memiliki perizinan, rekomendasi, lisensi dan sertifikasi serta akreditasi, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 56
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 57
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Agustus 2010
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd
AHMAD HERYAWAN
Diundangkan di Bandung pada tanggal 23 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
ttd
LEX LAKSAMANA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 11 SERI E.
Penjelasan Umum
Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan pedoman, bentuk dan cara penyelenggaraan kesehatan melalui upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas bagi penduduk miskin, peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan, serta peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di Daerah.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.