Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2012

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:1
Tahun
:2012
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Data tidak tersedia
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/221916/perda-prov-jawa-tengah-no-1-tahun-2012
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat tidak dipenuhinya tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan perlu dilakukan pengendalian muatan angkutan barang di jalan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan pengawasan muatan angkutan barang dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
21.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
22.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
23.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
24.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.
Dinas adalah Dinas Provinsi Jawa Tengah yang membidangi perhubungan.
5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah yang membidangi perhubungan.
6.
Pengawasan muatan angkutan barang adalah pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.
7.
Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8.
Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9.
Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus.
10.
Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
11.
Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan bermotor beserta muatannya.
12.
Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diijinkan dalam Buku Uji Berkala atau pelat samping.
13.
Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
14.
Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
15.
Muatan Sumbu Terberat adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan.
16.
Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
17.
Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
18.
Jumlah berat yang diijinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
19.
Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
20.
Sanksi denda adalah sanksi yang diberikan kepada pengemudi yang mengangkut barang dengan kelebihan muatan 5%(lima perseratus) sampai dengan 25%(dua puluh lima perseratus) dari JBI berupa denda dengan besaran sesuai dengan kategori yang ditetapkan.
21.
Insentif adalah pemberian penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada petugas jembatan timbang yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.
22.
Disinsentif adalah pemberian hukuman berupa penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan pengurangan pemberian insentif kepada petugas jembatan timbang yang tidak dapat bekerja sesuai standar yang telah ditentukan.
23.
Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24.
Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1)
Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut dan mobil angkutan barang dengan mengutamakan asas kepentingan umum, manfaat, kesinambungan dan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
(2)
Tujuan Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a.
ketertiban, kelancaran, keselamatan dan kenyamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b.
keselamatan operasional angkutan barang dan pengguna jalan lainnya;
c.
pengamanan jalan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG DI JALAN
Pasal 3
(1)
Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan bermotor, dan kelas jalan.
(2)
Pengoperasian angkutan barang di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(3)
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.
susunan;
b.
perlengkapan;
c.
ukuran;
d.
karoseri;
e.
rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukkannya;
f.
pemuatan;
g.
penggunaan;
h.
penggandengan kendaraan bermotor; dan atau
i.
penempelan kendaraan bermotor.
(4)
Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur paling sedikit terdiri atas:
a.
emisi gas buang;
b.
kebisingan suara;
c.
efisiensi sistem rem utama;
d.
efisiensi sistem rem parkir;
e.
kincup roda depan;
f.
suara klakson;
g.
daya pancar dan arah sinar lampu utama;
h.
radius putar;
i.
akurasi alat penunjuk kecepatan;
j.
kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;
k.
kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan bermotor.
(5)
Pengangkutan barang di jalan dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan angkutan barang umum atau angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya.
(6)
Pengoperasian angkutan barang wajib dilakukan pada jaringan lintas dan/atau pada jalan yang sesuai kelas jalan yang ditentukan.
(7)
Pengangkutan barang di jalan wajib dilengkapi dengan surat muatan barang.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
(1)
Pengendalian muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
(2)
Setiap mobil barang yang mengangkut barang wajib ditimbang pada alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:
a.
angkutan barang yang tidak bermuatan;
b.
kendaraan khusus dan angkutan barang khusus yang oleh karena berat dan sifat muatan, dimensi dan jenis barang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penimbangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN
Pasal 6
(1)
Penyelenggaraan alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(3)
Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditera oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 8
(1)
Fasilitas alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
(2)
Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari landasan penimbangan (platform) dan seperangkat alat timbang.
(3)
Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
a.
gedung operasional beserta perlengkapannya;
b.
lapangan parkir kendaraan;
c.
fasilitas jalan keluar masuk kendaraan;
d.
gudang penyimpanan barang;
e.
lapangan penumpukan barang;
f.
bangunan gedung beserta generator set;
g.
pagar dan pos jaga;
h.
perambuan dan flashing lamp;
i.
komputer administrasi;
j.
alat komunikasi (radio komunikasi, telp/fax);
k.
pengeras suara;
l.
kamera pengawas (CCTV);
m.
jaringan on-line LAN dan WAN;
n.
papan display informasi;
o.
kendaraan operasional;
p.
mess petugas;
q.
tempat ibadah;
r.
toilet;
s.
alat bongkar muat barang.
(4)
Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara bertahap paling lama 3 (tiga) tahun.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
(1)
Fasilitas alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
(2)
Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seperangkat alat timbang.
