Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2013

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:1
Tahun
:2013
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/23425/perda-prov-sulawesi-selatan-no-1-tahun-2013
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka kesinambungan dan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan pembiayaan yang cukup dan tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
b.
bahwa mengingat pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar sehingga diperlukan pinjaman daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pinjaman Daerah;
Mengingat
:
1.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 224);
19.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
20.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
21.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
10.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
11.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
14.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16.
Pusat Investasi Pemerintah adalah lembaga dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dibentuk sejak 2006 lalu sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan berbentuk badan layanan umum, dengan ruang lingkup investasi meliputi, investasi jangka panjang berupa pembelian surat berharga, saham, dan surat hutang, serta investasi langsung yang meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman.
17.
Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
18.
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
19.
Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
20.
Upfront fee adalah biaya yang wajib dibayarkan untuk pengelolaan rekening atas dana pinjaman yang akan ditarik.
21.
Administrasi fee adalah biaya yang wajib dibayarkan kepada notaris dalam mengelola perjanjian.
22.
Manajemen fee adalah biaya yang wajib dibayarkan kepada pemerintah sebagai biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP).
23.
Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Pinjaman Daerah menganut asas:
a.
Tertib anggaran.
b.
Efektif dan efisien.
c.
Transparansi.
d.
Akuntabilitas.
e.
Bertanggung jawab.
f.
Kehati-hatian.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 3
Tujuan Pinjaman Daerah untuk:
a.
Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
b.
Membiayai pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
Sasaran Pinjaman Daerah adalah:
a.
Memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
b.
Memberikan sumbangan bagi akselarasi perkembangan perekonomian daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
SUMBER DAN JENIS PINJAMAN DAERAH
Pasal 5
(1)
Pinjaman Daerah bersumber dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan.
(2)
Jenis Pinjaman Daerah adalah Pinjaman Jangka Panjang.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH
Pasal 6
Pinjaman Daerah hanya dapat dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
a.
Pemerintah Daerah tidak memiliki beban pinjaman daerah atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
b.
Jumlah sisa Pinjaman Daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75%(tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya.
c.
Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Debt Service Coverage Ratio(DSCR) atau kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang dipersyaratkan minimal 2,5(dua koma lima) kali dari jumlah proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik.
d.
Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.
e.
Defisit Anggaran tidak melebihi 6%(enam perseratus) dari pendapatan daerah.
f.
Mendapatkan opini "Wajar Dengan Pengecualian" atau "Wajar Tanpa Pengecualian" selama 3(tiga) tahun terakhir secara berturut-turut berdasarkan laporan Keuangan Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan.
g.
Membayar manajemen fee, Upfront fee dan Administrasi fee.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
Fee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g adalah sebagai berikut:
a.
Manajemen fee sebesar 0,50%(nol koma limapuluh perseratus) dari total pinjaman
b.
Upfront fee sebesar 0,50%(nol koma limapuluh perseratus) dari total pinjaman
c.
Administrasi fee sebesar 0,50%(nol koma limapuluh perseratus) dari total pinjaman
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
POKOK PINJAMAN, JANGKA WAKTU DAN BUNGA
Pasal 8
(1)
Pokok Pinjaman Daerah setinggi-tingginya sebesar Rp.500.000.000.000,-(lima ratus milyar rupiah).
(2)
Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), bersumber dari Pusat Investasi Pemerintah.
(3)
Pencairan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan/ transfer dari rekening induk dana investasi ke Rekening Kas Umum Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
Jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1), selama 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman tahap pertama.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 10
(1)
Bunga atas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) sebesar 7,75%(tujuh koma tujuhpuluh lima perseratus).
(2)
Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setiap 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal pencairan tahap pertama.
(3)
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan paling lambat setiap Tanggal 25(dua puluh lima).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
(1)
Pencairan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) dilakukan secara bertahap setelah perjanjian efektif.
(2)
Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut:
a.
Tahap I(uang muka) sebesar setinggi-tingginya 15%(lima belas perseratus) dari nilai kontrak penyedia jasa(pelaksana kegiatan).
b.
Tahap II dan seterusnya didasarkan pada realisasi fisik pekerjaan dari laporan konsultan pengawas.
(3)
Masa pencairan dana investasi terhitung sejak tanggal pencairan tahap pertama hingga paling lambat Tanggal 28 Juni 2014.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PINJAMAN
Pasal 12
(1)
Jangka Waktu Pembayaran Pokok Pinjaman selama 5(lima) tahun termasuk masa grace period 16 bulan.
(2)
Pembayaran Pokok Pinjaman dilakukan mulai bulan ke 17(tujuh belas) sejak tanggal pencairan pinjaman tahap pertama.