(3)
Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.
pos pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau lokasi pemeriksaan kendaraan beserta muatannya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan;
b.
lapangan penimbangan;
c.
alat komunikasi;
d.
tenda administrasi;
e.
generator set;
f.
perambuan;
g.
kendaraan operasional.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 10
(1)
Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
TATA CARA PENIMBANGAN
Pasal 11
Penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a.
penimbangan kendaraan beserta muatannya dan penimbangan terhadap masing-masing sumbu;
b.
perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji;
c.
kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau plat samping kendaraan bermotor;
d.
kelebihan muatan pada tiap-tiap sumbu dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan sumbu terberat pada kelas jalan yang dilalui;
e.
kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sebesar 5% (lima perseratus) dari yang ditetapkan dalam buku uji tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
PENGGOLONGAN MOBIL BARANG
Pasal 12
Mobil barang digolongkan sebagai berikut:
a.
mobil barang dengan JBB 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) sampai dengan 8.000 kg (delapan ribu kilogram) dikategorikan sebagai golongan I;
b.
mobil barang dengan JBB lebih besar 8.000 kg (delapan ribu kilogram) sampai dengan 14.000 kg (empat belas ribu kilogram) dikategorikan sebagai golongan II;
c.
mobil barang dengan JBB lebih besar dari 14.000 kg (empat belas ribu kilogram) sampai dengan 21.000 kg (dua puluh satu ribu kilogram) dikategorikan sebagai golongan III;
d.
mobil barang dengan JBB lebih besar dari 21.000 kg (dua puluh satu ribu kilogram) dikategorikan sebagai golongan IV.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
KETENTUAN PELANGGARAN
Pasal 13
(1)
Kelebihan muatan di atas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus) dari JBI tidak merupakan pelanggaran.
(2)
Kelebihan muatan di atas 5% (lima perseratus) dari JBI merupakan pelanggaran.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
Klasifikasi pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikategorikan sebagai berikut:
a.
pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 15% (lima belas perseratus) dari JBI, dikategorikan pelanggaran tingkat I;
b.
pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15% (lima belas perseratus) sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari JBI, dikategorikan pelanggaran tingkat II;
c.
pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari JBI, dikategorikan pelanggaran tingkat III;
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 15
(1)
Pelanggaran tingkat I dan pelanggaran tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi denda.
(2)
Pelanggaran tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dikenakan penindakan berupa Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sanksi tambahan berupa pengembalian kendaraan bermotor beserta seluruh muatannya ke tempat asal atau penurunan kelebihan muatan.
(3)
Pengembalian kendaraan bermotor beserta seluruh muatannya ke tempat asal atau penurunan kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segala resiko menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan umum.
(4)
Dalam hal kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) milik pribadi/perseorangan menjadi tanggung jawab pengemudi dan/atau pemilik kendaraan pribadi/perseorangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 16
Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan tingkat pelanggaran menurut masing-masing golongan kendaraan:
a.
besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan I ditetapkan:
1.
pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2.
pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
b.
besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan II ditetapkan:
1.
pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
2.
pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
c.
besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan III ditetapkan:
1.
pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
2.
pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
d.
besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan IV ditetapkan:
1.
pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2.
pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 17
(1)
Pengemudi yang melakukan pelanggaran Tingkat I atau Tingkat II, 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi sebagai berikut:
a.
besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan I ditetapkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
b.
besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan II ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
c.
besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan III ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
d.
besarnya pengenaan sanksi denda untuk kendaraan golongan IV ditetapkan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
(2)
Dalam hal pengemudi melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa memenuhi sanksi denda, dikenakan penindakan berupa Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3)
Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi tambahan berupa pengembalian kendaraan bermotor beserta seluruh muatannya ke tempat asal atau penurunan kelebihan muatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 18
(1)
Kegiatan penurunan, penyimpanan atau penumpukan barang dan pemuatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3) serta resiko kehilangan dan/atau kerusakan sebagai akibat kegiatan bongkar muat dan penyimpanan barang menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum.
(2)
Dalam hal kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pribadi/perseorangan menjadi tanggung jawab pengemudi dan/atau pemilik kendaraan pribadi/perseorangan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
PENGGUNAAN GUDANG DAN/ATAU LAHAN
Pasal 19
(1)
Dalam hal kegiatan penurunan dan pemuatan kembali muatan lebih yang menggunakan gudang dan/atau lahan milik Daerah, dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
(2)
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 20
(1)
Penggunaan gudang dan/atau lahan untuk penyimpanan barang yang diturunkan selama kurang dari 1 (satu) hari dihitung sama dengan 1 (satu) hari.
(2)
Penggunaan gudang dan/atau lahan untuk penyimpanan barang dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal penyimpanan.
(3)
Barang yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil menjadi milik Pemerintah Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
TATA CARA PENGENAAN SANKSI DENDA
Pasal 21
(1)
Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikenakan 1 (satu) kali pada penimbangan pertama dan untuk 1 (satu) kali perjalanan dalam wilayah Daerah, kecuali ditemukan penambahan muatan saat penimbangan kendaraan bermotor pada unit penimbangan berikutnya.
(2)
Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara tunai dan diberikan tanda bukti pembayaran.
(3)
Apabila dalam penimbangan berikutnya terdapat selisih berat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(4)
Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b, tidak bisa memenuhi sanksi denda, maka Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor, dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan dan/atau Surat Izin Mengemudi dapat dijadikan jaminan.
(5)
Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai jaminan dapat dilakukan penyitaan terhadap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang.
(6)
Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikembalikan tanpa syarat apabila kewajiban memenuhi sanksi denda telah dipenuhi.
(7)
Penerimaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 22
(1)
Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh petugas pengadministrasi.
(2)
Petugas pengadministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengenaan sanksi denda, diwajibkan untuk:
a.
menerima pembayaran sanksi denda dan membuat tanda bukti penerimaan sanksi denda yang mencantumkan besaran sanksi denda;
b.
menyetorkan penerimaan sanksi denda kepada Bendahara Penerimaan Pembantu dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya sanksi denda.
(3)
Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya sanksi denda.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
MANAJEMEN ALAT PENIMBANGAN
Pasal 24
(1)
Pengoperasian alat penimbangan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Terpadu yang berbasis pada pengolahan data elektronik.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Manajemen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 25
(1)
Pelayanan alat penimbangan dilaksanakan secara transparan, tertib dan teratur dengan berpedoman pada standar operasional prosedur.
(2)
Pengoperasian alat penimbangan diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam per hari secara berkesinambungan.
(3)
Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 26
(1)
Formasi petugas alat penimbangan dalam jabatan kerja di setiap regu terdiri dari:
a.
PPNS;
b.
Penguji Kendaraan Bermotor;
c.
Pengatur Lalu Lintas;
d.
Operator Penimbangan;
e.
Pengadministrasi Sanksi Denda;
f.
Pengadministrasi Penindakan;
g.
Operator Komputer;
(2)
Dalam pengoperasian alat penimbangan, Kepala Dinas dapat melibatkan personil Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Komando Daerah Militer IV Diponegoro.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas petugas alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27
Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 28
(1)
Dalam rangka peningkatan kinerja operasional pelaksanaan pengendalian muatan angkutan barang di jalan, Gubernur dapat memberikan insentif kepada petugas alat penimbangan berupa tambahan penghasilan.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 29
(1)
Gubernur dapat memberikan disinsentif kepada petugas alat penimbangan yang:
a.
melakukan tindakan indisipliner;
b.
melakukan pengoperasian alat penimbangan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Tindakan indisipliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi:
a.
pelanggaran jam masuk dan pulang kerja yang telah ditentukan.
b.
melakukan pengenaan denda tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
c.
melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan pakaian dinas.
d.
melakukan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30
(1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.
menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.
meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d.
memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
g.
menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan; dan/atau;
k.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
(1)
Setiap pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 14 huruf c diancam Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 Januari 2012
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
BIBIT WALUYO
Diundangkan di Semarang pada tanggal 24 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd
HADI PRABOWO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 37.
Penjelasan Umum
Jembatan Timbang memiliki peran yang sangat strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun stigma negatif menjadikan fungsi jembatan timbang tidak optimal terkait dengan keterbatasan maupun permasalahan yang saling terkait dan menjadikan jembatan timbang sebagai tumpuan dari kegagalan system pengawasan muatan angkutan barang. Perlu disadari bahwa jembatan timbang bukan satu-satunya instrument absolute penyebab terjadinya fenomena kelebihan muatan. Lebih tepat apabila jembatan timbang diposisikan sebagai ujung tombak di sektor hilir pengawasan muatan angkutan barang. Perlu integrated system di hulu dan hilir yang dibangun antara masing-masing stake holder sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga fenomena kelebihan muatan dapat direduksi atau dieliminir tanpa mengabaikan prinsip-prinsip penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan secara utuh.

Sistem transportasi adalah katalisator dari system perekonomian. Perlu diingat bahwa dalam penentuan harga pokok sebuah produk, komponen biaya transportasi mempunyai porsi yang cukup besar dari harga pokok produksi. Sehingga apabila sistem transportasi terganggu maka juga akan berdampak pada system perekonomian. Seringkali anggapan bahwa pendekatan yang memandang bahwa kelebihan muatan adalah pelanggaran yang harus ditindak dengan tegas tanpa pandang bulu menjadikan sebuah dilema yang tidak berkesudahan. Di satu sisi Pemerintah harus melakukan penindakan terhadap segala pelanggaran, namun di sisi yang lain Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang mantap.

Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi penting adalah bagaimana Pemerintah dapat mewujudkan pengaturan yang terintegrasi dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Era keterbukaan seperti pada saat ini adalah momen yang tepat untuk turut serta melibatkan masyarakat sebagai subyek yang turut juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan transportasi secara nyata. Apabila selaras dengan prinsip keadilan maka sudah saatnya untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat seperti hal nya load more pay more yang kurang lebihnya bermakna bahwa apabila seseorang menggunakan fasilitas umum lebih banyak daripada orang lain maka sudah seharusnya dia membayar atas kelebihan penggunaan fasilitas umum tersebut.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka sinergitas dengan Provinsi tetangga, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.