(3)
Pembayaran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan setiap Tanggal 25(dua puluh lima) pada bulan jatuh tempo.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
(1)
Pembayaran pokok pinjaman, bunga, fee, dan kewajiban lainnya akan disetorkan ke Rekening Induk Dana Investasi.
(2)
Pembayaran pokok pinjaman dialokasikan pada rekening 6.2.3. Pembayaran Pokok Utang dalam APBD dan/atau Perubahan APBD.
(3)
Pembayaran bunga, fee, dan kewajiban lainnya dialokasikan pada rekening 5.1.2. Belanja Bunga dalam APBD dan/atau Perubahan APBD.
(4)
Tatacara pembayaran angsuran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat(3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
PENGGUNAAN DANA PINJAMAN
Pasal 14
(1)
Pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1), digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan.
(2)
Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dialokasikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan APBD Tahun Anggaran 2013 dan APBD Tahun Anggaran 2014.
(3)
Rincian penggunaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
a.
Pembangunan jalan ruas Pekkae-Takkalala-Ujung Lamuru sepanjang 47,80 km dengan biaya setinggi-tingginya sebesar Rp94.350.000.000,00(sembilan puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
b.
Pembangunan jalan ruas Ujung Lamuru-Bojo-Tanabatue-Palattae sepanjang 49,50 km dengan biaya setinggi-tingginya sebesar Rp97.875.000.000,00(sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
c.
Pembangunan jalan ruas Tanete-Tanaberu sepanjang 20 km dengan biaya setinggi-tingginya sebesar Rp33.500.000.000,00(tiga puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).
d.
Pembangunan jalan ruas Palangga-Sapaya-Batas Jeneponto sepanjang 14,50 km dengan biaya setinggi-tingginya sebesar Rp32.350.000.000,00(tiga puluh dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
e.
Pembangunan jalan ruas Solo-Peneki-Kulampu sepanjang 10 km dengan biaya setinggi-tingginya sebesar Rp22.500.000.000,00(dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
f.
Pembangunan jalan ruas Soppeng-Pangkajene Sidenreng-Rappang-Pinrang sepanjang 17,30 km dengan biaya setinggi-tingginya sebesar Rp45.960.000.000,00.(empat puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
g.
Pembangunan jalan ruas Panciro-Galesong-Pattalassang sepanjang 10 km dengan biaya setinggi-tingginya sebesar Rp30.000.000.000,00(tiga puluh milyar rupiah).
h.
Pembangunan jalan ruas Salaonro-Pompanua-Taccipi sepanjang 18 km dengan biaya setinggi-tingginya sebesar Rp48.865.000.000,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah).
i.
Pembangunan jalan ruas Perintis Kemerdekaan-Sutami sepanjang 2,50 km dengan biaya setinggi-tingginya sebesar Rp55.000.000.000,00(lima puluh lima milyar rupiah).
j.
Pembangunan jalan dan jembatan Centre Point Of Indonesia sepanjang 0,80 km dengan biaya setinggi-tingginya sebesar Rp23.000.000.000,00(dua puluh tiga milyar rupiah).
k.
Pembangunan jalan Sabbang-Tallang sepanjang 15 km dengan biaya setinggi-tingginya sebesar Rp16.600.000.000,00(enam belas milyar enam ratus juta rupiah).
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
KEWAJIBAN PELAPORAN
Pasal 15
(1)
Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan posisi kumulatif pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16
(1)
Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Pemerintah Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 17
(1)
Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun peselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara musyawarah.
(2)
Apabila tidak terjadi kesepakatan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), para pihak dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan memilih domisili Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
KEADAAN KAHAR
Pasal 18
(1)
Keadaan Kahar meliputi keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti: gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huruhara, perang/pemberontakan, pemogokan umum dan gangguan industrial lainnya, perubahan regulasi pemerintah, dan/atau kebijakan pemerintah.
(2)
Jika terjadi Keadaan Kahar, maka Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan.
(3)
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan tentang keadaan kahar.
(4)
Jika terjadi Keadaan Kahar, maka Pemerintah Daerah dan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal 18 Pebruari 2013
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
ttd.
SYAHRUL YASIN LIMPO
Diundangkan di Makassar pada tanggal 18 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,
ttd.
A. MUALLIM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 1
Penjelasan Umum
Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka kesinambungan dan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Sulawesi Selatan yang memerlukan pembiayaan yang cukup dan tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Mengingat pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar, diperlukan pinjaman daerah yang bersumber dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan. Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber pinjaman, jenis pinjaman, persyaratan pinjaman, pokok pinjaman, jangka waktu, bunga, kewajiban pembayaran, penggunaan dana pinjaman, kewajiban pelaporan, sanksi administratif, penyelesaian perselisihan, dan keadaan kahar.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.